Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas fenomena perubahan otoritas kepemimpinan yang berjalan pada sebuah organisasikepemerintahan. Dalam organisasi kepemerintahan, otoritas yang dimiliki oleh setiap pegawai didasarkan olehtugas pokok fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Namun, dalam kenyataanyatupoksi yang secara kaku memisahkan otoritas kepada masing-masing pegawai dapat disiasati untuk menjagaproses kerja organisasi. Hal ini yang menjadi temuan penulis di Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi JasaKementerian Komunikasi dan Informatika. Penulis melihat, kekosongan dalam struktur birokrasi disiasati olehpegawai dalam organisasi, menjadi tempat munculnya salah satu pegawai dalam kantor tersebut untukmengambil otoritas pegawai yang lain dan mengelola proses kerja organisasi tersebut agar tetap berjalanwalaupun tidak memiliki legitimasi. Hal yang menjadi fokus bahasan pada tulisan ini mengenai perubahanotoritas dalam organisasi. Konsep untuk melakukan analisa data temuan penulis ialah konsep otoritas menurutPeter Read. Berbeda dengan argumen di studi-studi sebelumnya yang mengabaikan sumber otoritas danbagaimana otoritas tersebut digunakan. Studi ini berupaya menganalisa organisasi yang didalamnya tidakmemiliki aktor kepemimpinan yang kompeten, mampu mensiasati masalah tersebut dengan cara memberikanotoritas kepada salah satu pegawai agar proses kerja organisasi tetap berjalan. Metode yang penulis gunakanadalah metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasidan data sekunder yang terkait.

---

ABSTRACTThis paper discusses the phenomenon of change of leadership authority that runs in a government organization.In a government organization, the authority possessed by each employee based on the principal task of thefunction (TOR) has been established in the organizational structure. However, in reality the duties that rigidlyseparates the authority to individual employees can be handled to maintain the organization's work processes.This being the author of the findings in the Sub Directorate of Monitoring and Evaluation of the Ministry ofCommunications and Information Technology Services. The author saw a void in the bureaucratic structurecircumvented by an employee in the organization, a place the emergence of one of the employees in that officeto take the authority of other employees and manage work processes of the organization to continue runningdespite having no legitimacy. It should be the focus of discussion in this paper regarding the change of authoritywithin the organization. The concept for the analysis of data on the findings of the authors is that the concept ofauthority by Peter Read. In contrast to the arguments in previous studies that ignore the source of authority andhow that authority is used. This study seeks to analyze the organization in which the actor does not havecompetent leadership, able to anticipate the problem by giving authority to one of the employees to the work ofthe organization is still running."

"Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making."

"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

---

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."

"Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) adalah jenis kasus kekerasan berbasis gender siber yang paling banyak terjadi, namun hanya sedikit sekali perempuan penyintas yang melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Bahkan, melaporkan viktimisasinya kepada polisi menjadi pilihan terakhir bagi perempuan penyintas. Tulisan ini bertujuan untuk melihat reaksi non-formal dari perempuan korban/penyintas, maupun perempuan yang bukan merupakan korban/penyintas, terhadap viktimisasi sekunder yang dialami oleh perempuan saat melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Tulisan ini berada di bawah naungan teori feminis radikal, dan menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengkaji berita dan cuitan yang berisi opini perempuan terkait penanganan kasus NCDII oleh polisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepolisian adalah institusi yang tidak ideal bagi perempuan penyintas karena kepolisian adalah salah satu agen yang bertugas untuk melanggengkan patriarki. Perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari polisi akan menceritakan pengalamannya melalui media online dan narasi ini kemudian mendorong terbentuknya digital feminist activism di kalangan perempuan untuk menentang perilaku polisi.

---

Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) is the most common type of cyber gender-based violence, yet only a few numbers of women survivors report their victimization to the police. In fact, reporting their victimization to the police is the last option for women survivors. This paper aims to examine the non-formal reaction of women victims/survivors, as well as women who are not victims/survivors, to the secondary victimization that experienced by women who reported their victimization to the police. This paper is written under the radical feminist theory framework, and uses qualitative content analysis method to examine news and tweets that contains women's opinions regarding the handling of NCDII cases by the police. The results of the analysis show that the police is not an ideal institution for female survivors because the police is one of the agents that’s in charge of perpetuating patriarchal ideology. Women who have been mistreated by the police will share their stories through online media and this narrative then encourage the formation of digital feminist activism among women to oppose police behavior."

