Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is a former Dutch colony which declared its independence on August 17, 1945. However,it was not internationally recognised until December 27, 1949, when the Netherlands formallytransferred the sovereignty of the Dutch East Indies to a new political entity called ‘Indonesia’ atthe Round Table Conference in the Hague. This occasion marked the political union of all diversekingdoms and regional communities spread over the Indonesian archipelago. This step has beenfrequently associated with the global spirit of many other countries around the world to gainindependence from Western colonisers and with the international principle of self-determination.However, the relationship between the central government in Java and some regionalcommunities has been fluctuating for decades after the independence. This paper examines threeconflicts over the rights of self-determination in in three areas in Indonesia by reflecting on thehistorical background of Indonesia’s struggle for self-determination. Besides that, it also seeksto demonstrate the way Indonesia’s integrity has been negotiated to accommodate internal andexternal forces to achieve self-determination from international law perspective. Furthermore,this paper also contributes to the scholarly discussion on the concept of self-determination and theconflicts that it caused in Indonesian context, while also proposing some insights into the efforts topreserve Indonesia’s unity and integrity for years to come.Indonesia adalah sebuah negara bekas jajahan Belanda yang memproklamasikan kemerdekaannyapada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia baru diakui secara internasional pada tanggal27 Desember 1949 ketika Belanda secara formal menyerahkan kedaulatan negeri Hindia-Belanda kepada entitas politik baru yang disebut ‘Indonesia’ di dalam Perundingan MejaBundar yang diadakan di Den Haag. Peristiwa ini menyatukan secara politis berbagai kerajaandan komunitas lokal di seantero nusantara. Peristiwa ini pun dianggap sebagai implementasidari semangat global anti penjajahan asing dalam bingkai hukum self-determination. Namundemikian, hubungan antara pemerintah pusat di Jawa dengan wilayah-wilayah tertentumengalami dinamika dalam bentuk konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Tulisan iniditujukan untuk mengkaji latar belakang dari tiga konflik yang berhubungan dengan hak selfdeterminationdan cara Indonesia bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan self-determination,baik internal maupun ekternal, ditinjau dari sudut padang hukum internasional. Kajian inidiharapkan dapat menambah pemahaman teoritis tentang konflik terkait self-determination danupaya penyelesaiannya dalam rangka mempererat persatuan dan integritas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang."

"Since it first developed, the law of war has focused on protecting human beings. It prioritises human protection by controlling the conduct of belligerents in order to minimise human injuries and casualties.However, the consequences of war are seldom limited to human casualties. War also causes major destruction to the environment. This article shows that despite prioritising human protection, internationallaw provides a significant number of rules to protect the environment during armed conflicts. Contrary to claims that existing rules are insufficient, the law of war adequately safeguards the environment during armed conflicts by prohibiting certain military activities that may cause significant damage to the environment. Furthermore, there are peacetime regulations that may continue to bind belligerents in times of war."

"Non-intervensi merupakan suatu prinsip/norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam Piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat antara lain pada pasal 2 (7), beberapa pasal lain dalam Piagam PBB misalnya pasal 42 dan 51 juga mengatur mengenai hal ini. Prinsip non-intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat dengan adanya deklarasi tahun 1970 (resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tahun 1970), prinsip non-intervensi dalam deklarasi 1970 ini terdapat pada pasal 1 ayat (3). Melalui instrumen tersebut dapat dilihat bahwa tiap bentuk intervensi yang merugikan negara yang diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Dalam realitas pergaulan internasional, prinsip non-intervensi ini belum dijalankan secara penuh oleh negara-negara dalam hubungan antar negara yang mereka lakukan. Setiap negara pada saat ini berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam pergaulan mereka, namun dalam pelaksanaannya prinsip ini sering disalahgunakan, terutama oleh negara-negara besar yang cenderung ingin memberikan pengaruhnya kepada negara-negara kecil. Efektivitas berbagai peraturan prinsip non-intervensi yang ada didalam berbagai instrumen hukum internasional hingga saat ini masih dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik."