Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk. Terdapat satu kasus yang bertentangan dengan kewenangan ini yakni, Balai Harta Peninggalan mengeluarkan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, yang seharusnya adalah kewenangan Notaris, adapun Keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai Harta Peninggalan tersebut, dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkannya telah dikeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tetntang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan yang mengeluarkannya adalah Pejabat tata Usaha Negara. juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor . W9. Ca.HT. 05.14_679/III tanggal 17 September 2003 jo Surat keterangan No. W9.Ca.HT. 05.14-1602/III tanggal 9 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM cq. Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Putusan Nomor. 98 PK/Pdt/2011. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan kesalahan seperti ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, serta mengemban kewenangannya sebagai tanggung jawab moral ibunya.

---

This thesis was discussing specification of Inheritance Rights certificate, whether made by Notary, as well as authorize by the other public officials. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article 111 (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrcription Inheritance Right certificate based on group population. There is one case that is contrary to this authority, Heritage hall issued specification inheritance for the Chinese group, which is supposed to Notary authority, while the Inheritance rights certificate issued by Heritage hall, declared force the law, and on that basis have been issued Certificate of Land.

The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are monodisciplianary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was not authorized to and issuing administrative officials, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other.

From the results of the study author, concluded that there is a discrepancy between the regulation and mplementation of the inheritance right certificate number W9. Ca.HT.05.14- 679/III on September 17, 2003 juncto Number W9.Ca.HT.05.14-1602/III on May 9, 2006 issued by The Heritage Hall Semarang in decision number 98PK/Pdt/2011, and the efforts should be made to exclude such errors are by running precautionary principle and carry out it’s authority as a moral responsibility."

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai hilangnya hak para ahli waris untuk menuntut harta warisan karena daluwarsa. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli warisnya. Apabila ketika salah satu ahli waris menguasai secara fisik harta warisan tersebut dalam hal ini tanah warisan selama lebih dari 20 tahun berdasarkan alas hak yang sah dan selama 30 tahun tanpa alas hak yang sah berdasarkan pasal 1963 KUHPerdata, maka ahli waris tersebut berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Ahli waris yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut lagi pembagian tanah warisan tersebut oleh karena telah terjadi daluwarsa. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif.

---

This thesis discusses about the loss of heir’s right to claim towards inheritance because of expiration. When someone was pass away, the property that he/she left will switch to his/her heir. When one of his/her heir has been reign physically of the inheritance in this case the inherintance land for more than 20 years with a legal basic right and for 30 years without a legal basic right according to article 1963 KUHPerdata, then he/she has a right to propose the application right of the land. The other heir that feel aggrieved cannot claim anymore the division of the inheritance because of expiration occurs. This thesis is composed using normative research method."

"Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta akibat bagi ahli warisnya itu. Di Indonesia bagi masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa berlaku Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak adopsi, maka ia berhak mewaris dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris golongan I, diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917:129 juncto Pasal 852 KUH Perdata. Jika salah seorang ahli waris tersebut berada di bawah pengampuan, maka perlu peranan Kurator/Pengampu untuk mengurus Kurandus dan harta kekayaan Kurandus itu, dan Balai Harta Peninggalan berperan sebagai Pengampu Pengawas. Pada kasus ini, Pewaris Lie Bang Kieng meninggalkan istri yaitu Tan Han Goe Nio dan anak angkat satu-satunya yaitu Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Kemudian Tan Han Goe Nio dinyatakan di bawah pengampuan karena gangguan kejiwaan (gila), sedangkan Hawad Liwang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tan Han Goe Nio. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Lie Bang Kieng masih belum terbagi ketika Hawad Liwang meninggal. Timbul permasalahan dimana Kurator dari Tan Han Goe Nio secara tidak sah mengalihkan kepemilikan harta Kurandus yang berasal dari harta warisan yang belum terbagi dimana ahli waris lainnya memiliki bagian bersama dengan Kurandus, kemudian berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1105 K/PDT/2004 para ahliwaris tidak mendapatkan hak warisnya, sehingga mereka harus mencari upaya hukum agar mendapatkan kembali bagian hak warisnya. Penelitian yuridis-normatif ini menganalisis data yang dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengalihkan kepemilikan harta kurandus dimana di dalamnya terdapat hak bersama dengan ahli waris lainnya, seorang Kurator harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya dan mendapat izin dari Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan, dan oleh karena Putusan MA tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai hak waris para ahli waris lainnya, maka mereka dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Kurator dan Para ahli waris Kurandus, dimana Kurator tidak menepati janjinya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak waris para ahli waris itu.