"Penelitian ini ingin melihat pergeseran wewenang struktur formal yang diakibatkan oleh kuatnya struktur informal dalam program Susuya MNC TV. Hasil observasi awal menunjukkan adanya pergeseran wewenang dari Produser kepada Host. Dengan menggunakan metode Soft Systems Methodology,ditemukan beberapa kondisi problematik yang terjadi yaitu Host secara tidak langsung menjadi pemimpin (leader) dalam proses produksi program Susuya terutama yang berhubungan dengan konten dan gimmick, lalu di lapangan pun terlihat seolah-olah Produser itu sejajar dengan Kreatif. Selain itu, ternyata Host lah yang mempunyai andil yang besar dalam pembuatan konsep program Susuya tersebut sedangkan Produser belum memiliki pengalaman dalam memproduksi program seperti program Susuya sehingga Host merasa memiliki kewenangan lebih dalam program tersebut. Sistem Pengembalian Wewenang dari Host Kepada Produser dengan Pengawasan dan Evaluasi yang terdiri dari delapan human activity system dan Sistem Pengembalian Wewenang ke tangan Produser dengan Peningkatan Kemampuan dan Keahlian Produser yang terdiri dari sembilan human activity systems ini dipilih oleh peneliti sebagai sistem yang akan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada dalam Soft Systems Methodology seperti CATWOE, PQR, dan 3E. Lalu hasil implikasi teori dalam penelitian ini adalah pada dimensi Legitimization of legitimacy, studi ini menunjukkan bahwa konsep yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan mengenai cara mempertahankan legitimasi dengan menggunakan cara ceremonial inspection and evaluation kurang tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada program Susuya tersebut. Dengan menggunakan kritik mengenai kontrol dan koordinasi “lunak” dari Gordon, Kornberger, dan Clegg ini menunjukkan bahwa cara tersebut justru memunculkan struktur dominasi dari Host. Lalu pada dimensi yang kedua yaitu sensemaking and legitimacy, studi ini menunjukkan bahwa konsep dari Meyer dan Rowan yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kendala kontekstual biasanya organisasi menggunakan strategi retoris dan teknik ini cukup sesuai untuk menggambarkan apa yang terjadi pada organisasi produksi program Susuya. Namun mengacu kepada konsep sensemaking and legitimacy yang dikemukakan oleh Gordon, Kornberger, dan Clegg ini menjelaskan bahwa mereka mengasosiasikan legitimasi menjadi sesuatu yang tidak hanya harus terlihat sah tetapi juga masuk akal. Maka dari itu, apabila Produser ingin meraih kembali kewenangannya maka Produser perlu melakukan upaya-upaya tindakan langsung yang terlihat lebih masuk akal agar dapat mengurangi dominasi Host dalam produksi program Susuya tersebut.

---

This study wants to see a shift in the formal structure of authority caused by strong informal structure in Susuya MNC TV programs. Results of preliminary observations indicated a shift of authority from the producer to the Host. By using the Soft Systems Methodology, found some problematic conditions that occur are hosts indirectly become the leader in the production process of the Susuya program especially relating to the content and gimmick, and the field also looks as though it is parallel between Creative and Producer. In addition The host have a significant role in drafting the program Susuya while the Producer has no experience in producing programs such as Susuya program that hosts feel has authority over the program. The process Transformation of Authority Returns Systems Authority of Host To Producer with Control and Evaluation which consisted of eight human activity system and The Transformation Process of Authority Returns Systems with Upgrades of Producer Ability and Skill which consisted of nine human activity systems have been selected by the researchers as a system to be analyzed further by using a variety of devices that exist in the Soft Systems Methodology as CATWOE, PQR, and 3E. Then the results of the theoretical implications of this research is on the dimensions of Legitimization of legitimacy, this study shows that the concept proposed by Meyer and Rowan on how to maintain the legitimacy of the use of inspection and evaluation ceremonial way less up to describe the conditions that occur in the Susuya program. By using criticism about “soft”control and coordination from Gordon, Kornberger, and Clegg have demonstrated that it actually led to the dominance of the Host structure. Then in the second dimension is sensemaking and legitimacy, this study shows that the concept of Meyer and Rowan who said that to meet the contextual constraints usually organizations use rhetorical strategies and techniques is quite appropriate to describe what is happening in the organization of production Susuya program. However, referring to the concept of sensemaking and legitimacy proposed by Gordon, Kornberger, and Clegg explained that they associate legitimacy into something that does not just have to look legitimate but also reasonable. Therefore, if the producer wants to regain its authority, the producer needs to make efforts to direct action that looks more reasonable in order to reduce the dominance of Hosts in the production of the Susuya program."