Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan jumlah pengguna layanan broadband mobile cellular berbasis internet protocol (IP) telah mendorong peningkatan kebutuhan laju data untuk mengakses berbagai macam jenis layanan telekomunikasi. Disisi lain, jaringan akses wireless sebagai infrastruktur terdepan dalam memberikan berbagai layanan mempunyai keterbatasan dalam hal penggunaan sumberdaya radio. Diperlukan suatu metoda resource sharing dengan menerapkan skema pengalokasian sumberdaya agar penggunaan sumberdaya tetap efisien dan mempunyai quality of service yang tetap terjaga serta mempunyai kompleksitas rendah. Third Generation Partnership Project Long Term Evolution (3GPPLTE) telah diperkenalkan sebagai standar Next Generation Network (NGN) pada sistem seluler generasi keempat. 3GPP-LTE telah mengadopsi sistem Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) sebagai standar teknologi akses jamak pada arah uplink untuk mengakomodasi berbagai macam layanan broadband berbasis internet protocol. Pada sistem wireless SC-FDMA, kondisi lingkungan dan mobilitas semua user membuat kondisi propagasi setiap user pada semua subcarrier berubah dari waktu ke waktu. Diperlukan skema pengalokasian sumberdaya radio berkompleksitas rendah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi tersebut. Diperlukan pula skema yang mampu menggunakan sumberdaya menjadi lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Pertimbangan dalam pencapaian performansi dan kompleksitas waktu komputasi menjadi area terbuka yang dapat dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut untuk mendapatkan skema pengalokasian sumberdaya baru. Disertasi ini menjawab isu tersebut dengan mengembangkan skema baru pengalokasian sumberdaya combined-order allocation berbasis algoritma mean greedy. Skema tersebut dibangun berdasarkan solusi dari persoalan optimasi pengalokasian. Persoalan pengalokasian dimodelkan sebagai persoalan linear programming dengan obyektif optimasi adalah quality of service dengan constraint optimasi berupa persyaratan alokasi. Skema baru dibangun dari algoritma berbasis mean greedy karena mempunyai pertimbangan praktis untuk diimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan asimtotik, skema baru yang dikembangkan mempunyai kompleksitas waktu komputasi yang sama dengan skema mean greedy konvensional. Kemudian berdasarkan hasil pengujian menggunakan metoda montecarlo, skema yang dikembangkan mampu memberikan perbaikan performansi pada skenario dan persyaratan tertentu sehingga dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan pada kondisi nyata.

---

The data rate requirements of telecommunication services has increased due to the growth of the number of broadband mobile celluler internet protocol-based services subscriber. Meanwhile, there are the restrictions on the use of radio resource on the radio access network deployment. Therefore, the resource sharing method using the certain resource allocation scheme is required to keep the efficient use of spectral efficiency and the quality of service as well as. This research addressed those issues by developing the novel resource allocation scheme as a solution of the allocation problem which is modeled using the linear programming optimization. The objective of optimization is a quality of service with a lot low complexity. Third Generation Partnership Project Long Term Evolution (3GPP-LTE) has been introduced as a standard of the Next Generation Network (NGN) on the fourth generation cellular systems. Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) system has been adopted by 3GPP-LTE as a uplink access technology to accomodate a wide range of broadband internet protocolbased services.

In wireless SC-FDMA system, the instantaneous channel conditions of all users always differ from each other, both in time and frequency domains. Therefore, the intelligent radio resource allocation which can adapts to the change of the propagation condition is required to meet its phenomenon. The SC-FDMA technology is designed to be able to more efficiently utilize all the available subcarriers compared to previous generations as well as has a low time complexity by using the intelligent resource allocation scheme. By considering the achieved performance and the time complexity become an attractive area and can be explored further for exploring the new resource allocation scheme.

This research addressed those issues by developing the novel resource allocation scheme as a solution of the allocation problem which is modeled using the linear programming optimization. The objective of optimization is a quality of service with a lot of allocation requirements as constraints. The proposed scheme is built based on the mean greedy algorithm due to the practical implementation and it is called as combined-order allocation. The proposed combined-order allocation has the same time complexity with those of the conventional mean greedy scheme due to the asymtotic method approach. Those scheme also provides the performance improvement on the specific scenarios and the certain requirements regarding to performance evaluation based on the montecarlo method. Accordingly, it can be considered to be implemented in real condition."