---

Inheritance law governing the transition of a legacy of a deceased person to his heir as well as due to the heirs. In Indonesia, for the East group of Chinese community prevailing inheritance law based on Civil Law Code. If there is an heir who is an adopted child, so he has the right to inherit of the adoptive parents as Class I heirs, provided for in Article 12 of Statute 1917:129 of Civil Code in conjunction with Article 852. If one of the heirs are under guardianship, it is necessary to the role of Curator to take care Curatee and the property of Curatee, and the Heritage Center serves as custodian of Trustees.

In this case, the Heir Lie Bang Kieng left his wife namely Tan Han Goe Nio and the only adopted son Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Tan Han Goe Nio then stated under guardianship because of mental disorders (demented), while the son, Hawad Liwang died earlier than Tan Han Goe Nio. Inheritance left by Lie Bang Kieng still undivided when Hawad Liwang died. Raised the problem of where the Curator of Tan Han Goe Nio illegally transferred the ownership of the property of Curatee derived from an undivided inheritance where other heirs have parts along with Curatee, then by The Supreme Court Decision Number 1105 K/PDT/2004 the heirs do not get disinherited, so that they should seek legal remedies in order to get their part back of the inheritance. This Juridical-normative research is to analyze the data with a qualitative approach to generate analytical descriptive data.

Based on the results of research can be concluded that in order to transfer property ownership of Curatee which included the rights of other heirs, a curator must obtain the consent of the other heirs and got permission from the District Court and Probate Court, and because The Supreme Court Decision has not made legal certainty regarding the inheritance of the other heirs, then they can file a lawsuit for breach of contract to the Makassar District Court based on Joint Statement made by the Curator and the heirs of Curatee, where the curator did not keep his promise to surrender part of the inheritance which is the heir?s rightful."

"Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, dan akibat hukumnya tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian yaitu terdapatnya peralihan harta peninggalan dari pihak yang mati kepada pihak yang masih hidup, yang termasuk ke dalam hukum kewarisan. Persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan salah satunya terjadi pada kasus perkara waris dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 18 Juni 2009. Dalam kasus ini terjadi kewarisan di mana pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan atau meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus tersebut kemudian berkembang karena terdapat gugatan dan berakhir dalam akta perdamaian Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris dalam hal pewaris meninggal kalalah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengaturan waris yang terdapat dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP dan Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP dan bagaimana analisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saudara pewaris dapat ikut mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, kesepakatan para pihak dalam suatu akta perdamaian berkaitan dengan pembagian kewarisan dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

Death is inevitable by every human being, and the legal consequences can not be avoided. One of the legal consequences of the death include the inheritance law. Issues that arise in the inheritance law cases occur in cases determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP set by the Jakarta Pusat Religious Court on June 18, 2009. In cases where this occurs, inheritance heir died without offspring or die in a state of kalalah. The case is then developed with a lawsuit and ends in Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Problems studied in this thesis include how is inheritance in accordance with the provisions testator died kalalah based on Compilation of Islamic Law, how the arrangements contained in the Stipulation determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP and Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP and how the analysis is based on Islamic Law Compilation. Data retrieval is done by using the data in the literature through the study of documents related institutions, the religious court. Findings Data were analyzed using qualitative methods. Siblings can participate in case where heir died of kalalah, the agreement of the parties to a deed of peace deals with the division of inheritance is allowed in the Compilation of Islamic Law."

"Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan.

---

Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. "

"Di negara Indonesia dikenal adanya pluralisme hukum waris sebagaimana terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku, antara lain hukum waris Islam, hukum waris perdata barat, dan hukum waris adat yang beraneka ragam mengikuti sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing suku bangsa di masyarakat. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan berfokus pada keberlakuan hukum waris adat Batak. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi pada keluarga Batak saat ini, apakah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya masih memberlakukan ketentuan hukum waris adat Batak secara penuh, sebagai masyarakat bercorak patrilineal, yang hanya memberikan bagian waris kepada anak laki-laki saja, atau turut mengindahkan adanya pergeseran nilai waris adat patrilineal dengan turut memberikan bagian waris kepada anak perempuan berdasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179 K/SIP/1961 yang mempersamakan kedudukan dan hak ahli waris perempuan dan laki-laki dalam sistem waris adat patrilineal. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta membagi proporsi warisan secara adil dan merata, dalam beberapa putusan penyelesaian sengketa kewarisan keluarga Batak saat ini, tidak serta merta dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peleburan hukum waris adat Batak terhadap konsepsi hukum waris perdata barat yang secara prinsip tidak membedakan kedudukan dan hak ahli waris menurut jenis kelamin. Majelis Hakim tetap memberlakukan hukum waris adat Batak terhadap keluarga berperkara dengan mengindahkan adanya pergeseran nilai waris adat patrilineal sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MA dengan turut memberikan bagian waris kepada anak perempuan, sebab sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak akan selamanya bersifat mengikat secara turun-temurun dan tidak dapat diubah di mana pun masyarakat adat Batak tersebut bertempat tinggal.

---

In Indonesia, there is known to be a pluralism of inheritance law as there are 3 (three) applicable inheritance law systems, including Islamic inheritance law, western civil inheritance law, and customary inheritance law which varies following the family system adopted by each ethnic group in the community. This paper is prepared with doctrinal research methods and focuses on the enforceability of Batak customary inheritance law. This paper analyzes how to resolve inheritance disputes that occur in Batak families today, whether the Panel of Judges in its legal considerations still applies the provisions of Batak customary inheritance law in full, as a patrilineal society, which only gives a share of inheritance to sons, or also heeds a shift in the value of patrilineal customary inheritance by contributing to giving a share of inheritance to daughters based on legal rules Supreme Court Jurisprudence No. 179 K / SIP / 1961 which equalizes the position and rights of female and male heirs in the patrilineal customary inheritance system. The consideration of the Panel of Judges who equalize the position of men and women, and divide the proportion of inheritance fairly and equitably, in some decisions on the settlement of Batak family inheritance disputes today, cannot necessarily be said to be a form of integration of Batak customary inheritance law to the conception of western civil inheritance law which in principle does not distinguish the position and rights of heirs according to sex. The Panel of Judges continues to apply Batak customary inheritance law to litigant families by heeding the shift in the value of patrilineal customary inheritance as the rule of Supreme Court Jurisprudence law by also giving a share of inheritance to daughters, because the patrilineal kinship system adopted by the Batak indigenous people will forever be binding for generations and cannot be changed wherever the Batak indigenous people live."

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan perempuan bila dilihat dalam hukum waris adat Syaibatin Buay Pernong dimana ia berkedudukan sebagai ahli waris dan menggantikan posisi laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris Pendekatan normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, pengertian dan ketentuanketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

---

Syaibatin Buay Pernong's society is located in West Lampung and adopts a mayorat system as their law of inheritance. It is a custom that is regularly practiced among Syaibatin Buay Pernong people that the one who will inherit all the family's wealth is the son. However, in the case of a family does not have a son to be the heir, a daughter is allowed to replace him as heir. This thesis discusses how the position of women seen in the customary law of inheritance in Syaibatin Buay Pernong, where after she inherits, she need to serve the family and replace the man position as a father in the family.

This study aims to identify and understand the position of women in Syaibatin Buay Pernong's law of inheritance. The research was conducted by the normative approach and empirical approach to normative approach include the study of the principles, terms and provisions of the law either written or unwritten. Empirical approach taken to obtain facts about the behavior of law-related subject matter."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak dan bagian waris anak luar kawin yang tidak diakui (studi kasus putusan Nomor 487/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, Putusan Nomor 155/Pdt/2007/PT.DKI, dan Putusan Nomor 2185 K/Pdt/2008). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun untuk anak luar kawin dari perkawinan yang diselenggarakan sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, hakim berdasarkan Pasal 101 jo. 102 KUH Perdata, memiliki wewenang untuk memutus perkara sesuai dengan pertimbangan dan rasa keadilannya. Dalam perkara ini, perkawinan yang dilakukan serta kedudukan istri pewaris yang hidup terlama beserta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagai ahli waris dari pewaris diakui dan disahkan oleh hakim dalam putusannya, meskipun terdapat beberapa pendapat yang berbeda di antara para hakim.

---

This research aims to determine the judges' basic consideration in determining the illegitimate child inheritance rights and proportion (case study Decision No. 487/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, 155/Pdt/2007/PT.DKI , and No. 2185 K/Pdt/2008).

This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that the illegitimate children only has civil relationship with their mother and their mother's family. However for the illegitimate children of a marriage which was held before the Marriage Act apply, judges have the authority to decide with their own considerations and sense of justice according to Article 101 jo. 102 Civil Code.

In this case, the marriage and the status of deviser's wife and the children born in it as his heirs is recognized and approved by judges in its Decision, although there are some dissenting opinions among them."