Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cina modern telah menjadi pokok studi yang intensif di kalangan para sarjana dan ahli-ahli masalah Cina di pelbagai negeri. Haruslah diakui bahwa di Indonesia studi Cina modern belum mendapat perlakuan yang layak. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena masih belum cukup tersedia bahan-bahan sumber bacaan yang diperlukan. Dan terutama bidang sastranya hampir terabaikan samasekali dari perhatian kita selama ini.Penelitian politik dan sejarah modern Cina yang dila-kukan para ilmuan sosial tampaknya kurang menyadari penting_nya catatan-catatan dan dokumen-dokumen sastra sehingga ada kecenderungan untuk tidak rnempergunakannya sebagai data atau sumber informasi untuk suatu studi yang menyeluruh.Tidak bisa tidak harus diakui bahwa sastra modern Cina sangat besar pongaruhnya pada politik dan pemikiran modern Cina. Dalam pengertian, ini,sastra modern Cina selain dapat diteliti semata-mata.dalam kerangka studi sastra untuk kepentingan pemahaman sastra itu sendiri, juga berguna untuk pemaharnan politik dan pemikirannya, yang dalam hubungan ini termasuk dalam konteks non-sastra.Akan tetapi, skipsi ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk melengkapi studi-studi politik atau sosiologi, ..."

"

Skripsi ini menganalisa akuntabilitas hukum dalam pengalihan kepemilikan saham pada transaksi repurchase agreement (repo), dengan fokus khusus pada Putusan Nomor 1491 K/PID.SUS/2016 dan Nomor 1104 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan analitis. Bahan hukum primer mencakup dua putusan pengadilan tingkat akhir dan peraturan perundang-undangan terkait, didukung oleh bahan hukum sekunder. Transaksi repo muncul dari perkembangan dinamis di pasar modal. Istilah "repo" dapat berarti perjanjian jual beli dengan janji untuk membeli kembali atau menjual kembali saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Variasi pemahaman ini dapat menyebabkan tanggung jawab yang berbeda bagi para pihak yang terlibat. Masalah hukum dalam makalah ini muncul dari dua putusan pengadilan akhir dengan peristiwa hukum yang serupa—transaksi repo saham di mana pembeli mengalihkan saham repo tanpa persetujuan penjual. Dalam Putusan No. 1491/K.Pid.Sus/2016, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana penggelapan. Sebaliknya, Putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017 menghasilkan terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan. Skripsi ini berpendapat bahwa tindakan pembeli yang mengalihkan saham tanpa persetujuan penjual dalam transaksi repo seharusnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak (wanprestasi) daripada tindak pidana. Selain itu, makalah ini menyarankan bahwa penerapan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 dapat secara efektif menangani isu-isu inti dalam kedua kasus tersebut.

 

---

This paper analyzes the legal accountability in the transfer of ownership of shares in repurchase agreement (repo) transactions, specifically focusing on Decision Number 1491 K/PID.SUS/2016 and Number 1104 K/PID.SUS/2017. The research employs normative juridical methods, using case, statute, and analytical approaches. Primary legal materials include the two final court decisions and relevant legislation, supported by secondary legal materials. Repo transactions arise from the dynamic developments in the capital market. The term "repo" can mean a sales agreement with a promise to repurchase or resell shares at a predetermined price and time. This variation in understanding can lead to different responsibilities for the involved parties. The legal issue in this paper stems from two final court decisions with similar legal events—share repo transactions where the buyer transferred the repo shares without the seller's consent. In Decision No. 1491/K.Pid.Sus/2016, the court found the defendant guilty of embezzlement. In contrast, Decision No. 1104/K.Pid.Sus/2017 resulted in the defendant being acquitted of all charges. This paper argues that the buyer's action of transferring shares without the seller's consent in a repo transaction should be classified as a breach of contract (wanprestasi) rather than a criminal act. Additionally, it suggests that the application of OJK Regulation Number 9/POJK.04/2015 can effectively address the core issues in both cases.

 

 

"