Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musab. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha MetropolitanNuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207.Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H.Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan aktapalsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuatsurat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidakdipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karenacacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkanproduknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkanproduknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusanTata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesiayaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hakatas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yangmutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lainyang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musab. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtainedbased on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran,Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed ofDisplacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where ispartly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m²D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. AbdulAziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally andconvince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake informationinto an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actualthing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic andnot falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the landbecause disabled administrative law, State Administrative Officials in cancelingits products, and BPN RI authority. This research use method normative with atypology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officialsmay cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrativelaw State Administrative decisions, It is appropriate with a system of landregistration in Indonesia that is system of negative publication where certificatecontaining positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not aabsolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by theholder other parties who feel concerned well as National Land Agency of theRepublic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the formof National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights."

"[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatussengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milikkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector,there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task oforganizing several functions, namely the formulation of national policy in thefield of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local landoffice on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate aboutthe land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of theLand Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rightscertificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely SuladiAbdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute incourt. One of the factors causing this case is mistakenness on the part ofmunicipal land office administration Surabaya. Research using normative juridicalmethod with typology of explanatory and prescriptive. Results of the studyconcluded that the incidence of property rights certificate on behalf of anotherparty on the ground that they become the object of dispute in court has violatedarticle 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santosoreapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalfof the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]"

"Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibuat berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Bagaimana kepastian hukum atas diterbitkan sertipikat hak milik yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian Preskriptif. Hasil analisis adalah belum maksimalnya proses penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbatasan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang disebabkan karena salah satu pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, yang dikemudian hari menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas sebagian luas tanah yang dimiliki, dengan tanah yang dimiliki pihak lain, yang juga berlandasakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang bertumpang tindih tersebut, ditempuh melalui upaya litigasi, yang kemudian terhadap tanah yang tidak diakui secara hukum, diajukan pembatalan produk hukum melalui Kepala Kantor Pertanahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat serta dibentuknya bidang atau fungsi khusus dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengecekan atau validasi atas proses penerbitan sertipikat hak milik, guna memastikan tanah terbebas dari sengketa.

---

The purpose of issuing a series of property rights by the National Land Agency should be to provide recognition and legal certainty to the community for land ownership. Indonesia adheres to a negative publication system, which means that the position of certificates and/or land rights can still be denied, In practice there are still land problems related to the issuance of certificates, even though they have gone through established procedures and/or regulations, to the process of issuing a certificate land may also be based on the authentic deed of the Land Deed-Making Officer, as an affirmation of a legal action related to the transfer of land rights. The issues raised in this study are about how there is an overlap of property rights certificates issued by the National Land Agency, which is made based on the deed of sale and purchase of the Land Deed Making Officer; and How is the legal certainty of the issuance of overlapping certificates of property rights by the National Land Agency. To answer these problems, normative juridical research methods with a prescriptive type of research are used. The result of the analysis is that the process of determining the boundaries of adjacent land plots by the National Land Agency has not been maximized, which is caused by one of the rights holders of the adjacent land not physically controlling the land, which in the future causes an overlap of part of the land area owned, with land owned by other parties, which is also based on the certificate of property rights issued by the National Land Agency, so as to obtain legal certainty against the overlapping certificate of property rights, pursued through litigation efforts, which then against land that is not legally recognized, it is proposed that the cancellation of legal products through the Head of the Land Office. The advice that can be given is to strengthen the role of the National Land Agency in issuing certificates and the establishment of a special field or function of the National Land Agency that checks or validates the process of issuing title certificates, in order to ensure that the land is free from disputes.

"

"Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek, tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya, putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan, berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris. Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

---

Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights. A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/ Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby, and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of law."

"Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran lebih dan batasan kewenangan notaris dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta pelepasan hak serta implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang mana dalam pembuatannya terdapat keterangan palsu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini menunjukan bahwa implikasi hukum dari adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik adalah dapat terjadinya kebatalan atau pembatalan atas akta tersebut. Sedangkan berkaitan dengan adanya keterangan palsu tersebut maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil keterangan para pihak. Sepanjang akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi kebenaran formil dan apa yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka notaris tidak perlu bertanggungjawab atas pembatalan atau kebatalan akta tersebut yang dalam hal ini mengenai akta pelepasan hak atas tanah.

---

In carrying out his position as a public official, the notary is tasked with pouring information from the parties into the authentic deed. In carrying out its authority, the notary is required to carefully examine carefully the statements of the parties supported by existing data and adapted to existing regulations. In this regard, it is deemed necessary to further the role and limitations of the notary's authority in pouring information from the parties into the deed of rights release and legal implications and notary responsibility relating to the making of authentic deeds in which there is false information. By using normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types.

