Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keberlanjutan yang diproksikan melalui skor ESG terhadap kebijakan dividen perusahaan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh ESG terhadap performa keuangan. Pada penelitian ini juga digunakan status kepemilikan keluarga sebagai faktor moderasi ESG. Status kepemilikan adalah dasar penting untuk menilai perilaku akuntansi perusahaan, terutama terkait pembagian dividen. Kinerja ESG diproksikan dengan skor ESG Performance Refinitiv dari Eikon. Kebijakan pembagian dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan skor ESG memiliki pengaruh positif pada kebijakan dividen, namun signifikansinya lemah. Selain itu didapatkan informasi bahwa ESG yang dimoderasi dengan kepemilikan keluarga memiliki korelasi negatif yang signifikansinya lemah pada kebijakan pembagian dividen. Temuan ini menunjukkan perusahaan yang memiliki ESG lebih baik, membagikan dividen yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mengurangi pengaruh positif kinerja ESG sehingga membayarkan dividen yang lebih sedikit. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari studi sebelumnya yang belum mempertimbangkan pengaruh keberlanjutan pada kebijakan pembagian dividen, dan menambahkan informasi terkait manfaat penerapan keberlanjutan di dunia bisnis sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh pelaku bisnis serta investor ketika mengambil keputusan terkait dividen.

---

This study aims to analyze the effect of sustainability performance proxied through ESG scores on company’s dividend payout policy in Indonesia. Previous studies have focused more on the effect of ESG on financial performance. This study also used family ownership status as a moderating factor for ESG. Ownership status is an important basis for company's accounting behavior, especially regarding dividend distribution. ESG performance is proxied by the ESG Performance Refinitiv score from Eikon. The dividend distribution policy is measured using the following year's Dividend Payout Ratio. This study sample consisted of 42 non-financial companies listed on the IDX for the period 2015-2020. The results show that ESG score has a positive effect on dividend policy, but the significance is weak. The ESG which was moderated by family ownership had negative correlation with dividend payout policy, but the significance is weak. This shows that companies with better sustainability performance pay higher dividends and companies owned by families reduce the influence of sustainability performance owned by companies, hence pay less dividends. This research is expected to fill the gap from previous studies which have not considered the effect of sustainability on dividend payout policy and add information regarding the benefits of implementing sustainability in the business so management and investors can use it as a reference for making dividend related decision"

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."