Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Ideologi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berbudaya. Ideologi adalah salah satu nilai yang membentuk arsitektur. Arsitektur secara fisik merupakan proses produksi. Tetapi secara non fisik, arsitektur mengandung nilai-nilai yang merupakan produk dari budaya. Arsitektur seringkali dijadikan propaganda politik oleh pemerintah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam arsitektur dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kekuasaan, kekuatan dan ideologi suatu negara. Gedung parlemen merupakan gedung yang secara fisik berfungsi sebagai wadah kegiatan pemerintahan suatu negara. Di tempat inilah keputusan-keputusan kenegaraan yang mempengaruhi kehidupan rakyat dibuat. Gedung parlemen merupakan wadah bagi kekuasaan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang dipiiih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota legislatif menyuarakan pemikiran rakyat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya bangsa (ideologi bangsa) yang turut dipengaruhi oleh sejarah bangsa hingga terbentuknya sebuah negara. Sehingga sangat wajar jika desain gedung parlemen suatu Negara rnencerminkan sistem pemikiran suatu bangsa (ideologi bangsa). Dengan kata lain gedung partemen dapat dikatakan sebagai lambang identitas nasional dan lambang kedaulatan suatu Negara. Perbedaan sistem pemikiran atau perbedaan ideologi antar Negara menghasilkan bangunan parlemen dengan konsep arsitektur yang juga berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui bagaimana haluan ideologis dan politik suatu Negara dapat mempengaruhi desain arsitektur bangunan parlemen Negara tersebut."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu organisasi adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Tujuan organisasi akan dapat cepat diwujudkan apabila semua komponen dan sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.Kinerja sebagai salah satu output dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi merupakan hal terpenting yang selalu harus diupayakan untuk ditingkatkan guna mencapai kinerja organisasi. Banyak faktor dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antaranya adalah kepemimpinan dan motivasi.Pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin, mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan optimal sesuai harapan pimpinan khususnya dan organisasi umumnya. Motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan baik, karena di balik dorongan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pegawai.Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja pegawai di lingkungan Setjen DPR RI khususnya pada Biro Persidangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Untuk mengukur kepemimpinan, Motivasi dan kinerja digunakan pendapat dari Bernad Bass, dkk , Frederick Herzberg dan Thomas S. Bateman. Kinerja pegawai dinilai melalui persepsi atasan langsung terhadap hasil kerja mereka dengan kriteria-kriteria yang dianggap relevan dengan kondisi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan seorang atasan dinilai melalui persepsi bawahan mereka. Sedangkan motivasi pegawai dinilai melalui persepsi mereka terhadap pemenuhan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungan pekerjaannya.Populasi penelitian ini adalah pegawai Setjen DPR RI yang ditempatkan di lingkungan biro persidangan sebanyak 149 orang, dengan pengambilan data dilakukan atas dasar sampel 50 orang dengan teknik berstrata, proporsional dan random.Data diambil dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dengan didukung wawancara langsung dengan responden. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dengan korelasi split half method dan rumusSpearman Brown kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis korelasi product moment Pearson, korelasi berganda dan tabel Anova dari analisa regresi linear dengan last square method.Dari kuestioner yang disebarkan kepada 65 responden, diambil 50 responden sesuai dengan jumlah pengambilan sampel yang ditetapkan yang mewakili populasi sejumlah 149 orang.Dari data penelitian yang telah valid dan reliabel dilakukan analisis dengan hasil, bahwa :1. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar : 0.9502. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r ) sebesar : 0.8593. Ada hubungan positif dan signifikasi antara variabel kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi ( R2 ) sebesar : 0.948Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang diteliti adalah sangat erat.Adapun saran-saran yang disampaikan berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, antara lain :(1) menekankan pentingnya faktor kepemimpinan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah, seperti Sekretariat Jenderal DPR RI. (2) dalam usaha peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu pula dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor yang akan membangkitkan motivasi kerja pegawai, seperti : (a) diadakannya sistim reward and punishment (b) kesempatan bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun pengetahuannya (c) sistim pengembangan karir yang berpedoman pada sistim penilaian kinerja yang efektif pada intern organisasi (d) penciptaan linkungan kerja yang kondusif dan sehat dengan membina rasa saling percaya dan transparansi (e) dilakukannya pengawasan langsung yang bersifat membina dan mengarahkan bukan menghakimi.xvii + 126 halaman + 16 tabel + 3 gambar + 33 lampiranDaftar pustaka : 34 + 1 artikel+ 6 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1979-2OO2).

