Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi. Penerapan metode rancang dan bangun dinilai dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dalam penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun, capaian suatu pekerjaan konstruksi didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), yaitu hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode audit yang digunakan oleh auditor pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan harus disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Dengan adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak auditor dalam pelaksanaan metode rancang bangun dapat mengakibatkan adanya sengketa klaim atau dispute. Terjadinya perbedaan persepsi seringkali diakibatkan karena tidak adanya standarisasi atau metode perhitungan pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun. Saat ini pelaksanaan kontrak rancang dan bangun diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui penyusunan tesis ini, penulis bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis Standard Measurement Method pada Pembangunan Gedung Negara. Penelitian ini diawali dengan menyusun aspek dan aktifitas pada pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan/ penyebab dispute disetiap aktifitas pada aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, analisa data berupa uji homogenitas, uji validitas, uji reabilitas, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk mengetahui hubungan signifikansi permasalahan-permasalahan disetiap aktifitas yang dapat menyebabkan terjadinya dispute. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi solusi untuk mengurangi dispute pada setiap aktifitas. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mulai dari Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pelelangan dan Kontrak, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan dan Pengawasan (Audit), serta Serah Terima dan Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya dispute. Sehingga output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan kebijakan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis pengembangan Standard Measurement Method untuk menurunkan potensi terjadinya dispute atau sengketa dalam pelaksanaan proyek.

---

Design and Build is all work related to the construction that shows the integration of service provision between Construction Works and Consultancy. The application of design and build method is considered to be able to save significant time. In the application of design and build contract, the achievement of a construction work is based on an assessment at the outcome level (performance based), which is only seeing the suitability of the work results with the established criteria, while the audit method used by the auditor is at the output level where each volume of work items must be submitted. The existence of differences in perceptions between service providers, service users, and auditors in the implementation of the design and construction method causes a dispute. The occurrence of differences in perception is often caused by the absence of standardization or calculation methods for the implementation of design and construction work. The implementation of the design and build contract is regulated in the Minister of PUPR Regulation Number 25 of 2020 which is a renewal of the Minister of PUPR Regulation Number 1 of 2020. The emergence of phenomena related to the implementation of an integrated design and build contract resulted in a significant impact on the implementation of the design and build contract method, such as a change in the nomenclature of the Ministerial Regulation related to the integrated design and build contract which changed 3 (three) times within a period of 5 (five) years. The author aims to provide recommendations for policy improvements to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 25 of 2020 based on the Standard Measurement Method in the Construction of State Buildings. This research begins with compiling aspects and activities in the implementation of an integrated design and build contract. Then proceed with identifying the problems/causes of dispute in each activity in the implementation of design and build contract. The research methods used are archive analysis, literature study, questionnaires, data analysis in the form of homogeneity test, validity test, reliability test, then proceed using SmartPLS software to determine the significance relationship of the problems in each activity that can cause a dispute. Then proceed with the recommendation of solutions in each activity. The final result of this study shows that aspects of the implementation of an integrated design and construction contract starting from Procurement Planning and Preparation, Auctions and Contracts, Construction Implementation, Inspection and Supervision (Audit), as well as Handover and Maintenance have a significant effect on the occurrence of disputes. So that the output produced from this research is in the form of recommendations for improving the PUPR Ministerial Regulation Number 25 of 2020 based on the development of the Standard Measurement Method to reduce the potential of disputes in project implementation."

"Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya public art dalam konteks hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976. Public art yang berada di ruang publik terdiri dari berbagai bentuk karya seni, merupakan suatu bentuk ekspresi artistik yang perlu dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan public art berbentuk visual dengan tujuan untuk mengkaji hak ekonomi dan hak moral seniman serta implikasi hukum dari penggunaan komersial tanpa izin. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta public art, seperti kasus Zanja Madre karya Andrew Leicester yang digunakan tanpa izin oleh Warner Bros, mural milik Lewis yang digunakan oleh Mercedes Benz, dan patung memorial milik Gaylord serta Patung Liberty replika milik Davidson yang digunakan tanpa izin oleh United States Postal Service, menunjukan perlunya perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi dan moral seniman. Penelitian ini juga membandingkan regulasi hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan konsep fair use, de minimis exception, dan ketentuan dalam Section 120(a). Di Amerika Serikat, ketentuan dalam Section 120(a) dan doktrin fair use menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan karya public art, sementara di Indonesia, penggunaan karya public art untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari seniman atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hak cipta karya public art, baik dari sisi legislasi maupun implementasi hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum karya public art, menawarkan langkah-langkah praktis untuk melindungi hak seniman, serta menginformasikan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni di ruang publik.

---

This research focuses on the legal protection of public art in the context of copyright in Indonesia and the United States based on Law Number 28 of 2014 and the United States Copyright Act of 1976. Public art, which exists in public spaces and encompasses various forms of art, represents an artistic expression that needs protection. This research concentrates on the protection of visual public art with the aim of examining the economic and moral rights of artists as well as the legal implications of unauthorized commercial use. Several cases of copyright infringement of public art, such as Andrew Leicester's "Zanja Madre" used without permission by Warner Bros, Lewis's mural used by Mercedes Benz, and Gaylord's memorial sculpture and Davidson's replica of the Statue of Liberty used without permission by the United States Postal Service, highlight the need for greater protection of artists' economic and moral rights. This research also compares copyright regulations between Indonesia and the United States, highlighting differences in the application of the concepts of fair use, de minimis exception, and the provisions in Section 120(a). In the United States, the provisions in Section 120(a) and the fair use doctrine offer flexibility in the use of public art, while in Indonesia, the commercial use of public art requires prior permission from the artist or copyright holder. This research aims to provide recommendations that can help address the issue of copyright for public art, from both legislative and legal implementation perspectives. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the legal protection of public art, offer practical steps to protect artists' rights, and inform policies that can be adopted to prevent copyright infringement in the context of public art."