Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas atau yang sering disebut SKKMIGAS merupakan lembaga pemerintah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas. Namun pada pemeriksaan BPK dan KPK ditemukan bahwa Sistem Informasi untuk pengelolaan aset minyak dan gas yang dibuat SKKMIGAS tidak layak sehingga kemungkinan kesalahan pencatatan aset yang dilakukan SKKMIGAS besar. Untuk mengatasi masalah ini, SKKMIGAS membuat sistem pengelolaan aset yang terhubung dengan sistem informasi yang ada di beberapa lembaga pemerintahan, misalnya Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Lembaga tersebut juga memiliki Sistem Informasi untuk pemeriksaan aset negara. Agar tidak terjadi kesalahan dan memakan waktu yang banyak, dicanangkanlah Sistem Pengelolaan Aset yang terhubung dengan lembaga pemerintah tersebut di Rencana Strategis SKKMIGAS. Pada saat penelitian ini dibuat kedua sistem tersebut belum terhubung. Sistem informasi yang dihubungkan pada penelitian ini ada tiga yaitu SINAS dan SIPM yang dimiliki oleh SKKMIGAS dan SIKN yang dimiliki oleh DJKN. Metode untuk interoperabilitas antar sistem dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode interoperabilitas layanan dari Service-Oriented Architecture (SOA) dengan metode pertukaran data SOAP. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya interoperabilitas antar ketiga sistem di SKKMIGAS dan Dirjen Kekayaan Negara dalam bentuk servis atau layanan berdasarkan kebutuhan kedua pihak. Servis yang dihasilkan yaitu servis laporan aset dan usulan perubahan aset untuk DJKN. Servis SK usulan aset dan servis inventarisasi untuk SKKMIGAS.

---

Special Unit Oil and Gas or often called SKKMIGAS a government agency whose main function is to supervise and manage the upstream activities of oil and gas. In audit supervise by BPK and KPK was found that Information System for management of oil and gas assets are made SKKMIGAS not feasible so there were possibility for recording errors made. To solve this problem, SKKMIGAS made Asset Management System that is connected with the Information Systems and some government agencies, such as the Director General of State Assets Ministry of Finance (DJKN). The agency also has a system information for the asset management. To avoid mistakes and time waste, it is proposed asset management system that is connected with the government agencies in the Strategic Plan SKKMIGAS.

At the time this study was made of the two systems are not yet connected. Methodology to create interoperability between systems in this study is Service Oriented Architecture (SOA) and for the data exchange use SOAP method. The results of this research are the service for interoperability between the three systems in SKKMIGAS and Director General of State Assets based on the needs of both parties. The services are service of asset reporting and service of proposed changes in asset status for DJKN. For SKKMIGAS, the services are service of Surat Keputusan (SK) proposed changes in asset status and service of inventory by DJKN."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."

"Badan Kepegawaian Negara BKN sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN berkewajiban melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN. Dalam rangka menjalankan tugasnya, BKN memerlukan informasi perkembangan PNS dari tahun ke tahun. Informasi PNS didapat dari implementasi data warehouse kepegawaian nasional. Pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball Life-Cycle dengan pendekatan yang menggabungkan user-driven dan goal-driven dalam analisis kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk merancang, mengimplementasikan dan memvisualisasikan informasi dari data warehouse yang mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai manajemen PNS. Data kepegawaian akan diintegrasikan dengan data spasial yang akan memberikan nilai tambah pada informasi yang ditampilkan.

---

Badan Kepegawaian Negara BKN , Indonesian National Civil Service Agency, that has been mandated in Law of the Republic of Indonesia on the Civil State Apparatus, is obliged to conduct guidance and organize the management of civil servants. In order to undertake its duties, BKN requires global civil servants information periodically. Information on civil servants obtained from the implementation of national civil servants data warehouses. The data warehouses development is carried out based on the Kimball Life Cycle method with the combination of user driven and goal driven approach in requirement analysis.

The purpose of this study is to design, implement and visualize information from data warehouses that support policy and decision making regarding civil servant management especially related to the analysis of the needs of civil servants procurement. Employment data will be integrated with spatial data that will be added value in visualizing information."

"Aplikasi MDK merupakan aplikasi yang digunakan oleh BKKBN untuk mencatat dan menghasilkan laporan terkait data keluarga di 33 provinsi di Indonesia. Aplikasi MDK telah digunakan sejak tahun 2011, tetapi aplikasi ini masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya masalah yang muncul sehingga aplikasi MDK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa masalah yang sering muncul dalam penerapan aplikasi MDK di BKKBN adalah keluaran tidak akurat, penurunan performa ketika periode entry data, dan operator tidak mengikuti SOP yang ada. Oleh karena itu, penulis menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas aplikasi MDK, dengan menggunakan model UTAUT dan model DeLone and McLean serta model persamaan struktural. Model UTAUT dan model DeLone and McLean menunjukkan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain yang memengaruhi perilaku pengguna dalam menerima sistem informasi. Model UTAUT berfokus pada aspek individu (pengguna) dan organsisasi, seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, dan niat perilaku. Model DeLone and McLean berfokus pada aspek teknologi, seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, minat menggunakan, dan kepuasan pengguna. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan ke pengguna aplikasi MDK. Data kuesioner yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 22, AMOS 22, dan LISREL 8.80. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas aplikasi MDK, sedangkan kualitas layanan, kualitas informasi, kondisi fasilitas, dan kualitas sistem merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas aplikasi MDK secara tidak langsung, melalui kepuasan pengguna.

---

MDK application is an application used by the BKKBN to record the data and generate reports related families in 33 provinces in Indonesia. MDK application has been used since 2011, but this application is not yet effective. This is proven by the existence of a problem that appears to applications MDK can not function properly. Some of the problems that often arise in the application of MDK in BKKBN application are inaccurate output, a decrease in performance when the data entry period, and the operators do not follow the SOP. Therefore, the author analyzes the factors that affect the effectiveness of the MDK application, by using the UTAUT model and the model of DeLone and McLean and structural equation models. Model of UTAUT and model of DeLone and McLean show the effect of one variable with another variable that affects the behavior of users in receiving the information system. UTAUT model focuses on individual aspects (users) and organization, such as performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and behavioral intentions. DeLone and McLean model focuses on technological aspects, such as information quality, system quality, service quality, intention to use, and user satisfaction. Data were collected through questionnaires distributed to users? MDK application. Questionnaire data obtained were processed and analyzed using SPSS 22, AMOS 22, and LISREL 8.80. The results of analysis showed that user satisfaction are factors that directly affect the effectiveness of applications MDK, while service quality, information quality, facilitating conditions, and system quality are factors that affect the effectiveness of the application MDK indirectly, through user satisfaction."

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016 2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry. In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village sub district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "