Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sehubungan dengan bencana semburan lumpur Lapindo yang menyebabkan kerugian pada warga sekitar, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14/2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, P.T. Lapindo Brantas diperintahkan membeli tanah dan bangunan masyarakat dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencamtumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Permasalahannya adalah bagaimanakah cara yang dilakukan oleh badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas untuk dapat menguasai tanah Hak Milik atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Cara apa yang seharusnya dilakukan oleh P.T. Lapindo Brantas untuk dapat menguasai Hak Milik atas tanah masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo agar tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA No. 5/1960 serta bagaimana cara ganti rugi yang dilakukan oleh P.T. Lapindo Brantas apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum Normatif Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskan mengenai bahwa cara perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh suatau badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas Lapindo Brantas terhadap atas Hak Milik atas tanah tidak sesuai dengan UUPA oleh karena itu cara yang seharusnya digunakan adalah dengan Pelepasan Hak atau Pemindahan Hak yang didahului dengan perubahan hak adapun cara menentukan bentuk ganti rugi perlu memperhatikan NJOP, Nilai Bangunan dan Nilai Tanaman.

---

In connection with the Lapindo mudflow disaster that causes harm to surrounding residents, the Government issued Presidential Regulation. 14/2007 On Sidoarjo Mud Management Agency that within the framework of the handling of social issues, PT Lapindo Brantas was ordered to purchase land and building societies with payment in stages, according to the affected area map dated March 22, 2007 with a deed of sale proof of land ownership and land showed location approved by the Government. The problem is how the way in which the legal entity in this Limited Liability Company to be able to control the land Ownership of land in accordance with existing regulations and the way what should be done by P.T. Lapindo Brantas to be able to master the Property Rights of the public lands affected by mudflow Sidoarjo not to conflict with Article 26 paragraph (2) No 5 / 1960 UUPA and how compensation is carried out by P.T. Lapindo Brantas.

Research used in research on legal writing is Normative legal research method used in research is a normative methodology is descriptive. Thesis to explain about that way of acquiring land rights committed by a legal entity in this Limited Liability Lapindo Brantas to top Ownership of land is not in accordance with the BAL therefore the way it should be used is by Waiver or Transfer of Rights, which is preceded by As for the right to determine how changes in the form of compensation need to pay attention NJOP, Value Buildings and Plants."

"Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuanuntuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan, baik diblokir oleh perorangan/badan hukum atau diblokir oleh penegak hukum. masalah selanjutnya adalah tentang tidak adanya notifikasi bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dalam hal sertifikatnya terkena dampak; block record atau ketika block record terhadap sertifikat mereka telah dihapus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dimana penelitian ini melihat norma hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Data itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditambah wawancara dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat benda yang diblokir dalam hal jangka waktu pemblokiran tidak mematuhi peraturan terkait dan tidak adanya pemberitahuan bagi mereka yang dipengaruhi oleh blok. Ada solusi agar pemegang sertifikat objek terblokir mengetahui kapan sertifikat yang bersangkutan telah diblokir atau telah terjadi pembukaan blokir.Perlu ada ketegasan dari pihak pelaksana dalam menjalankan regulasi terkait penggunaan blokirmemberikan kepastian hukum plus sosialisasi aplikasi sentuh tanah saya untuk memudahkan pemegang sertifikat hak atas tanah untuk menemukan informasi yang relevansertifikat hak atas tanah.

---

In article 19 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1960, it is mandated that the government shall register land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This authority is given to the National Land Agency. Although land registration aims to embody legal certainty, problems arise, especially in data maintenance activities, namely Certificate Freezing. Freeze is regulated in Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of National Land Agency Regulation No. 13 Year 2017. Problems were found where there were Freeze record that exceeded the time period as determined. The next problem is the absence of notification for holders of land rights certificates in the event that their certificate has frozen or their frozen certificate has unfrozen. This research is a juridical-normative research in which this study looks at written legal norm, and related regulations. The data used in this study is secondary data plus interviews with related parties. Legal uncertainty arises for holders of certificates in the event that the period of freeze does not meet the regulations and the absence of notification for those affected. There is a solution so the holder of the certificate knows when the certificate has frozen or has unfrozen. The executor needs to be firm in implementing the regulations related to freeze to provide legal certainty plus the socialization of the application “Sentuh Tanahku” to make it easier for holders of land rights certificates to know information related to their certificate of land rights."

"Konflik dan sengketa agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Khusus berkenaan dengan konflik dan sengketa pertanahan, penyelesaian secara non litigasi yaitu mediasi sangatlah relevan. Salah satu kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa tanah antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar dengan mediator Komnas HAM. Pada kasus, penulis menganalisis secara normatif upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, hambatanhambatannya serta solusi-solusinya baik secara empiris maupun yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam kasus tersebut tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini disebabkan kurang mengikatnya hasil kesepakatan mediasi sehingga ada salah satu pihak yang tidak menjalankannya. Berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan berdasar hukum adat yang dimana terdapat sanksi adat yang mengikat dan ditaati karena kesadaran masyarakat. Hambatan-hambatan secara empiris pada kasus diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menjadi mediator dan ketidakefektifan tahap pasca mediasi yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak menjalankan hasil mediasi. Hambatan secara yuridis diantaranya lemahnya monitoring hasil kesepakatan mediasi, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai mediasi di Komnas HAM. Di samping normatifnya pelaksanaan mediasi yang berdasar hukum tertulis, perlu dikembangkan opsi penyelesaian sengketa mediasi secara hukum adat yang menjunjung nilai-nilai komunal yang didasarkan pada prinsip musyawarah, kebersamaan, keadilan, dan hasil kesepakatannya mengikat karena terdapat sanksi adat yang mengikat bagi pelanggarnya.

