Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindak Pidana Kehutanan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi yang demikian menyebabkan tindak pidana kehutanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. Dalam mengkaji tindak pidana kehutanan bukan saja aspek hukum positifnya yang mesti disoroti, tetapi juga aspek sejarah hukum dan masalah penegakan hukumnya. Aspek sejarah hukum sangat diperlukan untuk melihat politik hukum pemerintah dalam menangani masalah tindak pidana kehutanan yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan kebijakan pada masa kini. Sementara, aspek penegakan hukum boleh dikatakan integral dengan aspek hukum positif, karena penegakan hukum merupakan upaya untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan hukum positif agar memiliki keberlakuan secara efektif. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait, yakni instrumen hukum yang memadai, kebijakan dan peraturan yang mendukung, aparat penegak hukum serta kapasistas kelembagaan yang kuat, proses peradilan yang bersih, dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

---

ABSTRAK

Forestry criminal act in Indonesia has been serious problem that is not only having legal dimension, but also having economic, social, and political dimension. That condition cause forestry criminal act has been able to be qualified as an extraordinary crime that is also pursuit extraordinary handling. In studying forestry criminal act, is not just positive law aspect that must be viewed, but also the aspect of legal history and its law enforcement. The aspect of legal history is much needed to see government's politics of law in handling the forestry criminal act and eventually can be used as policy making references in nowadays. At the same time, the aspect of law enforcement can be said integrated with positive law, because the law enforcement is effort to implement positive law in order to have deed effectively. Success or not the law enforcement toward forestry criminal act in Indonesia influenced by many factors, are sufficient law instruments, supporting policies and rules, law enforcer apparatus and strong institutional capacity, also, clean judicial process, and punishment that is imposed toward criminal actor."

"Yoke, Wayan. Penyebaran peraturan perundangan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (Di bawah bimbingan Siti Sumarningsih N. M. Lib.) Depok: Fakultas lIlmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005. Masalah kehutanan merupakan masalah yang cukup krusial karena besarnya sumbangannya pada pembangunan dan juga luasnya arel kehutanan yang kita miliki Sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan rnasyarakat dalam bidang kehutanan ini adalah melalui terbitan pemerintah, khususnya peraturan perundangan namun ada anggapan bahwa cukup sulit lmtuk memperolehnya. Penulisan skripsi ini bertujuan tmtuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang pelaksanaan penyebaran peraturan perundangan Web Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemea Kehutanan Republik Indonesia dan kerjasama yang dilakukan dalam penyebaran peraturan perundangan ini Adapun alasan pemilihanan tempat karena dalam masalah penyebaran peraturan perundangan bidang kehutanan yang memiliki wewenang adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republic Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara. tertulis (melalui dokumen) dan wawancara. Subjek penelitian dalam hal ini adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan objek penelitian adalah keadaan penyebaran peraturan perundangan itu sendiri. Anggapan bahwa peraturan perundangan sulit dan mahal untuk didapatkan tidaklah benar karena ternyata tersedia gratis dan mudah didapatkan. Namun hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kegiatan penyebaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen, Kehutanart Republik Indonesia, masih kurang optimal. Hal tersebut terlibat dari buruknya sistem penyimpanan dan penataan dokumen yang dilakukan, kurangya promosi, kurang sesuainya kualitas sumber daya manusia dengan tugas-tugas yang ada sistem pencatatan data operasional yang belum dilakukan dengan baik sehingga tidak ada data dalam melakukan evaluasi ataupun perencanaan dimasa yang akan datang dan tidak adanya kejelasan tentang kerjasama yang dilakukan, baik yang dalam pelaksanaannya maupun lembaga mana saja yang seharusnya mengikuti kerjasama Beberapa hal tersebut hendaknya mendapat perhatian Lebih lanjut agar proses penyebaran peraturua perundangan bidang kehutanan dimasa mendatang lebih optimaL Kata Kunci (Keyword}: penyebaran informasi (information dissemination/information diffusion), terbitan pemerintah (government publication), undang-undang (regulations)."

"Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) merupakan suatu bentuk kontrak karya di bidang pertambangan batubara yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Swasta baik dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Permasalahan yang kemudian timbul adalah Kontraktor Swasta mendapatkan hambatan dalam melaksanakan usahanya dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang bertentangan dengan hak-hak yang diterima oleh Kontraktor Swasta berdasarkan PKP2B dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Pemerintah sendiri dalam kedudukannya sebagai pihak dalam PKP2B memiliki hak dan kewajiban perdata selaku subyek hukum perdata dalam suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini fungsi Pemerintah selain sebagai regulator yang dapat memberikan sanksi yang bersifat publik, Pemerintah dalam hal ini juga dapat digugat secara perdata apabila dari pihak Kontraktor Swasta merasa dirugikan dalam hal Pemerintah melanggar apa yang diperjanjikan dalam PKP2B. Kesimpulan dari masalah-masalah tersebut adalah bahwa selama ini terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara dua sektor termaksud yang dalam hal ini sektor pertambangan dan kehutanan, dan untuk itu peran Pemerintah untuk dapat menengahi ketidakharmonisan tersebut diperlukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang netral yang diharapkan dapat menjadi solusi dari ketidakharmonisan tersebut. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi Kontraktor swasta dalam PKP2B adalah dimungkinkannya melakukan gugatan perdata melalui arbitrase internasional untuk memaksakan dan/atau meminta ganti kerugian dalam hal Pemerintah selaku pihak dalam PKP2B menyebabkan kerugian dengan melanggar seluruh atau sebagian ketentuan dalam PKP2B.

---

Coal Contract of Work (CcoW) is a work contract in coal mine signed by the Government of Republic Indonesia with Private Contractor as a domestic investor or foreign investor. The problem further arised are Private Contractor found obstacles in rendering their business caused by the foresrty laws which have contradictive with the rights obtained by Private Contractor under the CCoW and mining laws. Government itself in their capacity as a party in CCoW have private rigths and obligations as private entity in an agreement, therefore in this matter Government have a function beside as a regulator who had a authority to give a public saction, but their also may be sue by the Private Contractor considering their loss suffered caused by the breach of agreement by the Government. Summary of problem set forth are found that laws between forestry and mining sector are inharmonic, a neutral product of laws are needed to give a solution to such inharmonic problem. Meanwhile, legal protection for Private Contractor under CCoW are the possibility to make a legal action trough the international arbitration to enforce their rights or inquire the compensation to Government caused by the breaching the provisions under CCoW."