Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagiankewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telahmenerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturanpelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan(termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dankabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrikternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangantidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badanusaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telahdiberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009.Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangatmendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya,yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masihmenerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik denganmenitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik padaPemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UUNo. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titikbalik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACTIn order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 onElectricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government,provincial governments , and district/city governments in the implementation ofelectricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on RegionalGovernment and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) intothe affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevantlicensing authority in the power sector was still also encountered problems.Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for hisbusiness enterprises across the region districts /cities , but its business license hasbeen granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009.Developments and changes very basic electricity concession is the issuance ofLaw no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementingregulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “OrdeBaru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus ofauthority and responsibility for the provision of electric power in the centralgovernment . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricitybecame the turning point, the Government and local authorities in accordancewith the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing theelectricity supply business."

"Pengukuran transaksi energi listrik dengan menggunakan kWh meter selayaknya mempunyai tingkat akurasi yang baik agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan dalam proses pengukuran. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya penggunaan beban non linier oleh konsumen dapat menimbulkan salah satu masalah kualitas daya berupa harmonisa yang dapat mempengaruhi tingkat keakurasian hasil pengukuran energi listrik yang sebenarnya terpaka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh harmonisa terhadap penyimpangan pengukuran energi listrik pada kWh meter analog dan digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak beban non linier yang digunakan maka semakin besar nilai %THD, dan semakin besar %THD (%THD-i > 80%) maka penyimpangan akan semakin besar dengan % kesalahan mencapai > 64% dan tingkat keakurasian dari hasil pengukuran menjadi berkurang pada kedua jenis kWh meter yang digunakan.

---

Measurement of electric energy transactions using the electricity meter should have a good degree of accuracy, so that none party is financially disadvantaged as a result of measurement error. On the other hand, with the increasing use of non-linear load by consumers may cause one of the power quality problem in form of harmonics; that may affect the degree of accuracy of the actual measurement results.

The study was conducted to see the effect of harmonic distortion toward electric energy measurement using analog and digital electricity meter, and the results show that the more non-linear loads are used, the value of %THD will increase, and the greater %THD (%THD-i > 80%) can increase the error (% error > 64%) and also reduce the level of accuracy of measurement results on both types of electricity meter."

"Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus."

"ABSTRAKKebutuhan tenaga listrik akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah maka kebutuhan tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup.Pembangunan pusat-pusat tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya meminta investasi yang besar dan waktu yang lama dibandingkan dengan pembangunan industri lainnya. Di pihak lain perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya, dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang terus-menerus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan dan menyalurkan listrik secara ekonomis maka harus dibuat prakiraan sebelum kebutuhan tenaga listrik itu terjadi.Pada penelitian ini, prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode analitis, ekonometrik dan kecenderungan dengan pendekatan sektoral. Dari hasil prakiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, pada tahun 2022 kebutuhan tenaga listrik mencapai 1.710,31 MVA atau naik sebesar 5,91 % pertahun. Dengan rata-rata pertumbuhan sektor rumah tangga 7,10 % pertahun, sektor komersil 4,80 % pertahun, sektor publik 5,67 % pertahun, dan sektor industri 3,00 % pertahun.Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka perlu dilakukan penambahan suplai tenaga listrik. Pada tahun 2013, penambahan suplai sebesar 53,27 MVA, tahun 2014 sebesar 75,02 MVA, tahun 2015 sebesar 77,65 MVA, tahun 2016 sebesar 80,36 MVA, tahun 2017 sebesar 83,16 MVA, tahun 2018 sebesar 86,06 MVA, tahun 2019 sebesar 89,04 MVA, tahun 2020 sebesar 92,12 MVA, tahun 2021 sebesar 55,87 MVA dan tahun 2022 sebesar 55,87 MVA.

