Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Liberalisasi perdagangan telah meningkatkan interdependensi dan intensitas kerjasama antar negara, namun pada saat yang sama jugs meningkatkan iklim kompetisi secara global. Seiama beberapa dekade terakhir, tren regionalisme semakin meningkat, terutama dalam kerangka kerjasama ekonomi. Integrasi ekonomi regional ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian kawasan secara menyeluruh.Tujuan tersebut tampaknya akan sulit tercapai karena hubungan ekonomi intra-ASEAN yang bersifat non-komplementer. Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UKM akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari kalangan pengusaha asing. Dalam pembahasan tentang UKM, kesuksesan China dalam mengembangkan sektor UKM-nya secara global tidak dapat dikesampingkan. Integrasi ekonomi ASEAN jugs tidak terpisahkan dari faktor China. Di satu sisi, integrasi ekonomi akan meningkatkan iklim kompetisi regional, namun di sisi lain integrasi ekonomi jugs perlu direalisasikan untuk menghadapi pengaruh ekonomi China di kawasan.Dalam rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, terdapat empat karakteristik utama, yaitu kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja ahli, prinsip non-diskriminasi dalam keprofesian, dan kebebasan arus modal. Penerapan pasar tunggal perlu dipandang sebagai peluang (bertambahnya pangsa pasar) sekaligus ancaman (banjirnya produk asing yang lebih kompetitif) bagi kalangan usaha domestik, terutama sektor UKM. Di kawasan Asia Tenggara, sektor UKM Malaysia dan Thailand sudah dianggap sebagai pemain regional yang kompetitif. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi dan kebijakan pemerintahnya masing-masing dalam pemberdayaan UKM.Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan, daya saing sektor UKM Indonesia secara regional masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia. Kesuksesan pengembangan sektor UKM China, tidak terlepas dari peran negara (pemerintah pusat) sebagai pengambil keputusan. Dalam menghadapi kompetisi regional, Indonesia perlu merumuskan cetak biru dan strategi pengembangan UKM yang Iebih selaras dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Sementara itu dalam menghadapi China, negara-negara ASEAN perlu segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dalam komitmen Pasar Tunggal dan Basis Produksi Tunggal.Untuk dapat bertahan dalam liberalisasi ekonomi kawasan, pemerintah Indonesia perlu Iebih proaktif dan bersikap pragmatis. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah tidak dapat lagi terlalu mengandalkan peran korporasi besar dan MNC. Paradigma pembangunan nasional perlu difokuskan pada sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dalam menghadapi China, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga perlu mengesampingkan friksi-friksi politik yang selama ini masih mewarnai hubungan intra-kawasan.

---

Trade liberalization has resulted both in increasing interdependence and cooperation among nation-states while at the same time also increasing competition between friends and (or) foes. In the last few decades, there was a significant growing trend towards regionalism, especially those in the state of economic cooperation. ASEAN economic integration initially aimed to increase the region's social welfare in an inclusive scale.However, some experts doubt the aspired plan since the nature of infra-ASEAN's trade based mostly on non-complementary relations. SMEs (Small and Medium Enterprises) as a 'controller' on social, political, and economic stability both domestically and regionally, lend to face harder challenges, particularly from large-scale and foreign enterprises. In the framework of SMEs, we can no longer under estimate China's SMEs development at the global scale. At the similar point, ASEAN's economic integration, more or less, also related to this China factor. The implementation of ASEAN Single Market will intensively increases economic and trade competition among member states. On the other hand, ASEAN's economic integration will also entirely needed to overcome China's economic power in the region.There are generally four characteristics in the focal point of ASEAN Single Market free flow of goods and services, free flow of skilled labors, non-discriminatory standard on professional certification. and freer flow of capital among member states, The upcoming Single Markel should be seen - all at once - as both threat (an overflow of more competitive imported goods) and opportunity (growing market) for SMEs practitioners. in the Southeast Asian region, Thai and Malaysian SMEs have been recognized as two of the most competitive regional players. Yet, the achievement must not be seen apart from the goverments' policies and effective strategies in SMEs development.From the standpoint of general policy environment, Indonesian SMEs' regional competitiveness level is still far left behind Thailand and Malaysia. China's attainment in SMEs development is also an outcome of the state's (government's) continuous role as the primary decision maker. In facing the forthcoming regional competition, Indonesian government needs to redesign its domestic policy towards SMEs as well as to put forward a blueprint for SME development that may possibly pursue the values of trade liberalization. Meanwhile in facing China's economic influence, ASEAN member countries should soon put into action the region's economic integration and the committed agreement to build ASEAN as a single market and single production base.To be able to survive in the era of regional trade liberalization, Indonesian government is required to be more practical and 'down to business'. To improve the nation's social welfare, we can no longer depend only on large-scale enterprises and MNCs (Multinational Corporations). National development paradigm should be diverted to SMEs development as the backbone of the communities' subsistence. In facing China's economic dominance, ASEAN member countries must also be able to put aside political friction and ideological confrontation in the region."

