Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.

---

Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.

This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.

The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights."

"Skripsi ini membahas kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame di Kota Bandar Lampung di tahun 2011. Permasalahan yang muncul adalah banyaknya penyelenggaraan reklame di Kota Bandar Lampung. Penyelenggaran reklame banyak, namun penerimaan Pajak Reklamenya sedikit. Pemerintah Kota melakukan formulasi kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame (NSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan kenaikan NSR di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan kenaikan melewati beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian masalah, agenda kebijakan, dan formulasi proposal kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam formulasi proposal kebijakan tidak tepat karena tidak berdasarkan analisis potensi Pajak Reklame.

---

This undergraduate thesis discusses the increasing Advertising Rent Value policy in Bandar Lampung Municipality which occurred in 2011. The problem is because there is large amount of billboards in the municipality of Bandar Lampung. The fact that there is a massive billboards in Bandar Lampung are inconsistent with the Advertising Tax revenue that can be collected in the Municipality of Bandar Lampung, therefore the Municipality of Bandar Lampung is deciding to formulate the increasing Advertising Rent Value. The purpose of this study was to determine the increasing advertising rent value on advertising tax in Bandar Lampung. The method used is a qualitative approach.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: identifying problems, setting the agenda, and the formulation of policy proposals. Researchers concluded that the Local Government's decision resulting in the formulation of policy proposals by increasing the rent value of advertising is not precise because they did not formulate the increases based on the advertising tax potential analysis."

"Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan reformasi di bidang perpajakan, dimana sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai penyangganya, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Untuk mendukung sistem self assessment ini, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaksanakan tugas penyuluhan secara intensif, menyelenggarakan tugas pelayanan perpajakan secara prima disertai tugas pengawasan atas pelaksanaan sistem ini dengan penerapan penegakkan hukum (law enforcement) secara adil (fair) dan konsisten.Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pencapaian penerimaan pajak, maka penelitian terhadap kinerja pelayanan perpajakan dilihat dari tingkat persepsi atau kepuasan wajib pajak perlu diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (hubungannya) tingkat pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat dengan menggunakan sampel 100 Wajib Pajak Besar Tetap Badan, meliputi tahun pajak 2002 dan 2003. Metode penelitian yang digunakan melalui daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 30 pertanyaan, dengan instrumen Servqual dari Zeithaml-Parasurahman-Berry sebagai indikator tingkat kepuasan wajib pajak melalui lima dimensi, yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan empathy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, walaupun ada sangat rendah sekali.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan, agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan.

---

In order to get an optimal tax revenue, there are needed a capable tax agencies who are able to perform their task and the taxpayer society to fulfill their tax duty. This is in conformity with the reformation in taxation in Indonesia, where the applied system is self assessment, supported by voluntary compliance, that is the taxpayers are being trusted to count, to pay and to report their tax obligations correctly and promptly in accordance with the current tax regulation.

As a consequence of supporting this self-assessment system, the Directorate General of Taxes has to give an intensive illumination, has to perform well in giving tax services, as well as to supervise the implementation of this system, along with the application of law enforcement consistently and in a fair way.

Considering that the obedience of taxpayers is one of the very important factors in order to reach the tax revenue, it is necessary to conduct the research to investigate the performance of tax agency in giving tax service. This research should be conducted to see the level of perception of the taxpayer?s satisfaction. It is meant to know the correlation between tax service given to taxpayers and their satisfaction in meeting their tax obligations.

The research has been conducted in The West Sidoarjo Tax Office, using 100 big permanent institution taxpayers as the sample, covering the tax year of 2002 - 2003. The method being used is questionnaire containing 30 questions. using the instrument of Servqual from Zeithaml-Prasurahman-Berry as indicator of the taxpayers satisfaction through 5 dimensions, that is: tangible, reability, responsiveness, assurance and empathy.

The research result shows that there is no positive and significance correlation between the service quality level and taxpayer's obedience level, although there is very low.

Based on the research result, it is suggested that The West Sidoarjo Tax Office improve and increase their taxation service quality as well as pay attention to the welfare level of human resources who do the service task, in order to create a good consistent and continuous service."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."

"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu. "

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit."