Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kader kesehatan komunitas adalah varian bentuk sukarelawan Indonesia yang berbasis komunitas. Selama masa kekuasaan Pemerintah Orde Baru, program-program kesehatan dan kesejahteraan nasional seperti Keluarga Berencana, PKK dan Posyandu, berhasil memobilisir ratusan ribu perempuan dan laki-laki untuk berperan menjadi kader kesehatan komunitas. Namun demikian jumlah yang bertahan tetap menjalankan fungsi sukarelawan kesehatan komunitas hingga kini, jumlahnya sangat sedikit. Kebertahanan (sustainability) partisipasi sukarela berkaitan dengan sejumlah faktor. Dalam disertasi ini peneliti menggali lebih jauh konteks partisipasi sukarela pada kader yang bertahan, melalui sudut pandang teori diri dialogis. Teori diri dialogis memaknai konsep diri sebagai sebuah lanskap dimana terdapat posisi-posisi diri yang terus bergerak dinamis dalam ruang dan waktu. Konstruk diri dialogis kader kesehatan komunitas dari hasil studi ini memperlihatkan beberapa penjelasan penting, antara lain bahwa kader kesehatan komunitas yang bertahan adalah mereka yang mengalami pergeseran posisi-posisi diri hingga akhirnya posisi aku komunitas (representasi komunitas dalam diri individu) mendominasi dan bersesuaian dalam hubungannya dengan posisi-posisi diri lainnya.

---

Kader Kesehatan Komunitas serves as one of a kind of community based volunteers in Indonesia. During Suharto era, national health and welfare programs such as Keluarga Berencana (National Birth Control Program), PKK (Family Welfare Education Program) and Posyandu (Integrated Health Service Activity in Sub Village level) has succeeded in mobilising hundred of thousands people, devoting themselves to function as Kader. Kader helps implementing governmental programs and concomitantly plays the role as volunteer for the community. However, the sustained Kader only left but a few. The sustainability of Kader reflects some factors. The study examines voluntary participation of Kader from the dialogical self theory. Dialogical self explains how individuals self constructed dynamically. Self explained as a landscape which has positions that continually shifts and communicates. The research result shows that the sustainability of Kader heavily relates to the shifting of self positions and how the representation of community in self dominates and adjusts to the other positions."

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari penyebab tingginya voluntary turnover para karyawan level supervisor keatas di PT XY dan merancang sebuah program intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tipe penelitian kuantitatif digunakan untuk pengukuran penyebab utama. Tipe penelitian kualitatif melalui metode wawancara dan analisis data sekunder digunakan untuk mengenali masalah dan mencari faktor-faktor penyebab mengapa masalah tersebut terjadi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur voluntary turnover intention yang dikembangkan oleh Tang, Kim, dan Tang (2000) berdasarkan teori dari Mobley (1982) dengan koefisien alpha (α)sebesar 0.784 dan alat ukur kepuasan kerja berdasarkan teori kepuasan kerja Spector (1997) dengan koefisien alpha (α) sebesar 0.974. Peneliti menggunakan multiple regression untuk mengetahui faset kepuasan kerja yang berpengaruh pada voluntary turnover intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faset promosi adalah faset kepuasan kerja yang paling berpengaruh pada voluntary turnover intention diantara faset-faset lainnya. Oleh karena itu, intervensi yang diusulkan adalah perencanaan dan pengembangan karir karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan voluntary turnover intention karyawan PT. XY;The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntary turnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were used to measure major cause. Qualitative research type were used to determine the problem and the factor that cause the problem. The research was used voluntary turnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobley theory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression technique was used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnover intention. The result show promotion as job satisfaction facet, were having significance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention is career planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY., The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntaryturnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were usedto measure major cause. Qualitative research type were used to determine theproblem and the factor that cause the problem. The research was used voluntaryturnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobleytheory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression techniquewas used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnoverintention. The result show promotion as job satisfaction facet, were havingsignificance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention iscareer planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY.]"

