Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50853 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Henny Purwitasari
"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Yunita
"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44133
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Koento Wijanarko
"In the face of regional free trade era Indonesian government has decided to implement a Free Trade Zone (FTZ) in nine strategically valued local areas. One of them is Batam, being prepared much earlier and known in reality so far implementing an FTZ-like system. Hopefully, such an FTZ becomes a backbone for stimulating the national economy, especially in attracting more investors to Indonesia. Batam Island Bonded Zone is a policy the Indonesian government made to response to the business demand and economic growth through investment that supports exports.
Pursuant to the abovementioned description in order to support and increase investments in Indonesia a policy of exempting PPN, PPn BM and BM from Free Trade Zone (FTZ) of Batam Island Bonded Zone is considered so necessary. This issue is the main problem of the research author carried out. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the policy of Free Trade Zone (FTZ) influences investment in Batam Island Bonded Zone.
It is known from the analysis on the fast-growing development achieved by Batam as a bonded zone in Indonesia that Batam is an interesting place to investment. There are some reasons why investors interested in investing their capitals in Batam: a number of attractive incentives to investors, many others, for example, Batam status as a free import duty area that charges no PPN and PPn BM for purchasing local goods and/or importing capital goods and equipments directly related to manufacturing activities; a relatively professional services from relevant governmental agencies and apparatuses, easy, fast and effective coordination; optimal provision of facilities and infrastructures; capability and availability of competitlvenmanpower; and guarantee for law enforcement along with a consistent implementation of respective regulations. Provision of fiscal facility to any investments in Indonesia is still needed and expected by both existing and potential investors.
Conclusion of the result is that: there is a significant correlation between the policy of Free Trade Zone (FTZ) Enclave of Batam island Bonded Zone of investment It is obviously from correlation coefhcient of 0.75 and determination coefficient of 52.6 %. Those coefficients indicate that investment increase is very affected by FTZ Enclave policy with 52.6%, with the rest of 47.4% affected by other factors.
Suggestions made from this research are, there should be an improvement and optimization to any lacks of Free Trade Zone (FTZ) Enclave from fiscal facility, procedure, license, facility and infrastructure. availability and capability of manpower and coordination with the competent local governmental agencies. Identifying appropriately other causes other than FTZ Enclave to make them known. controlled and remedied. Performing an evaluation on the policy of FTZ Enclave continually to increase the investment in the future."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21936
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isyana Intan Puspita
"Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendirian kawasan berikat berdasarkan PMK.147/PMK.04/2011. Malalui pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai persyaratatn pendirian kawasan berikat. Penelitian yang mendasari skripsi menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kebijakan publik, konsep perdangangan internasional, insentif pajak, konsep kepabeanan dan konsep kawasan berikat. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan kawasan berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat kawasan berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan kawasan berikat.

This research describes the implementation of policy stance based on Finance Minister Regulation (PMK.147/PMK.04/2011) bonded area. Through Article 4 of Regulation of the Finance Minister, outlined the provisions regarding the requirements of bonded zone establishment. The underlying research using qualitative methods by describing the problem. While the theory used in this research include public policy, international trade concept, tax incentives, customs concepts and bonded zone concepts. Through the Finance Minister Regulation contained in Article 4, the government made efforts to locate the bonded area in the industrial park area or on cultivated area, but with certain conditions and must have an area of over 10,000 m2. This effort is not only to restore the nature of the bonded area in accordance with the Act, but also an effort to curb and the bonded zone control"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47041
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roma Mery Sara Angelina
"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri.
Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.
Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61053
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrining Rahayu Diyanti
"ABSTRAK
Laporan ini membahas tentang kepatuhan PT XYZ terhadap ketentuan kepabeanan
terkait impor barang yang tidak mendapatkan fasilitas ke kawasan berikat, impor
bahan baku untuk diolah lebih lanjut di kawasan berikat, dan pertanggungjawaban
atas bahan baku impor tersebut. Kepatuhan terfokus pada kesesuaian pembayaran
bea masuk yang dinilai berdasarkan pelaporan pemberitahuan pabean dan temuan
audit kepabeanan. Dalam pelaksanaan impor barang yang tidak mendapatkan
fasilitas ke kawasan berikat ditemukan ketidakpatuhan yang dilakukan PT XYZ.
Akan tetapi, pada pelaksanaan impor bahan baku untuk diolah lebih lanjut di
kawasan berikat dan pertanggungjawaban atas bahan baku impor, PT XYZ telah
patuh terhadap ketentuan kepabeanan.