---

ABSTRACTElectricity demand will increase in line with economic development and population growth. Growing economy in a region that needs electrical power will also increase. These conditions must be anticipated as early as possible so that the power supply can be available in sufficient quantities.Development centers as well as the power transmission and distribution network to ask a large investment and a long time compared to other industrial development. On the other hand needs to be put in order to meet electricity demand in a timely manner, in other words the development of the electricity sector should be able to offset the electricity needs of the constantly rising every year. Therefore, to generate and distribute electricity economically it must be made before the forecasts that electricity demand occurs.In this study, the growth of electricity demand forecasts using the combined method consisting of analytical methods, econometrics and trends on sectoral approaches. From the results of electricity demand growth forecasts, by 2022 electricity demand reached 1710.31 MVA or increased by 5.91% per year. With an average household sector growth 7.10%, commercial sector 4.80% per year, public sector 5.67% per year, and the industry sector is 3.00% per year.To fulfillment the growth in electricity demand, it is necessary to supply additional power. In 2013, the addition of 53.27 MVA supply, in 2014 the addition of 75.02 MVA, in 2015 the addition of 77.65 MVA, in 2016 the addition of 80.36 MVA, in 2017 the addition of 83.16 MVA, in 2018 the addition of 86.06 MVA, in 2019 the addition of 89.04 MVA, 2020 the addition of 92.12 MVA, in 2021 the addition of 55.87 MVA and in 2022 the addition of 55.87 MVA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas.

---

This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure.

Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan.

---

This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state."

"ABSTRAKTulisan ini akan membahas tentang pencegahan kejahatan secara situasional untuk mengatasi dan menyempurnakan sistem AMR yang telah diterapkan oleh PLN dalam mengatasi pencurian listrik pada sektor industri. Pencurian listrik yang dilakukan pada sektor industri atau perusahaan telah menyebabkan PLN harus menanggung kerugian hingga ratusan miliar, PLN sendiri telah menerapkan sistem AMR sebagai cara untuk mengatasi pencurian tersebut namun cara ini dirasa kurang tepat karena sistem AMR ini berfungsi untuk mendeteksi adanya penggunaan listrik yang tidak wajar, bukan untuk melindungi kWh meter dan gardu listrik yang selama ini menjadi target bagi pelaku pencurian. Pada tulisan ini penulis akan mengaitkanya dengan teori pilihan rasional guna menjelaskan bagaimana pelaku berfikir, menggunakan pemahaman modus operandi untuk mengetahui bagaimana kejahatan tersebut bisa terjadi dan pencegahan kejahatan secara situasional dalam upaya mencegah pencurian listrik.

---

ABSTRACTThis paper will discuss about situational prevention of crime to overcome and improve the AMR system that has been implemented by PLN in overcoming the theft of electricity in the industrial sector. Theft of electricity carried out in the industrial sector or company has led to PLN must bear losses of up to hundreds of billions, PLN itself has implemented the AMR system as a way to overcome the theft but this way is not appropriate because the AMR system serves to detect the use of unnatural electricity, not to protect kWh meters and electrical substations that have been the target for the criminals. In this paper the authors will relate it to rational choice theory to explain how the crminals thinks, using an understanding of modus operandi to know how the crime can occur and the situational crime prevention in an effort to prevent theft of electricity. "

"

Saat ini, listrik merupakan sumber daya yang sangat penting untuk semua orang dalam menunjang aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Masyarakat dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran tagihan listrik yang bisa mereka pilih. Pada skripsi ini dilakukan penggunaan teknologi Blockchain dalam sistem pembayaran tagihan listrik. Teknologi Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Dalam skripsi ini dijelaskan secara sederhana tentang teknologi Blockchain serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam sistem pembayaran tagihan listrik di indonesia dengan membuat sebuah situs web yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan listrik elektronik berbasis Blockchain dengan Ethereum sebagai jaringan blockchain yang digunakan. Dari 3 pilihan gas fee yang diujikan sebanyak 10x percobaan, pilihan “aggressive” adalah pilihan yang tepat apabila pengguna ingin proses transaksi yang cepat (4.5s), pilihan “market” cocok untuk pengguna yang baru pertama kali mencoba dan ingin mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh metamask (9.4s). Pilihan “low” adalah pilihan yang paling nyaman para pengguna yang mengutamakan fungsi dan tidak mementingkan kecepatan transaksi (18.8s).

---

Nowadays, electricity is a very important resource for everyone to support their daily activities. People are facilitated by the various methods to pay electricity bills that are available for them. In this research, Blockchain technology is used in the electricity bill payment system. Blockchain technology is a technology that allows transactions to be carried out in a decentralized, transparent, and secure manner. This research explained about Blockchain technology and how this technology can be applied in the electricity bill payment system in Indonesia by creating a website that can be used by users to pay their electricity bills with Ethereum as the blockchain network. Of the three gas fee options tested, “aggressive” option is the right choice if users want a fast transaction process (4.5s), “market” option is suitable for first-time users and wants to follow the standards set by metamask (9.4s). The “low” option is the most comfortable choice for users who prioritize function and are less concerned with transaction speed (18.8s)."