"Salah satu istilah yang santer terdengar dalam bisnis berbasis platform digital yaitu sharing economy telah membawa cara baru bagi orang-orang untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak sedikit bisnis platform yang suskes karena menerapkan sharing economy hingga mampu memberi kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di balik kesuksesan tersebut banyak kontroversi mengenai investor owned platform dan sharing economy yang mereka terapkan. Meskipun belum ada batasan yang jelas mengenai konsep sharing economy, beberapa tindakan investor owned platform yang cenderung eksploitatif, monopolistik, dan ekstrativis, sudah jauh dari konsep sharing economy secara garis besar dan mengarah kepada platform capitalism. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa platform co-op—sebagai bagian dari gerakan platform cooperativism yang mengkritik penerapan sharing economy yang ekstraktif oleh investor owned platform—dapat menunjukkan konsep sharing economy dengan lebih baik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desk study untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel di internet serta website resmi lembaga-lembaga penelitian dan platform terkait. Berpedoman pada 5 kriteria oleh Rachel Botsman untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan benar-benar didorong oleh sharing economy, platform co-op dapat membuktikan kelebihannya dari investor owned platform dengan memenuhi 4 kriteria. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja dalam memilih model bisnis berbasis platform digital dengan sistem yang lebih adil, demokratis, dan transparan tanpa perlu merasakan implikasi negatif dari sistem platform capitalism.

---

One term widely heard in digital platform-based businesses, namely sharing economy, has brought new ways for people to obtain the goods or services they need. Many business platforms are successful due to the implementation of the sharing economy, which allows them to contribute significantly to the country’s economic growth. Unfortunately, there is much controversy behind this success regarding the investor-owned platform and the sharing economy these platforms implement. Although there are still no clear boundaries regarding the concept of sharing economy, several actions of investor-owned platforms, which tend to be exploitative, monopolistic, and extractivist, are far from the board concept of the sharing economy and lead to platform capitalism. This study aims to explain that platform co-op—as a part of the platform cooperativism that criticizes the implementation of extractivist sharing economy by investor-owned platforms—can better show the concept of sharing economy. This study uses a qualitative method with the desk study approach, by collecting data and information through examination and analysis using secondary data derived form books, journals, articles on the internet, and websites of research institutions and related platforms. Based on the five criteria by Rachel Botsman to identify whether the sharing economy truly drives a company, platform co-op can prove their advanteges over investor owned platforms by meeting four criteria. This can be a consideration for anyone in choosing a digital platform-based business model with a fairer, democratic, and transparent system without the need to feel the negative implications of the platform capitalism system."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan.

---

This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi deposito mudharabah pada koperasi syariah di Kota Depok serta membandingkannya dengan PSAK 105 dan DSN MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga koperasi syariah yang ada di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum praktik deposito mudharah telah sesuai dengan ketentuan DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. Akan tetapi, terdapat beberapa pengukuran dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 105 yang tidak dilakukan oleh kopsyah, yakni terkait pengklasifikasian dana deposito mudharabah, pengakuan kewajiban atas beban pada saat perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, dan pengakuan piutang atas pendapatan yang belum dibagikan. Hal ini dikarenakan, beberapa transaksi kopsyah menggunakan sistem cash basis.

---

This thesis aims to analyze the computation of profit sharing and accounting treatment of Mudharabah Deposits of Islamic Cooperative at Depok City and compare to PSAK 105 and DSN MUI no. 03/DSN-MUI/IV/2000. This research used qualitative descriptive method with depth interview technique, observation, and documentation technique. This research used three samples of Islamic Cooperative at Depok City. The result of the research showed that generally the mudharabah deposit practice complies with DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. In the other hand, there are several measurement and disclosure which is regulated by PSAK 105 didn?t do by Islamic Cooperative, such as misclassification of mudharabah deposit fund, recognize liabilities when the cooperative has computed the profit sharing of mudharabah deposit, and recognize receivable of unearned revenue. This is because several transactions in Islamic Cooperative used cash basis principle."

"Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab utama dari tingkah laku disfungsi organisasi. Terdapat tiga (3) variabel independen yaitu isu hubungan intra/interpersonal, implementasi strategi dan struktur, dan praktik-praktik dalam proses di organisasi. Data diolah dengan menghitung standard multiple regression dan average mean untuk mendapatkan gambaran kontribusi dan kondisi tiap variabel. Kontribusi yang paling besar berasal dari variabel implementasi strategi dan struktur diikuti dengan variabel isu hubungan intra/interpersonal. Namun diputuskan memberikan intervensi pada variabel independen isu hubungan intra/interpersonal. Kontribusi variabel ini juga signifikan, dan kondisinya paling membutuhkan perbaikan. Intervensi yang digunakan untuk mengatasi isu hubungan intra/interpersonal adalah berbagi pengetahuan. Intervensi ini digunakan karena dengan berbagi pengetahuan maka karyawan akan mendapatkan masukan dari kolega mengenai isu yang sedang dialami.

---

The purpose of this study was to determine the main cause of the behavior of organizational dysfunction. There are three (3) independent variables: issue of the relationship of intra/interpersonal; implementation strategies, structures; and process of the organization. Result showed that all variable had significant contribution and relationship issues intra/interpersonal was the one that need improvement. Interventions used to address the issue of the relationship of intra/interpersonal knowledge sharing. This intervention is used for the sharing of knowledge, the employee will receive feedback from colleagues on issues that are being experienced."

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh perilaku berbagi pengetahuan terhadap perilaku kerja inovatif pada konsultan di PT. XYZ, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi sumber daya manusia. Untuk mengukur perilaku kerja inovatif, peneliti menggunakan skala perilaku kerja inovatif, sementara perilaku berbagi pengetahuan diukur menggunakan skala perilaku berbagi pengetahuan. Secara kuantitatif, hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan merupakan variabel penting yang dapat secara signifikan memprediksi perilaku kerja inovatif R2 = 0.58, F 2, 17 = 11.81, p < 0.01. Selanjutnya, melalui pendekatan kualitatif, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan perilaku berbagi pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya sejumlah faktor yang memfasilitasi individu untuk menampilkan perilaku berbagi pengetahuan. Di sisi lain, ditemukan pula sejumlah faktor yang menghalangi kecenderungan individu dalam menampilkan perilaku berbagi pengetahuan. Mengacu pada hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah diperoleh, peneliti kemudian menyusun rancangan intervensi berupa aktivitas komunitas praktisi yang bertujuan untuk mewadahi proses berbagi pengetahuan sehingga dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif.

---

The purpose of this study is to see the effect of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among consultant at PT. XYZ, a company engaged in human resource consulting services. Innovative work behavior was measured using innovative work behavior scale, while knowledge sharing behavior was measured using knowledge sharing behavior scale. Quantitatively, statistical analysis results showed that knowledge sharing behavior is an important variable that can significantly predict innovative work behavior R2 0.58, F 2, 17 11.81, p 0.01 . Furthermore, through a qualitative approach, researcher identify several factors that influence the propensity of individuals in knowledge sharing behavior.

Based on the interview results, the researcher found several factors that facilitate individual 39 s knowledge sharing behavior. On the other hand, there are also several factors that hinder individual rsquo s tendency to display knowledge sharing behavior. Based on quantitative and qualitative results, the researchers then designed an intervention in the form of community of practices activity aim to organize knowledge sharing process which in turn will improve innovative work behavior."

"Penelitian ini tentang berbagi pengetahuan (knowledge sharing) staf pepustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning yang berlokasi di Pekan Baru, Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bagaimana knowledge sharing staf perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh jumlah tenaga perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning, sebanyak 8 (delapan) orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning belum semua paham akan kegiatan berbagi pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para informan. Kebanyakan yang paham adalah staf perpustakaan yang berlatar belakang ilmu perpustakaan. Staf perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning sebagian sudah melakukan kegiatan knowledge sharing. Kegiatan ini berupa pemberian motivasi pimpinan ke staf perpustakaan agar lebih bersemangat bekerja. Staf perpustakaan mulai dapat mencari pemecahan masalah dengan solusi kreatif. Sebagian staf perpustakaan jika menemukan masalah mencari solusinya melalui internet atau bertanya pada yang lebih ahli dalam permalasahan tersebut. Staf perpustakaan sudah mulai mampu menyerap pengetahuan yang didapatkan, meskipun masih tergantung dari pengetahuan yang diserap sebelumnya. Informasi yang dibagikan staf perpustakaan didapat dari internal maupun eksternal. Informasi atau pengetahuan sering disampaikan staf perpustakaan pada rapat bulanan."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."