Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaandinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yangberakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank danperjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukankedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminanfidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatifmenggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalahkreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkanoleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusiaditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminanfidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasingyang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankankepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skemapenyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlumengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjiankerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugianjika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACTPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company,was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by theDecision of the Commercial Court of the District Court of Central JakartaNumber: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, whichwas ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, somecooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks andLeasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine thestatus of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lesseeas the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conductedwith normative legal research method by using secondary data. With theconclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value ofpayment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status ofLessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should bedeemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMFbankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey theSettlement Agreement. The banks and related regulator institution should reviewthe clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasingcompany to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy."

"Berbagai gejolak di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk gejolak perubahan di bidang transportasi darat khususnya angkutan Kereta Api. Dalam pelayanan jasa yang diselenggarakannya, PT. Kereta Api (Persero) dituntut untuk meningkatkan efisiensi dalam usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai strategi yang akan diterapkan.Penelitian ini mengambil latar belakang kondisi angkutan Kereta Api yang semakin menjadi tumpuan bagi transportasi darat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya diketahui strategi yang harus ditempuh. Diharapkan dengan strategi tersebut, PT. Kereta Api (Persero) akan lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa, peningkatan daya saing, kemampuan memupuk laba, juga lebih mampu menjalankan misi pelayanan umum.Dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan program expert choice version 8 akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero). Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai strategi dan kebijakannya yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder digunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai macam sumber dokumen.Berdasarkan matriks I-E posisi perusahaan terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan stabil dengan skor nilai faktor lingkungan internal 0.561 dan skor nilai faktor lingkungan eksternal 0.8107. Posisi ini memberikan pilihan kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan strategi integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, serta mergers dan joint venture. Guna melakukan strategi, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau swasta dalam bentuk kerjasama penanaman modal, merger dan joint venture, kerja sama operasi (KSO), kerja sama manajemen (KSM) dengan kepemilikin saham mayoritas tetap di tangan pemerintah. Selanjutnya Departemen Perhubungan diharapkan masih berperan dalam kesuksesan program privatisasi PT. Kereta Api (persero) untuk membuat pedoman pelaksanaan privatisasi yang menguntungkan dari sisi bisnis dan harus pula memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk melaksanakan program swastanisasi dengan melalui berbagai tahap yaitu masa konsolidasi, era pra persaingan dan era persaingan sehat dengan perkiraan waktu kurang lebih 10 tahun (2000-2010)."