"Sumber dari permasalahan sosial bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah saat ini maka diperlukan pelibatan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dunia usaha ? dalam hal ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, diwajibkan untuk menjalankan program PKBL sebagai wujud TSP - selain tugas utamanya mencari keuntungan bagi kelanjutan operasionalisasi perusahaan. Program Kemitraan (PK) merupakan bantuan philantropy bagi pengembangan usaha kecil melalui pemberdayaan agar dapat mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga - selain mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan yang cenderung bersifat top down sehingga kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengembangan masyarakat. Partisipasi ini penting mengingat partisipasi berhubungan dengan keberhasilan suatu program. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap Program Kemitraan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang mempunyai komitmen untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pemilihan pada perajin kulit dan kelurahan Kota Wetan karena perkembangan industri kulit di daerah ini cukup potensial - baik dalam jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui rangkaian studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) tidak terstruktur dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan dipilih sebanyak 9 informan yang terdiri dari: Kepala PKBL/manajer Humas (1 orang), Petugas Program Kemitraan (1 orang), mitra binaan perajin kulit (4 orang), Lurah (1), Dinas Koperasi serta Dinas Industri dan Perdagangan (masing-masing 1 orang). Secara umum, PK telah dilakukan melalui tahapan pengembangan masyarakat yaitu dari tahap persiapan, assessment, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini, partisipasi mitra binaan dilakukan pada tahap pelaksanan dan monitoring/evaluasi program.Dalam tahap tersebut mitra binaan melakukan assessment dan perencanaan usaha (melalui proposal pinjaman), menerima kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi bersama petugas PK). Pembinaan belum menumbuhkan pemberdayaan mitra binaan dan monitoring/evaluasi belum menjadi bahan untuk feed back bagi perbaikan program. Dengan demikian, PK masih bersifat top-down. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi adalah ada keinginan untuk mengembangkan usaha, persyaratan yang mudah dan adanya manfaat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Selain itu, pendekatan/komunikasi yang baik dari petugas PK. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi adalah komunikasi yang kurang baik antara mitra binaan - petugas PK, mentalitas mitra binaan. Selain itu, kurangnya tenaga di PK, sifat sentralistis Program Kemitraan dan seringnya pergantian petugas di Program Kemitraan. Saran yang bisa diajukan di sini adalah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, mengaktifkan paguyuban sebagai sarana komunikasi, melakukan monitoring/evaluasi sebagaimana fungsinya, dan perlu adanya tenaga profesional yang kompeten di bidang pengembangan masyarakat.

---

A source of social problem in Indonesia is a poor situation. With the lack of government limitation, need to joint other party to solve the poor problem. One of the party is business people, in this case is PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang. As a Government business body, called BUMN, they must be run a partnership program which is called Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) to in-line with Corporate Social Responsibility or it named Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), otherwise as a core benefit business for corporate planning and development. Partnership program (Program kemitraan) is a philanthropy aids to develop and empowerment a small home industry to be an independence business, as far as they can survive to live a family and local worker. The program design to reduce a jobless dan poverty as a core of poor problems A factor effect to the successful program is execution program which it?s tends to the top and down statements however its a less community participation. In this case, participation mean of local community participation in their community development program. The participation is very important cause of its related to successful program. So, the goal of this research is to know an execution of Partnership Program, participation of a leather home industry as a partner in this program and also any factor of accelerate and lack of the program. The research is dedicated to the partnership program at PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang, which is commit to focus in local interest. The choice of leather art home industry in Kota Wetan because they have a potential market in quantity of small bussiness, a worker adoption and investation budget. The research use a qualitative method which is produce a descriptive data by doing a literature study, in depth interview with the informant. A choice of informant by doing a purposive sampling from 9 informant as describe as a Head of PKBL/ Humas Manager (1 person), Staff of PKBL (1 person), a leather art home industry (4 persons), Head of Local District or Lurah (1 person), Cooperation Department of Garut/ Dinas Koperasi (1 person), Local Industry and Trade Department/Dinas Industri dan Perdagangan (1 person). In general, Partnership Program executed with a phase of community development as a prepare phase, assessment phase, planning phase, execution phase, monitoring/evaluating phase. The community participation was doing in execution and monitoring phase. In this phase, the partners have been bussiness assessment and planning (especially with fill-in proposal form), accaptance a tutorial and assistance program, and monitoring/evaluating program with the staff. But this assistance program not in growing a empowerment of partner, and the monitoring/ evaluating report are not as a feed back to revision program. Or we can say a partnership program is only top down statement. Any factors that can be accelerating to the partnership program are needed to business growth by the community; low and easy criteria access, the benefit from this program.The other is a nice personal relationship and communication from the staff. Meanwhile, pursuer factors of participation are lack of personal communications between partner and staff, partner mentality, lack of program staff, centrality rule in Partnership Program, and highly staff change in Partnership Program As a suggestion in this case is doing coordination with local government, establish a local organization (paguyuban) as a central of information and communication, and doing monitoring/evaluating program as a rule function repeatedly and also engagement of the professional staff in community development study."

