Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

---

This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure."

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan peraturan perundangan skema program antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan dalam program BPJS Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dan National Health Insurance (NHI) di Taiwan. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum yang mengatur skema program jaminan kesehatan nasional kedua negara dan juga perbandingan kedua skema tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema program JKN di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, National Health Insurance di Taiwan, yang dijalankan oleh National Health Insurance Administration, diatur oleh National Health Insurance Act Taiwan Tahun 1994. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek kepesertaan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta sumber pendanaan di kedua skema tersebut. Baik program BPJS Kesehatan maupun National Health Insurance menerapkan kepesertaan wajib dan dibiayai melalui iuran peserta, hasil investasi, dan alokasi dana pemerintah. Namun, klasifikasi kepesertaan dan fleksibilitas pemilihan layanan kesehatan di kedua negara berbeda. Skripsi ini menyarankan agar program BPJS Kesehatan mengadopsi pemberlakuan premi tambahan yang besarannya ditentukan berdasarkan kondisi finansial masing-masing peserta, seperti yang dilakukan oleh NHI Taiwan, untuk menciptakan sistem premi yang lebih adil. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan layanan kesehatan, tanpa terpaku pada sistem rujukan berjenjang. Selain itu, integrasi pengobatan alternatif ke dalam program BPJS Kesehatan, sebagaimana dilakukan NHI di Taiwan, juga disarankan.

---

This thesis discusses the comparison of legal regulations for the National Health Insurance scheme between Indonesia's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), managed by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) under the BPJS Kesehatan program, and Taiwan's National Health Insurance (NHI). The two main focuses of the research are the legal regulations governing the National Health Insurance schemes of both countries and the comparison between the two schemes. This research is conducted using a juridical-normative method and qualitative data analysis. The research results indicate that the JKN scheme in Indonesia is regulated by Law Number 40 Year 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 Year 2011 concerning the Social Security Administering Body. Meanwhile, the National Health Insurance in Taiwan, managed by the National Health Insurance Administration, is regulated by the National Health Insurance Act Taiwan Year 1994. There are similarities and differences in aspects of membership, health facilities and services, and funding sources in both schemes. Both the BPJS Kesehatan program and the National Health Insurance implement mandatory membership and are funded through participant contributions, investment returns, and government fund allocations. However, there are differences in the classification of membership and the flexibility of choosing health services in both countries. This thesis suggests that the BPJS Kesehatan program should adopt the implementation of additional premiums, the amount of which is determined based on each participant's financial condition, as implemented by the Taiwan NHI, to create a fairer premium system. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide greater flexibility in choosing health services, without being tied to a tiered referral system. Furthermore, the integration of alternative medicine into the BPJS Kesehatan program, as carried out by the Taiwan NHI, is also suggested."