Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bentuk allowance yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi penghasilannya dalam memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Konsep dari kebijakan PTKP adalah standard deduction yang mengenakan pengurangan yang sama untuk seluruh wajib pajak, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tidak mengatur mengenai relief untuk biaya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang memiliki korelasi dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan potensi bagi negara. Banyak negara yang memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan seperti Negara Malaysia, India dan Korea Selatan karena Pajak dapat menjadi alat social engineering agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumentasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia secara persentase nilainya berada dibawah pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia, India dan Korea Selatan besaran total tax relief berada jauh diatas GDP per capita. Dalam hal pendidikan ketiga negara ini juga memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan dan anggaran pendidikan yang secara persentase lebih besar dari Indonesia. Sehingga kebijakan personal tax relief biaya pendidikan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia agar masyarakat mempunyai kapabilitas dalam membiayai pendidikan bagi diri dan keluarga.

---

Non-Taxable Income (PTKP) is a form of allowance given by the Government to reduce income in calculating the tax that must be paid, the concept of Non-Taxable Income (PTKP) Indonesia is standard deduction that imposes the same deduction for all taxpayers, this policy does not regulate relief for education expense. Education is an investment that is correlated with the quality of human resources, with good quality resources representing potential for the country. Many countries have personal tax relief policies for education costs, such as Malaysia, India and South Korea because taxes can be a social engineering tool so that people can improve their quality through education. This research uses a qualitative approach, data was collected through documentation searches and in-depth interviews with informants. The results of the research show that the total amount of Indonesia's non-taxable income (PTKP) in percentage terms is below Indonesia's per capita income compared to Malaysia, India and South Korea, the total amount of tax relief is far above GDP per capita. In terms of education, these three countries also have personal tax relief policies for education expense and education budgets which are larger in percentage than Indonesia. So the personal tax relief policy for education expense needs to be a consideration for Indonesia so that people have the capability to finance education for themselves and their families."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang harga emas dunia dan harga minyak mentah dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) pada 8 negara di Asia. Pada awalnya dilakukan uji stasioneritas pada data IHSG, harga minyak mentah dunia dan harga emas dunia dengan periode 19 tahun yaitu dari1999 hingga 2018. Setelah itu, uji regresi dilakukan dengan menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh dari pergerakan harga minyak mentah dunia dan harga emasdunia terhadap pergerakan IHSG di 8 negara di Asia. Hasil penelitian menunjukan terdapat kointegrasi pada negara China, Filipina, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapuradan Thailand. Berdasarkan hasil uji jangka panjang ditemukan bahwa terdapat hubungan positif jangka panjang signifikan antar harga emas dunia terhadap indeks pada negara China, Filipina, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selanjutnya, terdapat hubungan negatif signifikan jangka panjang atara harga minyak mentah dunia dan indeks harga saham gabungan pada negara Thailand dan Indonesia. Hasil uji jangka pendek menunjukan terdapat hubungan positif signifikan antar harga minyak mentah dunia dan indeks harga saham gabungan pada negara Filipina, Korea, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selanjutnya, ditemukan hubungan positif signifikan jangka.

---

ABSTRACTThis study was conducted to see the long term and short term influence of crude oil prices and gold prices rate movement on the movement of Composite Stock Price Index (IHSG) and its significance in eight Asian Countries such as China, Indonesia, India, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Initially, stationary test was conducted on gold price, crude oil price and IHSG of Asian countries with a period of 19 years, ie from 1999 to 2018. After that, regression test was done by using ARDL method to see the effect of gold price and crude oil movement on the movement of IHSG of eight Asian countries. First of all, a cointegration test using F-Bound Test is conducted and resulted of cointegration in seven out of eight countries where India has no cointegration. Based on the long term test, it is found that there is a significant positive relationship betweengold and indices of China, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Furthermore, we found that there is a significant negative long termrelationship between crude oil prices and Indonesia and Thailand Indicies. Based on the short term test, it is found that there is a significant positive relationship between crude oil and Korea, Malaysia, Philippines and Singapore indices. Furthermore, it is found that there is a positive significant relationship between gold prices and Philippines and Thailand Indices."

"Batubara merupakan sumber energi alternatif yang didaulat akan segera menggantikan posisi minyak bumi sebagai energi utama. Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar yang memasok kebutuhan batubara dunia. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan ekspor batubara Indonesia terutama faktor-faktor yang memengaruhinya. Negara tujuan Ekspor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Taiwan, Thailand, Pilipina, dan Malaysia. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan data panel, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang yaitu ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya, harga batubara Australia, PDB riil per kapita, harga minyak bumi setahun sebelumnya, dummy negara Cina dan India, dan dummy kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Seluruh variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang. Dari keseluruhan faktor yang signifikan memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang, ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya memiliki pengaruh yang paling dominan.

---

Coal is a source of alternative energy that is requested will soon replace the position of petroleum as a primary energy. Indonesia is one of the largest coal exporter which supplies the needs of the world?s coal. The aim of the writting of this thesis is to investigate the development of Indonesia coal export especially the factors that affect it. Destination countries which analyzed in this study are China, Japan, Rep. of Korea, India, Taipei, Thailand, Philipina, and Malaysia. Based on multiple regression using panel data obtained factors that affect Indonesia coal export are Indonesia coal export one year earlier, Australia coal price, real GDP per capita, price of petroleum one year earlier, dummy largest countries China dan India, and dummy Domestic Market obligation (DMO) policy. All of independent variables give positive influence on Indonesia coal export. Empirical findings also show that Indonesia coal export one year earlier provide the most dominant influence on Indonesia coal export."

"Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach.

The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income."

"Salah satu alternatif pembiayaan bagi UKM ialah melalui pasar modal. Pasar modal dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memperluas usaha serta menambah lapangan pekerjaan. UKM di Indonesia setidaknya berkontribusi 60 terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Untuk memberikan akses bagi UKM dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penawaran umum yang dilakukan oleh UKM dalam POJK 53/2017 dan POJK 54/2017. Aturan tersebut lebih ringan daripada aturan pada perusahaan biasa. Beberapa negara juga memiliki aturan khusus bagi UKM dalam melakukan Initial Public Offering IPO, yaitu India, Inggris, dan Malaysia. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan IPO bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan India, Inggris dan Malaysia, bagaimana aspek hukum IPO berakibat terhadap pertumbuhan jumlah UKM yang melakukan penawaran umum, dan apakah pengaturan IPO yang mempermudah akses bagi UKM memberikan perlindungan cukup terhadap investor. Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di negara India, Inggris, dan Malaysia memiliki aturan khusus bagi UKM untuk IPO dan terdapat adviser untuk membantu UKM dalam proses IPO serta terdapat bursa khusus bagi UKM sedangkan Indonesia hanya memiliki aturan khusus tetapi belum memiliki bursa khusus bagi UKM. Kemudian, adanya aturan yang lebih ringan bagi UKM cukup memberikan perlindungan terhadap investor.

---

One alternative financing for SMEs is through the capital markets. The capital market can be utilized by SMES to expand and add jobs. SMEs in Indonesia at least contribute 60 against gross domestic product GDP. To grant access for SMEs in the capital market, the Financial Services Authority published new rules regarding public offerings carried out by SMES in POJK 53 2017 and POJK 54 2017. These rules are lighter than the rules on ordinary company. Some countries also have special rules for SMEs to conduct Initial Public Offering IPO, such as India, United Kingdom, and Malaysia.

In this study the author will examine about how setting the IPO for SMEs in Indonesia compared to India, the United Kingdom and Malaysia, how the legal aspects of the IPO resulted in a large number of small growth towards SME 39 S that do a public offering, whether setting the IPO makes it easy to access for SMES providing sufficient protection against investors. This research is the juridical normative research.

Based on the results of the research it is known that in the country of India, Malaysia, and the United Kingdom have special rules for SMEs for the IPO and there are advisers to help the SMES in the process of IPO and there is a special exchange for SMEs while Indonesia only has special rules but do not yet have special exchange available for SMES. Later, the existence of specific rules for IPO SMES increase the amount of the participation of SMES to obtain funding through the IPO. Lastly, the existence of the lighter rules for SMEs provide enough protection to the investors."

"Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan terkait merek dalam undang-undang tersebut juga meliputi pengaturan mengenai merek terkenal. Adanya ketentuan terkait merek terkenal dalam undang-undang tersebut ditandai dengan diaturnya kriteria merek terkenal dan perlindungan merek terkenal. Selain itu, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan dari UU MIG, memuat ketentuan yang lebih spesifik berkenaan dengan kriteria merek terkenal. Namun demikian, sekalipun UU MIG telah mengatur perlindungan terhadap merek terkenal, pengaturan tersebut dirasa belum cukup karena tidak mencakup perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek. Tidak adanya pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek dapat merugikan pemilik merek terkenal dan konsumen dari merek terkenal tersebut. Oleh karenanya, dalam skripsi ini Penulis menganalisis dan membandingkan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal, khususnya dari tindakan passing off dan dilusi merek antara Indonesia, Malaysia, dan India. Selain itu, Penulis juga menganalisis penerapan kriteria merek terkenal serta penerapan doktrin passing off dan dilusi merek dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, Malaysia, dan India melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dalam UU MIG, belum mencakup keseluruhan unsur doktrin passing off dan dilusi merek, sehingga belum dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan doktrin passing off dan dilusi merek dalam ketentuan mereknya.

---

Regulation of trademark in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication. The Law No. 20 of 2016 also includes the regulation of well-known trademarks. The existence of provisions related to well-known trademarks in the Law No. 20 of 2016 is marked by the stipulation of criteria for well-known trademarks and protection of well-known trademarks. In addition, Permenkumham No. 67 of 2016 as a derivative regulation of the Law No. 20 of 2016 contains more specific provisions regarding the criteria for well-known trademarks. However, even though the Law No. 20 of 2016 has regulated the protection of well-known trademarks, the regulation is deemed insufficient because it does not cover the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution. The absence of regulation related to the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution can be detrimental to well-known trademark’s owners and consumers. Therefore, in this thesis the Author analyzes and compares the regulation regarding the protection of well-known trademarks, especially from passing off and trademark dilution between Indonesia, Malaysia, and India. In addition, the Author also analyzes the application of the criteria for well-known trademarks, especially the application of the doctrine of passing off and trademark dilution in well-known trademark disputes in Indonesia, Malaysia, and India through court decisions that have permanent legal force. In writing this thesis, The Author uses a juridical-normative research method with data obtained through library research. The result of the research shows that the regulation related to the protection of well-known trademarks in Law No. 20 of 2016 does not cover all elements of the doctrine of passing off and trademark dilution, so it cannot be said that Indonesia applies the doctrine of passing off and trademark dilution in its trademarks provisions. "