Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instalasi farmasi Rwnah Salkit adalah bagian dari rumah sakityang mengurus obat dan bahan farmasi habis pakai lain seperti reagen lab dan x-ray film. Di rumah Sakit Daerah Ciawi sudah terbentuk suatu instalasi farmasi berdasarkan SK Direktur Rumah sakit yang menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, falsafah dan prosedur tetap pelayanan kefurmasian. Apalagi dalam menghadapi Rumab Sakit Daerah Ciawi yang bersiap menjadi BLUD RSD Ciawi. lnstalasi farmasi Rumah Sakit Daerah Ciawi dikepalai oleh seorang apoteker dihantu oleh 2 orang asisten apoteker serta beberapa tenaga umum. Di ruangan rnwat inap masalah kefurmasian dikelola oleh perawat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab. Instalasi famtasi, keberadaannya dirumah sakit diatur oleh Kepmenkes nomor 1197/Menkes/SK/X/2004. dalam Kepmenkes tersebut diatur standar pelayanan furmasi dirumah sakit dari struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, visi,misi, falsafah, prosedur tetap pelayanan kefarmasian. Di Rumah Sakit Daerah Ciawi masih ditemukan pasien yang dirawal dikelas Ill yaitu peserta Jamkesmas yang tidak mendapa! obat diruangan karena ouJ of stock Kondisi seperti ini seharusnya dridak teljadi apabila standor pelayanan farmasi sudah dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit Daerah Ciawi sudah sesuai dengan Kepmenkes. Penelitian dilakakan dengan metede kualitarif dengan cara melakakan wawancara mendalam peda infonnan. Informan yang diwawanearai adalah Direktur RSD Ciawi, Wadir Pelayanan Medik, Kepala lnstalasi Farmasi, kepala Ruang Rawat inap Aster dan kepala UGD. Penilaian hasil wawancara dibandingkan dengan Kepmenkes nomor 1197/Menkes/SKIX/2004 apakah instalasi farmasi Rumah Sakit Daerah Ciawi sudah sesuai dengan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

---

Pharmacy Hospital installation is the part of hospital drugs managing and pharmacy materials used up like lab reagen and x-ray film. Ciawi Area Hospital have been formed a pharmacy installation pursuant to SK Director Hospital specifying organization chart, resp Implementation onsibility and duty, service procedure and philosophy remain to pharmacy. More than anything else in face of Ciawi Area Hospital standing by to become BLlJD RSD Ciawi.Pharmacy Installation of Ciawi Area Hospital headed by a apothecary assisted by 2 apothecary assistant people and also some common staff. In treatment room, the problem of pharmacy managed by showed nurse as underwriter responsibility.

Pharmacy installation, its existence in hospital was arranged by Kepmenkes number 1197/Menkes/SKIXI2004. The Kepmenkes arranged pharmacy service standard at hospital organization chart, responsibility and duty, perspective, mission, philosophy, permanent pharmacy service procedure. At Ciawi Area hospital still found taken care of patient class III know as Jamkesmas participant who can not get drug at treatment room because out of stock. This Condition ought to not happen if pharmacy service standard have been executed better.

The aim of this research is to evaluate if it the pharmacy installation service at Ciawi area Hospital have acoording to Kepmenkes. The Research conducted with qualitative method by circumstantial interview to informant. The informant whose interviewed are Director RSD Ciawi, vice director of medical Service, Head of Pharmacy Installation, head of treatment room of Aster and UGD head. Assessment result of Clawi Area Hospital of pharmacy installation interview compared to Kepmenkes number 1197/Menkes/SK/X/2004 have appropriate to service standard which released by health Department."

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kewenangan bidan dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di Rumah Sakit, dan hubungan hukum antara bidan dengan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dalam penanganan pertolongan persalinan, serta tanggung jawab perdata bidan dan rumah sakit dalam pertolongan persalinan. Penulisan ini bersifat deskripstif analitis, karena menjelaskan pertanggungjawaban seorang bidan dalam kasus malpraktik yang terdapat dalam undang-undang maupun penerapannya dalam persidangan perdata. Alat pengumpul data adalah studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif dengan menganalisis aturan mengenai tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan dan penerapannya dalam praktik persidangan gugatan perdata. Penulis menyarankan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran kewenangan bidan, dan hubungan antara bidan dan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan harus ditetapkan dengan jelas, sehingga bidan dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis deals with the authority of midwife in conducting childbirth aid at a Hospital, and legal relation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology in handling childbirth, and civil responsibility of midwife and Hospital in conducting childbirth aid. This writing is categorized as descriptive analytic, due to describing the responsibility of a midwife in malpractice case which contains in an ordinance or its application in civil court session. The data collector tool is study of document which is analyzed qualitatively by analyzing regulation concerning civil responsibility of midwife during the childbirth aid and its application in court session practice of civil claim. The writer suggests to prevent the possibility of midwife authority violation, and the correlation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology should be stipulated clearly, so that a midwife can act referring to the prevailing ordinance in Indonesia."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store, distribute drugs and/or medicinal ingredients in large quantities in accordance with statutory provisions. PBF and PBF Branches are required to implement Good Medicine Distribution Methods (CDOB), where CDOB is a pharmaceutical standard for distribution facilities determined by the Minister. CDOB is a method of distributing/distributing medicines and/or medicinal substances or medical devices which aims to ensure quality along the distribution/distribution route according to the requirements and intended use. The pharmacist in charge at each PBF or PBF Branch must be able to carry out the procurement, storage and distribution of drugs and/or medicinal substances in accordance with the CDOB. Pharmacists play a role in compiling, ensuring and maintaining the implementation of a quality system as well as managing activities and maintaining the accuracy and quality of documentation. The drug distribution process at Kimia Farma Trading and Distribution Branch Jakarta 2 has implemented aspects of BPOM Regulation number 6 of 2020 concerning Good Medicine Distribution Methods in terms of quality management, buildings and equipment, operations, self-inspection, drug complaints and/or returned drug ingredients. suspected counterfeit, recall, transportation, special provisions, provisions for narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors."

"Pelaksanaan SPM bidang farmasi Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu dipengaruhi faktor input: SDM, jenis pasien, jenis resep, ketersediaan obat, peresepan dokter, sarana dan prasarana, formularium obat, SOP pelayanan resep serta faktor proses pelayanan resep yang meliputi: penerimaan resep dan pemberian harga obat, pembayaran, pengambilan dan peracikan obat, pemberian etiket obat, dan penyerahan obat kepada pasien. Hasil penelitian didapatkan ratarata waktu tunggu pelayanan resep jadi tunai 13,07 menit, resep jadi jaminan 21,36 menit, resep racikan tunai 26,31 menit, resep jadi jaminan 31,28 menit; tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100%; kepuasan pelanggan 90,17 %; penulisan resep sesuai formularium 100 %.

---

The implementation of the minimum service standard in the pharmacy section at Tugu Ibu hospital influenced by input factors: human resources, types of patients, kinds of prescription, availability of medicines, doctor's prescribing, facilities, medicine formulation, prescription service operational standard and the process of prescription service, which includes the acceptance of the prescription and priceing medicines, the payment, the receipt and extraction of medicines, the medicine procedure and medicine delivery to patients.

From the research, the average waiting period needed to change a prescription into cash is 13,07 minutes, a prescription into a guaranty 21,36 minutes, medicine extraction into cash 26,31 minutes, a prescription into a guaranty 31,28 minutes; prescription delivery with no mistakes is 100%; customers' satisfaction 90,17%; the accuracy of prescription with medicine formulation 100%."