"Disajikan ulangnya Voluntary Servitude dalam tataran politis menghadirkan alur baru dalam memandang politik, terkhusus pada praktik kuasa atau relasi dominasi, bahwa dominasi terjadi bukan karena pemaksaan kehendak dari yang berkuasa kepada yang dikuasai melainkan karena sukarela. Preasumsi tentang langgengnya dominasi bukanlah terletak pada manusia yang haus akan kuasa atau kejam bagi manusia lainnya, melainkan langgengnya dominasi terjadi karena fenomena servility sudah turun- temurun terjadi hingga menjadi budaya, hal tersebut mengakibatkan kebebasan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang secara alamiah dimiliki setiap orang melainkan sesuatu yang harus diraih. Kebebasan yang perlu diraih bukan kebebasan yang terbebas dari dominasi sebagai suatu kondisi saja, melainkan kebebasan yang yang diraih melalui negasi epistemologis, terhadap ide tentang dominasi yang dimiliki oleh The Master atau yang berkuasa. Maka dari itu epistemologi baru sebagai absence dari epistemologi The Master harus dibentuk atau epistemologi the slave, dengan tujuan menjadi tahap lanjutan dari pembebasan diri dari dominasi.

---

The restatement of Voluntary Servitude at the political level presents a new path in viewing politics, especially in the practice of power or relations of domination, that domination occurs not because of coercion of the will of the ruling to the ruled but because of voluntary. The assumption about the perpetuation of domination does not lie in humans who are hungry for power or cruel to other humans, but rather the perpetuation of domination occurs because servility phenomena have passed down through generations to become a culture, as something that must be achieved. The freedom that needs to be achieved is not freedom that is free from domination as a condition, but rather the freedom achieved through epistemological negation, to the idea of domination which belongs to The Master or the ruling. Therefore a new epistemology as the absence of epistemology of The Master must be formed or The Epistemology of the slave, with the aim of becoming an advanced stage of liberation from domination."

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Praktik Community Volunteering dalam Pelaksanan Program CSR PT. Krakatau Posco Studi Kasus Program CSR Sekolah Binaan di Kecamatan Citangkil dan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan community volunteering dalam pelaksanaan program CSR melalui employee voluntary hour. Sebuah kewajiban melaksanakan program CSR untuk para karyawan dengan ketentuan 23 jam sosial/1 tahun. Sekolah binaan merupakan salah satu program untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui kegiatan cleaning dan kelas inspirasi. Praktik ini memberikan motivasi karyawan untuk melaksanakan kegiatan CSR dan berdampak positif kepada sekolah penerima manfaat.

---

ABSTRACTThis study discusses practice of community volunteering in the implementation CSR Program of PT. Krakatau Posco case study of school patronage program in district Citangkil and Ciwandan, Cilegon City, Banten . Descriptive qualitative was used in this study. The study shows corporate using community volunteering in implementation CSR program through employee voluntary hour. An obligation to carry out CSR program for employees with provisions 23 social hours 1 year. School patronage is one of program to carry out those obligation through cleaning and class inspiration. This practice give motivation for employees to implement CSR activity and positive impact for beneficiary school."