Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum berjalan dengan baik dan benar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah melakukan penyempurnaan atas regulasi yang mengatur tentang iuran, membuat Standart Operating Procedure (SOP) iuran, melakukan sosialisasi kepada badan usaha, dan mempercepat proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Iuran.

---

This research was about administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas). This researched was conducted by descriptive qualitative metodology with study literature and survey to collect data. The research showed that administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas) did not work properly. The suggestions were the Government should improve the regulations of dues, build the Standard Operating Procedure (SOP) for dues, to do socialization to the entity, and accelerate the finishing process of Manajement Information System of Dues."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan perusahaan berupa ukuran perusahaan, aset yang berwujud, tingkat profitabilitas, rasio market-to-book dan tingkat leverage serta credit rating terhadap tipe debt financing perusahaan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan jumlah data observasi sebanyak 101. Penelitian menggunakan model binary logistic regression untuk memprediksi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tipe debt financing. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara market-to-book dengan tipe debt financing.

---

This study analyze Effect of Firm Characteristics as size, tangibility, profitability, market-to-book ratio and leverage and credit rating on choice of debt financing. This study uses cross-sectional data to test of 101 observation datas. This study uses binary logistic regression to predict the effect of form characteristic on choice of debt financing. This study proves that market-to-book ratio has significant effect of debt financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."

"Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, perlu segera diselesaikan. Pengurusan piutang negara tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2931KMK.0911993 dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan lelang Negaral Panitia Urusan Piutang Negara.Dalam pengurusan piutang negara yang dilaksanakan KP3N Jakarta penyelesaiannya kurang begitu lancar, agak lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga efektivitas penyelesaian piutang negara perbankan tersebut masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif model deskriptif, dari data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan teknik wawancara terhadap responden sampel di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelambatan penyelesaian piutang negara tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat berupa masalah kesulitan menentukan jumlah hutang, dokumen barang jaminan yang tidak lengkap, ketidak sempumaan perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, status tanah jaminan yang telah habis masa berlakunya, barang jaminan tidak menutupi hutang, masalah hubungan dengan nasabah, badan peradilan, pengosongan rumah/tanah jaminan dan keterbatasan pegawai serta anggaran. Faktor-faktor penghambat tersebut bersumber dari pihak kreditur dan yang bersumber dari adanya pengurusan pada KP3N.Penyelesaian piutang negara, dari 6(enam) kategori waktu penyelesaian piutang negara, 24,33 % dari 300 BKPN lunas yang diteliti, diselesaikan antara waktu 3,2 tahun sampai dengan 5,3 tahun dengan katagori "agak lambat"."

"Sustainabilitas utang negara adalah issu utama didalam suatu negara. Banyak studi teoritis yang menganalisa bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat membuat utang negara menjadi lebih sustainable. Penelitian ini menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang negara di Indonesia dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Di dalam penelitian ini, Penulis membedakan antara pengeluaran pemerintah produktif dan tidak produktif. Penulis menggunakan data belanja modal, belanja rutin, nilai tukar rupiah dan utang negara secara triwulan dari tahun 1994 triwulan I sampai dengan tahun 2012 triwulan IV. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negative terhadap utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, hubungan antara pengeluaran pembangunan (belanja modal) dan utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah positive dan tidak signifikan.

---

The sustainability of public debt is a main issue in the country. Many theoretical studies analyze that productive government expenditure can make the public debt become more sustainable. This study examines the relationship between government expenditure and public debt in Indonesia by using Vector Error Correction Model (VECM). In this study, I differentiate between productive and unproductive government expenditure. I use the quarterly data on capital expenditure, current expenditure, exchange rate and public debt from 1994Q1 to 2012Q4. The result shows that the current expenditure has a negative effect on the public debt in the short term and long term. Meanwhile, the relationship between capital expenditure and public debt in the short term and long term is positive and insignificant."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

---

This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue."

"Potensi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan sangat potensial. Namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam pemungutan pajak restoran itu sendiri yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yaitu dengan cara ektensifikasi dan intensifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menigkatkan pemerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifkasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan cara penjaringan wajib pajak restoran. Sedangkan upaya intensifikasi yang dilakukan dengan cara, sosialisasi pajak restoran, pengawasan pemeriksaan pajak restoran, pengadministrasian pajak restoran, dan upaya penegakan hukum.

---

Potential tax revenue in Tangerang Selatan?s restaurants is very potential. But there are still problems that occur in the restaurant itself taxation resulting tax revenue in South Tangerang City restaurants is not optimal. Therefore we need the government's efforts in improving the Tangerang Salatan?s restaurant tax receipts by way of extensification and intensification.

The purpose of this study was to analyze the efforts of what is being done by Tangerang Selatan's government in increasing tax revenue in Tangerang Selatan's restaurants as well as any barriers faced by Tangerang Selatan's government in the implementation of top tax collection. The approach used in this study is qualitative. Data was collected by conducting interviews and literature.

The results of this study is to boost rrestaurants tax revenue in Tangerang Selatan and intensifkasi extension efforts. Efforts undertaken by Tangerang Selatan's government extension is to crawl to the top taxpayer. While efforts were made by way of intensification, socialization restaurant tax, restaurant tax audit supervision, administration of the restaurant tax, and law enforcement efforts."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo. Konsinyasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, dimana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo dan hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah, Peran SKK Migas, Kontraktor, Tim Pengadaan Tanah, dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta pengaruhnya terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena proyek tersebut.

---

ABSTRACT

This research is conducted in order to obtain a description of the Mechanism of Compensation Consignment in the Land Procurement for Public Importance, especially for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area. The consignment applied Under Act No. 02 of 2012 is different to the consignment regulated in the Civil Code, in which, in the Civil Code, a consignment may be applied if there is any legal relationship among the parties previously. The objectives that will be achieved in this research are to find out the mechanism of compensation consignment of the land used for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area and the obstacles emerging in the mechanism of compensation of the land used for the Construction of Drilling, Flowline Dan Access Road in Wajo Area, role of SKK Migas, Contractor, P2T Team, and the process of land procurement for public importance and its influence on the owners of rights upon land included in that project."