Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Developing agricultural economics in Indonesia"

"Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor tanarnan pangan mempunyai nilai strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, antara lain karena menghasilkan bahan kebutuhan pokok, dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar, serta adanya potensi sumber daya alam (endowment factor) yang mendukung. Tetapi tidak sedikit pula kendala yang dihadapi, baik kendala yang bersifat biologic maupun kendala sosial. Ada yang dapat dikendalikan dan adapula yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.Karena demikian luasnya kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan, maka dalam penelitian yang berjudul "efisiensi penggunaan faktor produksi dalam usahatani padi di kabupaten Sidenreng Rappang" ini, permasalahan yang dibahas dibatasi pada : (1) Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap tingkat produksi dalam usahatani padi di Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Apakah tingkat kombinasi penggunaan input dalam proses produksi telah memenuhi syarat efisiensi secara teknis; (3) Apakah pengelolaan ushatani padi telah efsien secara ekonomis, dan sejauh mans tingkat efisiensi yang telah dicapai; dan (4) Bagaimana peluang pengembangan usahatani padi di kabupaten Sidenreng Rappang dimasa mendatang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang nyata berpengaruh terhadap jumlah produksi padi yang dicapai, efisiensi penggunaan faktor produksi oleh petani baik secara teknis rnaupun ekonomis, dan prospek ,pengembangannya di masa mendatang. Model uji berbentuk linier logaritma ganda yang ditransformasi dan fungsi produksi Cobb-Douglas. Menggunakan data sekunder time series tahun 1990 s/d 2001, metode analisis kuantitatif regresi liner berganda, dan pengolahan data dengan Eviews-3.Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut ;LOG(PROD) = 23.75937013 + 1.21269099*LOG(AREA) - 0.4389402362'LOG(BBT) (4.008002) (7.645312) (-1.620833)- 0.75061717*LOG(PPK). - 0.240895965'LOG(IRGTK) + 0,795428310*LOG(TRD) (-2.551838) (-2.940776) (2.918406)-0.2119911043*LOG(HSP) - 0.1128901411*D1 (-2.922826) (-3.459366) R2 = 0.992934 D.W = 1.952241 F-statistik = 80.29882Angka dalam kurung adalah nilai t-statistikDimana :PROD = adalah perubah tak bebas, dalam hal ini adalah jumlah produksi gabah kering panen (dalam Kg)AREA = adalah perubah bebas lahan berupa luas areal panen (dalam Ha) BST = adalah variabel bebas modal berupa jumlah benih yang digunakan (dalam kg)PPK = adalah perubah bebas modal berupa jumlah pupuk urea yang dipakai (dalam Kg) IRGTK= adalah perubah babas luas lahan yang terjangkau irigasi teknis (dalam l la)TRD = adalah perubah babas modal berupa jumlah Traktor roda dua yang kondisinyabaik (unit)HSP = adalah perubah babas modal berupa jumlah Hand Sprayer yang kondisinya baik (dalam unit) diasumsikan dapat menggambarkan pengunaan pestisida.D= variabel dummy (bencana alam musim kemarau akibat badai elnino pada tahun 1998)Dari sepuluh variabel yang diduga berpengaruh pada tingkat produksi padi dalam usahatani padi di kabupaten Sidenreng Rappang, ternyata hanya ada tujuh yang nyata berpengaruh atau signifikan (Luas lahan, benih, pupuk, irigasi teknis, traktor roda dua, pestisida, dan Perubahan kondisi alam sebagai variabel dummy). Sedangkan tiga variabel lainnya (Tenaga kerja, lntensifikasi supra insus, dan Lahan Puso) tidak signifikan dan multikolinear antara tenaga kerja dengan traktor roda dua (koefisien korelasi 0,9102) dan dengan hansprayer (koefisien korelasi 0,9677), sehingga dikeluarkan dari model. Hubungan antara variabel independen dengan ketujuh variabel babas yang signifikan tersebut tidak semuanya sesuai dengan yang dihipotesakan sejak awal. Hanya ada tiga yang sesuai (Luas lahan, dan Traktor roda dua secara positif, serta variabel dummy secara negatif). Sementara empat lainnya (benih, pupuk urea, irigasi teknis, dan handsprayer dihipotesakan positif tapi muncul dengan nilai negatif), artinya penggunaan benih, pupuk urea dan pestisida relatif berlebih.Jumlahh koefisien elastistas semua variabel bebas yang signifikan kecuali variabel dummy, diperoleh 0,365675 < 1, artinya bahwa secara teknis kombinasi penggunaan faktor produksi oleh petani belum efisien, dengan kondisi Decreasing Return to Scale yaitu pertambahan hasil yang sudah menurun, tetapi masih dianggap rasional, karena masih dapat memberikan keuntungan.Dan hasil perniitungan perbandingan Nilai Produksi Marjinal (NPM) dengan l3iaya Haktor Marjinal (13FM) semua variabel babas yang signifikan kecuali variabel dummy, tidak seragam satu sama lain dengan jumlah total nilai NPM/BFM 13,98469 > 1, berarti secara ekonomis kombinasi input dalam proses produksi usahatani padi di Kabupaten Sidenreng Rappang belum efisien.Prospek pengembangan usahatani padi di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang yang cukup baik, terutarna melalui penambahan luas lahan dan peningkatan penggunaan alat mekanisasi pertanian disertai rasionalisasi penggunaan jaringan irigasi teknis dan input benih, pupuk dan perstisida.Berkaitan dengan hasil penelitian, disampaikan beberapa saran yaitu :(a) Perlu dilakukan rasionalisasi penggunaan faktor produksi, berupa upaya perluasan lahan, peningkatan jumlah traktor rodak dua., dan mengurangi benih, pupuk urea, pestisida, serta perbaikan jaringan irigasi teknis dan penglolaannya(b) Perlu dilakukan penelitian berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan teknologi, khususnya kombinasi penggunaan pupuk yang tepat dan varietas yang lebih baik agar dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan pangsa pasar dengan daya beli lebih tinggi, sehingga dengan jumlah produksi yang sama dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar.(c) Dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan .program pemberian "income support to the farmer" yaitu memberikan transfer uang secara langsung kepada para petani berdasarkan jumlah produksi yang dijual ke Bulog. lni dimaksudkan untuk meningkatkan mini( petani untuk tetap berproduksi dan dapat meningkatkan kesejahteraannya."

"

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

"

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."