Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

.Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya

perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di

Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak

terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP

di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan

Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan

unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu

serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus

dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada

produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan

pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang

dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam

penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang

diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu

seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa

peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak

Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT

Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil

company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From

some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some

different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company

as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that

the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods

on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated

companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT

must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final

product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy

was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken

from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived

from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9

(2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983

on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In

addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT

rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the

integrated palm oil company."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Skripsi ini membahas tentang pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, menganalisis evaluasi kebijakan ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kelapa sawit tersebut ditinjau dari segi asas pemungutan pajak yaitu ease of administration, serta perumusan alternatif kebijakan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada petani agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha kelapa sawit. Jika dilihat dari konsep exemption goods, menghasilkan sendiri input berupa barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak kemudian diolah sendiri akan menimbulkan sebagian Pajak Masukan yang telah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan hasil penelitian kemudahan administrasi perpajakan belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about input tax credit on integrated oil palm company. This research aims to describe the background of the policy, analyze the evaluation of the policy from the concept of the ease of administration principle, and to describe the formulation of alternative policy of input tax credit on integrated oil palm company. The background of the policy is the government?s desire to treat farmers with equal treatment to oil palm companies, in order to escalate their competitiveness of the palm oil market. The concept of exemption goods describes that if a company produce their own input, which their input is partly exempted from VAT so they cannot reclaim some parts of their input tax for credits. Researcher used qualitative approach and qualitative data analysis technique. The result is the principle of ease of administration on the implementation of tax policy has not been reached."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. 42 Tahun 2009.

---

The Regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry, sometimes makes problem in implementation, especially PMK No. 78/PMK.03/2010. This thesis explain about regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry in UU No. 42 Tahun 2009 and PMK No.78/PMK.03/2010, the suitability between both of them and the implementation in the integrated company. Based on normative and literature study, it is known that the regulation about tax credit in PMK No. 78/PMK.03/2010 is different from UU No. 42 Tahun 2009."

"Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya persengketaan antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu Wajib Pajak yang bergerak di bidang pertambangan. Adapun materi yang dipersengketakan adalah pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi. Di dalam batang tubuh Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM yang berlaku, Peneliti memperhatikan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pasca produksi.Penelitian ini dimulai dengan membahas latar belakang ditambahkannya ayat (2a) pada Pasal 9 di dalam perubahan kedua UU PPN dan PPnBM tahun 2000 dan perubahan ayat tersebut pada perubahan ketiga UU PPN dan PPnBM. Di dalam ayat (2a) tersebut diatur mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan pra produksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.Hasil peneltian menyimpulkan bahwa secara teori pengkreditan Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi dapat dikreditkan. Namun dalam pelaksanannya pengkreditan ini terbentur dengan pengaturan saat pengkreditan Pajak Masukan yang dianut di dalam UU PPN dan PPnBM.

---

This research was originally motivated by the emergence of disputes between the Directorate General of Taxes (DGT) with one of the taxpayers engaged in mining sector. The matter in dispute is Input Tax Crediting for reclamation activities. In the applicable VAT and luxury sales tax laws, researcher noticed that there are no rules governing the crediting of Input Tax related to postproduction activities.

This research begins by discussing the background of adding the subsection (2a) in Article 9 in the second amendment of VAT and luxury sales tax laws in 2000 and the changes of that paragraph on the third amendment to the Law on VAT and luxury sales tax. In the subsection (2a) is regulated the Input Tax crediting related to the pre-production activities undertaken by Taxable Entrepreneur.

The research concluded that in theory, the Input Tax Crediting of reclamation activities can be done. But it cannot be conducted regarding the VAT and luxury sales tax law current settings; there is timing for crediting criteria in order to crediting your input tax."

"Penelitian ini menganalisis tentang Pajak Masukan atas gula konsumsi berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.010/2017 terhadap kinerja keuangan di PT ABC dan PT DEF. PT ABC dan PT DEF merupakan perusahaan yang bergerak di industri gula. Dengan berlakunya kebijakan pada PMK Nomor 116/PMK.010/2017 yang menjadikan gula konsumsi sebagai bukan Barang Kena Pajak (Non BKP), mempengaruhi PT ABC dan PT DEF sehingga terdapat kegiatan usaha yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam kepada delapan narasumber dan analisis dokumen perusahaan. Berlakunya PMK Nomor 116/PMK.010/2017 memberikan perubahan pada proses pembukuan, pengelolaan PPN, metode pengkreditan PPN Masukan, serta berdampak pada kinerja keuangan. PPN Masukan atas produksi gula konsumsi yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan sehingga atas PPN Masukan gula konsumsi menjadi biaya tambahan pada Harga Pokok Penjualan. Analisis ini menggunakan metode pemungutan Credit Method dan pengkreditan PPN Masukan secara proporsional. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas gula konsumsi berpengaruh pada kinerja keuangan PT ABC dan PT DEF.

---

This study analyses Value Added Tax (VAT) -in on consumption sugar based on PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 towards financial performance at PT ABC and PT DEF. PT ABC and PT DEF are companies engaged in sugar industry. With the enactment of the policy in PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 which makes consumption sugar as Non-BKP, affects PT ABC and PT DEF so that there are business activities that are owed and are not owed VAT. This research was conducted by conducting interviews with eight respondents and analysis of the companies’ documents. The enactment of PMK Number 116 / PMK.010 / 2017 provides changes to the bookkeeping process, Tax Management of VAT, credit methods of VAT-in, and has an impact on financial performance. VAT-in on consumption sugar production that has been paid cannot be credited so that the VAT - in for consumption sugar becomes an additional cost in the Cost of Goods Sold. This analysis uses the Credit Method and crediting VAT-in proportionally. From the analysis, it can be concluded that the in VAT-in that cannot be credited on consumption sugar affects the financial performance of PT ABC and PT DEF."

"ABSTRAKPerusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadiTandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut PeraturanPemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN.Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunansawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan.Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalampengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaanperkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaanperkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannyamengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistemYurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

---

ABSTRACTPalm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruitbrunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized asstrategic object which is freed from VAT charges according to GovernmentRegulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be thecause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition ofcrediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, taxcourt process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered byother Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similarcompany show that the verdicts are leading to same directions although Indonesiais not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing thedispute is the different interpretation of the Government Regulations."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "