Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACTThis thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system."

"Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) dan REDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), serta mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini berlandaskan metode kajian literatur serta data-data sekunder dalam mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) danREDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), dan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. REDD+ di Indonesia telah mengalami perubahan kelembagaan REDD+, dari BP REDD+ Indonesia (2010-2014) ke DirektoratJenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019). Secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan strategi kedua periode tersebut. Pengentasan kemiskinan dalam REDD+ sangat terkait dengan skema kehutanan sosial. Peningkatan kesejahteraan yang lebih baik di beberapa desa perhutanan sosial dipengaruhi beberapa hal oleh pendanaan dari NGO melalui REDD+.

---

This study aims to identify and explain how the different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014) and identify and explain how the role of REDD + in poverty alleviation in Indonesia. This study is based on a literature review method andsecondary data in order to identify and explain how different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014), and how the role of REDD + in povertyalleviation in Indonesia. REDD + in Indonesia has experienced institutional changes in REDD +, from BP REDD + Indonesia (2010-2014) to the Directorate General of Climate Change Control (2015-2019). In general, there are not many differences in the strategies of the two periods. Poverty alleviation in REDD + is closely related to social forestry schemes. Increasing better welfare in several social forestry villages is influenced by several things by funding from NGOs through REDD +."

"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 dan Pemerintah Norwegia menyambut baik komitmen ini dengan menyetujui penandatanganan Letter of Intent. LoI memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, sementara Norwegia akan membiayai kegiatan REDD+ di Indonesia sebesar US$ satu miliar. Penulis akan membahas mengenai implementasi LoI, dimulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai dengan tahap Demonstration Activities. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan LoI di Indonesia.

---

This final paper deals with the implementation of Letter of Intent (LoI) between Norway and Indonesia. Indonesia has committed to reduce CO2 emissions to 26% by 2020 and Government of Norway welcomes this commitment by approving the signing of Letter of Intent. The LoI contains the commitment of Indonesia to reduce emissions resulting from deforestation, forest degradation and, peat land conversion, while Norway will finance the activities of REDD+ in Indonesia as much as one billion United States dollar.

The author will discuss the whole implementation of LoI, starting from the negotiation to demonstration activities phase. This final paper will also discuss about protection of the rights of native people and local people in the implementation of the LoI in Indonesia."

"[Sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (land use, land-use change and forestry/LULUCF) memiliki kontribusi hingga 20% untuk emisi gas rumah kaca. Salah satu skema yang dirancang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (LULUCF) adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD. Penelitian ini mengevaluasi program REDD+ di Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) serta menganalisa skenario alternatif program REDD+ berdasarkanhasil evaluasi yang telah dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Evaluasi dilakukan untuk mencari sebab kegagalan penerapan program REDD+ di TNBD yang telah disosialisasikan sejak tahun 2011. Selanjutnya analisa skenario alternatif dilakukan guna meningkatkan nilai cadangan karbon dan agar program REDD+ dapat berjalan dengan baik. Analisa skenario alternatif dilakukan menggunakan program GIS (Sistem Informasi Geografis) dengan parameter cadangan dan emisi karbon untuk analisa neraca massa karbon. Berdasarkan analisa yang dilakukan, cadangan karbon pada tahun 2001 hingga 2008 berkuranghingga 76 ton C/ha dan emisi karbon meningkat sebesar 95 ton C/ha. Dari 3 skenario alternatif yang dianalisa, skenario mengubah kebun homogen menjadi kebun campur menjadi skenario yang paling memungkinkan untuk dijalankan guna meningkatkan nilai cadangan karbon sekaligus menurunkan nilai emisi karbon di TNBD.;Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change and forestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to 20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effort from agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation and also conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result as climate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause of REDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since 2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stock value and improve the application of REDD+ program., Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change andforestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effortfrom agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissionsfrom Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme toreduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation andalso conservation, sustainable management of forests and enhancement of forestcarbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12(TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result asclimate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause ofREDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stockvalue and improve the application of REDD+ program.]"

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."

"This book presents a novel integrated theory within which this case study on Finland and contemporary modeling of underlying causes of tropical deforestation are developed. Finland remains the world’s second largest net exporter of forest products, while maintaining the highest forest cover in Europe. A transition from deforestation to sustainable industrial forestry took place in Finland during the first part of the 20th century. The underlying causes of this transition are compared via our theory with deforestation in 74 contemporary tropical countries. Both appear similar and support our theory."