ABSTRACT
This report discusses PT XYZ compliance of customs regulations related to
importation of goods to bonded zone without facilities, importation of raw materials
for further processing in bonded zone, and the accountability upon imported raw
materials. The compliance focuses on the suitability of the payment of import duty
that is assessed based on customs declaration reporting and customs audit findings.
In the implementation of import goods to bonded zone without facilities, there is
non-compliance was found. However, in the implementation of import raw
materials for further processing in bonded zone and the accountability upon
imported raw materials, PT XYZ is in compliance with customs regulations."
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Riswanto
"Kawasan berikat (Bonded Zone) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
Salah satu kawasan berikat yang sedang dikembangkan saat ini adalah kawasan di Lobam Pulau Bintan tidak jauh dari Pulau Batam, saat ini telah berkembang menjadi daerah yang cukup menarik untuk menanam modal. Di samping potensi wisata yang dimiliki, Pulau Bintan juga cukup potensial untuk pengembangan industri. Baik industri yang berorientasi ekspor maupun sebagai penunjang Pulau Batam dan daerah sekitarnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran PT. Bintan Inti Estate di masa depan, menganalisis strategi pengembangan yang dilakukan oleh PT. Bintan Inti Estate dalam memasarkan Kawasan Berikat serta menjelaskan penerapan konsep pengembangan Kawasan Berikat dengan pendekatan analisis SWOT.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari PT. Bintan Intl Estate dan kantor terkait. Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap para key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi adalah : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.
Data dan informasi yang dikumpulkan akan . dianalisis dengan terlebih dahulu menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode Analisis SWOT untuk mendapatkan nilai skor dari faktor internal dan ekstemal, sehingga dapat digambarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang harus dihadapi. Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : Pertama dalam menentukan arah kebijakan PT. BIE di masa depan maka PT. B1E harus memiliki sasaran atau tujuan jangka panjang yang sampai sekarang belum pernah dirumuskan. Dengan kompetensi dan strategi internal yang dimiliki perlu dijaga terus kesinambungannya dengan perumusan tujuan jangka panjang. Kedua, faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan PT. BIE adalah kebijakan kawasan berikat dan kepastian hukum perpajakan. Sedang faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik.
Ketiga, strategi yang paling tepat dalam upaya peningkatan pengembangan kawasan Berikat PT. BIE adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan memperlihatkan nilai dukungan yang paling kuat.
Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Pulau Bintan akan lebih terarah melalui analisis SWOT tersebut dan penetapan formulasi strategi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12228
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ammarsjah
"Penelitian ini mencoba memformulasikan kebijakan sistem transportasi terutama transportasi darat. Model dinamis digunakan untuk menggambarkan sistem transportasi darat dengan tujuan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui (leverage factors) sistem transportasi dan kebijakan apa saja yang memungkinkan untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur transportasi darat terkait pengurangan kemacetan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas tampung kendaraan dipersimpangan, waktu yang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan, perubahan pola transportasi dari kendaraan pribadi berbasis jalan raya, ke moda transportasi berbasis rel (komuter), faktor penggunaan kendaraan terkait dengan waktu tempuh, dan jumlah kendaraan adalah unsur yang memberikan efek paling besar pada kemacetan di kota besar.

This research is trying to reformulated the policy of transportation system particularly land transportation. Dynamic model was used to describe land transportation system in which objectives are discovering transportation system influenced factors (leverage factors) and reformulating policy that might optimalized the used of land transportation infrastructure in order to decrease traffic jam.
This research discover some result as follows : policy related to vehicles capacity at the intersection, times needed to disentangled traffic jam, transportation pattern change from main street based private vehicles to rail based transport modes (commuter), vehicles utilization factors related to travel time, and the amount of vehicles are the most influencing element to traffic jam in metropolis.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35999
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Wahyudi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan dalam angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan Kawasan Berikat KB dan perusahaan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor FITE sebagai akibat dari perbedaan cara dalam pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal/prosedural dalam kedua skema tersebut. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan uji homogenitas dan uji beda rata-rata dari angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor serta analitis deskriptif menggunakan grafik dan statistik deskriptif dari nilai impor, nilai ekspor, pertumbuhan nilai ekspor, dan rasio ekspor-impor. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan nilai eskpor tahunan kedua skema KB dan FITE. Sementara untuk angka rasio ekspor-impor, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara rasio ekspor-impor kuartalan dan tahunan perusahaan KB dengan perusahaan FITE. Selain itu, hasil pengolahan data juga menemukan bahwa pada rezim ketentuan FITE yang menekankan pada pengetatan dalam pelayanan dan pengawasan FITE, kinerja pertumbuhan nilai ekspor perusahaan FITE cenderung mengalami penurunan sementara pada rezim ketentuan FITE yang memberikan relaksasi pengaturan, pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan FITE tersebut cenderung mengalami peningkatan.