The conclusions of the authors in this study indicate that the legal implications of the existence of false information in the manufacture of authentic deeds are the possibility of cancellation or cancellation of the deed. while relating to the existence of the false statement, the notary is not responsible for the material truth of the statements of the parties. As long as the deed made by the notary has fulfilled formal truth and what is stated in the deed does not conflict with existing regulations, the notary does not need to be responsible for the cancellation or cancellation of the deed which in this case concerning the deed of land rights."

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai praktek jual beli dan tukar menukar hak atas tanah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 K/Pdt/2016, tanggal 5 Oktober 2016. Penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jual beli dan tukar menukar merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda namun bertujuan sama yaitu untuk memindahkan hak atas tanah. Jual beli dan tukar menukar berlandaskan pada hukum adat sehingga bersifat terang dan tunai. Peralihan hak yang terjadi dengan jual beli maupun tukar menukar hanya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan adalah sah sepanjang memenuhi syarat materii, namun tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

This thesis analyzes how national agrarian law regulates the practice of sale and purchase and exchange of land rights and how were the judge considerations in assessing the legitimacy of privately-made transfer of land rights in Jurisprudence No. 98 K/Pdt/2016, dated October 5, 2016 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study includes in the domain of normative legal study or bibliography study by using secondary data sources.

Results of the study concluded that sale and purchase and exchange are two different legal actions but having similar objective, transferring the rights on land. Sale and purchase and exchange of rights are based on customary law so it is clear and cash. Transfer of rights in the form of the sale and purchase or exchange of rights can only be registered with the Land Office if it is made before a Land Deed Title Officer. Privately-made transfer of land rights is legitimate providing that meeting the material requirements, it is however cannot be registered with the Land Office as it does not meet the provisions of Article 37 Paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration of Land. "

"Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Antjin Ganton dengan Pemerintah DKI Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama Pemerintah DKI Jakarta.Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap merupakan alat pembuktian yang kuat.

---

Land registration act intends to compile and provide the complete information regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools because there is always possibility to others who can prove as the original rights holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the dispute between Antjin Ganton versus Government of DKI Jakarta that conduces a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on behalf of Government of DKI Jakarta.The research emphasizes to a legal certainty of a land certificate that revoked partially of its broad. This research used a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after reduced by the revocation part in the dispute, is still a strong proof tool."

"Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkan pembuktian pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Proses pendaftaran pertama kali dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau bahwa penguasaan tanah bekas hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiami tanah tersebut selama 20 tahun dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan. Sertipikat yang telah dikeluarkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila sertipikat tersebut telah berusia lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab diberikan kepada siapa perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan perjanjian dianggap yang mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalahan dikemudian hari

---

Basic Constitution of Agrarian was made as a nasionalitation from another constitution in the colonial decade. The base of basic constitution of agrarian is to guaranty law assurance for landlord. Basic constitution of agrarian regulate is to convert west land right become land right that manage by basic constitution of agrarian. The main concern that written by the author is the convert eigendom right which is old land right become new land right that regulate by basic constitution of agrarian. The procedure of this conversion manage by art 24 Government regulation number 24 of 1997, there are two option available, first, proof of ownership of land and second, proof of land ownership. First time land registration in national land agency to having a land certification. The published certificate are constitutif, which means government administration decision that affected legal consequences. The legal consequences is government guaranty dan protect land certificate owner. Based on this case that a eigendom land ownership that be managed twenty years with good faith by defendants can not be canceled. The published certificate can not be easy to canceled, although the certificate more than five years.Land right certificate is a strongest proof. For third party the liability is for who the agreement was made. The party that have an agreement should take responsibility for future circumstances."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka terciptalah unifikasi hukum agraria. Setelah 56 tahun sejak UUPA diundangkan, muncul berbagai kasus pertanahan. Persengketaan tanah di peradilan umum begitu banyak, terutama terhadap tanah-tanah bekas hak barat. Salah satu sebab banyaknya sengketa tanah tentang tanah-tanah bekas hak barat ialah tidak semua pemegang hak atas tanah bekas hak barat melaksanakan konversi sesuai peraturan konversi. Salah satu sengketa terhadap permasalahan tanah bekas hak barat yang dapat dianalisa adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008, tanggal 18 November 2008. Penggugat bermaksud untuk meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No.454/Tamansari. Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008 ialah membatalkan sertipikat hak milik No.454/Tamansari.

---

Since Law Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian promulgated on 24 September 1960 then Indonesia has agrarian law unification, the unificiation include the land rights. After 56 years since the promulgation of Law Number 5 of 1960, appear various land cases. Many land disputes in general courts, especially disputes of lands of former west rights. One of the reasons many land disputes on the lands of former west rights is not all former holders of land west rights not conversion their rights according to the rules of conversion. One of the problems of land dispute against former west rights that can be analyzed is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008, dated November 18, 2008. Plaintiff intends to request the cancellation of the Land Certificate Number 454/Tamansari. The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008 is to cancel the land certificate number 454/Tamansari."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."