---

Agrarian conflicts and disputes in Indonesia continue to increase. Particularly with regard to land conflicts and disputes, non-litigation settlement ie mediation is highly relevant. One of the land dispute cases settled through mediation is a land dispute between Villagers in Ponggok and Pojok Village with TNI AU Abdulrachman Saleh at Blitar District conducted conducted by National Commission of Human Rights as mediator. In the case, the authors analyze normatively the mediation efforts undertaken by Komnas HAM in resolving land disputes, their obstacles and solutions both empirically and jurisdictionally. In this research, juridis normative method is taken, with prescriptive typology and secondary data type. The findings showed that the mediation effort conducted by Komnas HAM in the case failed to resolve the dispute. This is due to less binding result of mediation agreement so that there is one party that does not implementate it. In contrast to the mediation based on customary law whose social sanction is binding because there is public awareness as a form of moral obligation. Obstacles empirically in the case is limitation of human resources that can be mediator and ineffective post-mediation stage caused by one of the parties not implementate the results of mediation. The juridical barriers include weak monitoring of the results of mediation agreements, limited authority possessed by Komnas HAM and lack of comprehensive regulation on mediation at Komnas HAM. In addition to the normative implementation of mediation based on written law, it is necessary to develop customary law mediation dispute resolution options that uphold communal values based on the principles of deliberation, togetherness, justice, and the results of the agreement binding because there are adat sanctions."

"Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas bagi lembaga Kasultanan Yogyakarta, melainkan juga memberikan kepadanya klaim dan wewenang atas tanah miliknya, Sultanaat Grond (SG). Pendekatan hukum-formal melihat bahwa ini adalah hasil dari pluralisme hukum pertanahan dan menyodorkan unifikasi hukum sebagai solusinya. Artikel ini berargumen bahwa pluralisme hukum bukanlah hasil dari kesalahan tata kelola pemerintahan, melainkan hasil rancangan dari pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini. Dengan menggunakan teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime) untuk analisis, artikel ini melihat bahwa UUK Tahun 2012 yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah kerajaan di Yogyakarta adalah konsekuensi logis dari kewenangan berlapis dari negara Indonesia: antara pemerintah pusat dan daerah, serta menguatnya politik tradisionalisme pasca-Reformasi."

"Sertipikat tanah seringkali menjadi persengketaan, tidak terkecuali dengan Sertipikat Hak Tanggungan. Terlebih lagi Hak Tanggungan berkaitan erat dengan hutang piutang. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul pada saat proses roya adalah hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan. Pada prakteknya, sebagian Kantor Pertanahan mewajibkan adanya Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang. Mengenai bentuk dan penggunaan Akta Konsen Roya itu sendiri belum diatur secara jelas dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Tanggungan, sehingga perlu dikaji siapa yang berwenang untuk membuat Akta Konsen Roya dan penggunaannya dalam praktek Roya di Kantor Pertanahan. Pokok masalah dalam penelitian: 1 Standar Operasional Prosedur Roya dalam hal Sertipikat Hak Tanggungan hilang, 2 pertimbangan penggunaan Akta Konsen Roya oleh Kantor Pertanahan dalam hal hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan dan 3 Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum perbedaan Standar Operasional Prosedur Roya dalam hal Sertipikat Hak Tanggungan hilang adalah penggunaan Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang. Dasar penggunaan Akta Konsen Roya adalah pelaksanaan PERKABAN 1/2010 sebagai wujud prinsip kehati-hatian oleh Kantor Pertanahan, namun tidak semua Kantor Pertanahan mewajibkan penggunaan Akta Konsen Roya. Notaris dalam praktek pembuatan Akta Konsen Roya harus menentukan penghadap Akta Konsen Roya dengan benar dan memeriksa kebenaran formil dokumen dasar pembuatan Akta Konsen Roya.

---

Land certificates are often disputes, not least with a Certificate of Mortgage. Moreover, Mortgage Rights is closely related to debts and receivables. One of the problems that often arise during the process of Roya is the loss of Certificate of Mortgages . In practice, some Land Office requires a Deed of Consent Roya in lieu of the Lost of Certificate of Mortgage. Regarding the form and use of the Deed of Consent Roya itself has not been clearly regulated and specific in the legislation concerning Mortgage Rights, so it is necessary to review who is authorized to make the Deed of Consent Roya and how it is used in the Roya practice at the Land Office. The subject matter of the research 1 Standard Operational Procedure of Roya in case of the loss of Certificate of Mortgages is to be implemented, 2 Consideration of the use of the deed of consent Roya by the Land Office in case of the loss of Certificate of Mortgages is to be calculated and 3 Precautionary principle apply by Notary in making the Deed of Consent Roya. This research is qualitative research with juridical normative method and using analytical descriptive typology. Based on the result of the research, it can be concluded that in general the difference of Standard Operational Procedure of Roya in case of the loss of Certificate of Mortgages is on the use of the deed of consent Roya as a substitute for the certificate. The use of the Deed of Consent Roya is based on the implementation of the BPN head regulation PERKABAN No. 1 2010 as a form of precautionary principle by the Land Office, but not all the Land Offices require the use of the deed of consent Roya. Notary, in making the deed of consent Roya, must assign the appearer of the deed properly and check the truth of formal document of making Deed of Consent Roya."