This study aims to analyze the distinction between export growth and export import ratio conducted by Bonded Zone KB and Import Facilities for Export Oriented Goods FITE schemes as a result of differentiation in rewarding fiscal and non fiscal procedural facilities in both schemes. The analysis is conducted quantitatively by committing homogeneity test and comparing means and qualitatively by using graph and descriptive statistic numbers on import value, export value, export growth value, and export import ratio in both schemes. The results show that there is a statistically significant difference between KB's annual growth export mean and FITE's annual growth export mean. In regards to export import ratio, there's a statistically significant difference between KB's export import ratio mean and FITE's export import ratio mean both in quarter and annual datum. Furthermore, the study also finds that in a regulation regime that emphasizes on tightening the servicing and supervising of FITE scheme, FITE's export growth performance tends to decrease while in a regulation regime that gives rule's relaxation, FITE's export growth performance tends to increase. Key words Bonded Zone, KB, Export Oriented Import Facilitation, FITE, Export Growth, Export Import Ratio, Difference Analysis, Compare Means, Descriptive Statistic."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S67126
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Probo Gurihastyo
"Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perijinan kegiatan usaha berbasis resiko dengan menggunakan prinsip “Trust but Verify” dimana Pemerintah mengedepankan kemudahan dan kecepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, namun di sisi lain Pemerintah juga melakukan penguatan dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat sangat diharapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia melalui berbagai macam bentuk investasi yang ditanamkan di Indonesia sekaligus sebagai penggerak sektor ekspor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari perijinan usaha hingga pemberian insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan maka diperlukan adanya suatu penguatan dalam hal pengawasan. Penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat akan berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Guna menguatkan proses pengawasan di Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan peran intelijen untuk meminimalisir penyalahgunaan kepabeanan sekaligus sebagai langkah dalam memitigasi pelanggaran kepabeanan di Kawasan Berikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi intelijen Bea Cukai dalam mencegah sekaligus memberikan dukungan informasi kepada unit Penindakan atas pelanggaran penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari strategi intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan intelijen Bea Cukai dalam mencegah pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT dan PEST untuk mengetahui kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai.

Currently the Indonesian Government is carrying out risk-based business activity licensing reforms using the "Trust but Verify" principle where the Government prioritizes ease and speed of business licensing for business actors, but on the other hand the Government is also strengthening the process of monitoring the implementation of business activities. As one of the facilities provided by the state through the Directorate General of Customs and Excise, the Indonesian Government hopes that Bonded Zones can become a driving force for the Indonesian economy through various forms of investment in Indonesia as well as driving the export sector. With the various conveniences provided by the Government, from business licensing to providing fiscal incentives in the field of customs and taxation, it is necessary to strengthen supervision. Misuse of Bonded Zone facilities will have an impact on the country's economy and can threaten the economic resilience of the Indonesian nation. In order to strengthen the supervision process in Bonded Zones, the Directorate General of Customs and Excise uses the role of intelligence to minimize customs abuse as well as as a step in mitigating customs violations in Bonded Zones. The purpose of this research is to find out how Customs and Excise's intelligence strategy is in preventing and providing information support to the Enforcement Unit for violations of misuse of facilities committed by companies receiving Bonded Zone facilities. This research uses qualitative methods to study Customs intelligence strategies and continues with a case study approach to analyze Customs and Excise intelligence activities in preventing violations of Bonded Zone facilities. The analysis methods used in this research are SWOT and PEST to determine the capabilities and obstacles faced by Customs and Excise."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>