Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Perkembangan teknologi yang masif saat ini sering disebut dengan transformasi digital. Salah satu industri yang terkena dampak transformasi digital masif ini adalah industri televisi. Salah satu proses transformasi digital di pertelevisian Indonesia ditandai dengan adanya program Analog Switch Off (ASO), yaitu penghentian program televisi analog dan beralih ke siaran televisi digital. Adanya digitalisasi menyebabkan perubahan besar yang berdampak pada internal perusahaan stasiun televisi, beberapa di antaranya adalah organizational culture, digital technology self-efficacy, agility, resistance to change, dan digital innovativeness. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 230 karyawan stasiun televisi Indonesia yang aktif bekerja di stasiun televisi milik negara. Temuan dalam peneltian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap digital innovativeness melalui digital technology self-efficacy, agility, dan resistance to change sebagai variabel mediasi.

---

Massive technological developments today are often referred to as digital transformation. One of the industries affected by this massive digital transformation is the television industry. One of the digital transformation processes in Indonesian television is marked by the Analog Switch Off (ASO) program, namely the cessation of analog television programs and switching to digital television broadcasts. The existence of digitalization causes major changes that have an impact on the company's internal television stations, some of which are organizational culture, digital technology self-efficacy, agility, resistance to change, and digital innovation. Using a quantitative approach, this study involved 230 employees of Indonesian television stations who are actively working at state-owned television stations. The findings in this study indicate that organizational culture has a positive influence on digital innovativeness through digital technology self-efficacy, agility, and resistance to change as mediating variables."

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja  pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603. "

"Selama 2010-2014 industri televisi didominasi 10 televisi swasta nasional dengan pendapatan iklan Rp 64 triliun. Untuk memperoleh pendapatan lebih besar, televisi dominan pun melakukan akuisisi terhadap pesaing (integrasi horisontal). Selain itu, adanya peralihan teknologi analog ke digital pada 2018, membuat televisi mulai melakukan perubahan. Kualitas siaran yang lebih baik dengan teknologi digital membuat industri ini berbenah untuk menarik minat penonton dan pengiklan.Tujuan akhirnya stasiun televisi yang berintegrasi horisontal dan memulai transformasi teknologi akan meraih pendapatan lebih tinggi. Dengan analisis deskriptif pendekatan SCP dan metode ekonometri didapatkan hasil berupa integrasi horizontal dan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja industri televisi.

---

During the 2010 to 2014 television industry dominated by 10 national television with IDR 64 trillion of total advertising revenue. To earn a higher income, the dominant television was the acquisition of competitors (horizontal integration). In addition, the transition analog to digital technology in 2018, making the television began to make changes. Better-broadcast quality with digital technology makes this industry to clean up to attract viewers and advertisers.The end goal of television that integrate horizontal and begin the transformation technology will achieve higher incomes. SCP approach with descriptive analysis and econometric methods is obtained in the form of horizontal integration and digital technology has a positive effect on the performance of the television industry."