---

the Bureau of Meeting) It is clear that an organization exists to achieve a goal. The objectives of an organization could be accomplished quickly on the condition that all components and the possessed resources are utilized effectively and efficiently.

Performance as an output of the resources possessed by an organization constitutes a significant aspect that should be upgrade aiming at achieving the performance of organization. Amount of factors may affect the works performed by the employees in carrying out their jobs. They are, among others, leadership and motivation.

A leader in executing his function of leadership plays a very important role necessarily to take the lead, to give directions, to guide and to pioneer the staffs in going through with their works, so that they can optimally their performance in conformity with the wishes of the leader, particularly, and ones of the organization, generally. Motivation constitutes a strength which motivates the staffs to have good performance, because there, behind the motivation, it exists many things believed to be able to realize the wishes and to fulfill the needs of the staffs.

The research intends to achieve a goal aiming at comprehending the correlation between leadership and motivation with performance achieved by the staffs of the House of Representatives particularly ones who are at the Bureau of meeting. The research method utilized by the research is quantitative descriptive research.

In measuring leadership, motivation and performance, the research applied the theories and opinions of DR Bernard Bass and his colleagues, Frederick Hersberg and Thomas S. Bateman and his colleagues. The performance achieved by a staff is appraised by the means of perception expressed by his direct supervisor to his achievement in accordance with the criteria?s relevant to the situation and the working environment. Leadership of a supervisor is appraised by the means of perception expressed by his staffs. While motivation of the employees was appraised by the means of their perceptions to the fulfillment of what they need in the working site.

Population of the research was 149 House's staffs employed at the Bureau of session, and compiling the data was done by taking sample of 50 respondents and by applying the methods of random, proportional and layered technique.

The data was handled with care by using a research instrument of questionnaire Which was supported by direct interviews to the respondents. After having examined the validity and reliability of the data by application the split half method correlation and the formula of Spearman Brown, an analyze to the data was accomplished by using the correlation analysis technique of product moment Pearson, multiple correlation and Anova table derived from analyze of linear regression and last square method.

Based on the questionnaires disseminated to 65 respondents, 50 were taken in accordance with the due sampling representing the population of 149 staffs.

From the reliable and valid data, an analyze was carried out, and the results were as follows:

1. There was a significant and positive correlation between leadership with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.950

2. There was a significant and positive correlation between motivation with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.859

3. There was a significant and positive correlation between leadership and motivation with performance, with correlation coefficient value (R2) : 0.948

It is assumed that there are tight correlations between the variables analyzed in the research.

Some suggestions are proposed relating to the results reflected in the research, among others:

(1) to emphasize on the leadership as a significant factor in enhancing the capacity of the human resources possessed by governmental institutions, such as Secretariat General of the House. (2) in order to enhance the works performed by the House's employees, consideration and attention should be paid to several factors which can generate the motivation of staffs, such as below: (a) reward and punishment system should be implemented (b) any possible chance to improve their capacity, skills and knowledge should be provided (c) career development should be based on the appraisal to the effectiveness of performance at the intern of organization (d) a healthy and conducive working environment should be created by the means of transparency and confidence building (e) direct supervision should be applied aiming at to give guidance and direction, not to judge.

xvii + 126 pages + 16 tables + 3 pictures + 33 annexes

Bibliography: 34 + 1 article + 6 laws and regulations of 1979 - 2002"