"ABSTRAK

Perubahan yang cepat di lingkungan regional dan derasnya arus globalisasi jelas memunculkan tantangan-tantangan baru yang jauh lebih berat bagi ASEAN. Pengalaman di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kelembagaan yang memadai, termasuk yang bersifat regional kemajuan tidak mudah diraih. Mekanisme kelembagaan ini akan membantu mengumpulkan sumber daya dengan lebih efektif, seperti biaya bersama dan disribusi perolehan dengan lebih setara. ASEAN memerlukan konsolidasi kerjasama regional dan peningkatan kapasitasnya untuk bertindak dalam lingkup internasional. Ini memerlukan penyesuaian organisasi dan penerapan identitas internasional. ASEAN perlu memajukan integrasi yang lebih besar dan memiliki personalitas hukum. Agar memenuhi tantangan tersebut, ASEAN perlu memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ASEAN dilaksanakan secara efektif. Dan perancangan Piagam ASEAN berlaku sebagai langkah penting menuju pemenuhan persyaratan tersebut.

Penandatanganan Piagam ASEAN Desember 2008 menandai babak baru ASEAN dari kerjasama yang bersifat persaudaraan? menjadi organisasi yang berdasarkan suatu komitmen bersama yang mengikat secara hukum. Dengan kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, adanya mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian konflik, serta peningkatan peran dan mandat Seketariat ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implementasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang telah dicapai. Piagam ASEAN akan memberikan ASEAN dasar yang kokoh bagi kerjasama intra regional dan bagi peran internasional yang lebih efektif.

---

ABSTRACT

Rapid changes in the scope of regional and swift currents of globalization clearly raises new challenges that much harder for ASEAN. The past and present experience shows that without adequate institutional mechanism, including those that are regionally progress hardly to achieved. ASEAN needs regional cooperation consolidation and increase its capacity to act in international scope. This requires organizational adjustments and application of international identity. ASEAN needs to promote a large integration and have the legal personalities. In order to meet such challenges, ASEAN needs to ensure that the ASEAN agreements implemented effectively. The design of the ASEAN Charter is applicable as important step towards fulfilling these requirements.

The signing of ASEAN Charter in December 2008 marks a new phase of ASEAN from ?brotherhood cooperation? into an organization based on a shared commitment which is legally binding. With clear vision, goals, improvement of organization structures, decision-making mechanism and mechanism of conflict resolution, increasing role and mandate of the ASEAN Secretariat, is expected to a better ensure of the implementation of all agreements that has been achieved. The ASEAN Charter will give ASEAN a well-built foundation for intra-regional cooperation and more effective international role.

"

"Kawasan Asia Timur dewasa ini merupakan kawasan yang di tandai dengan berbagai kontradiksi. Di satu sisi ,dapat dikatakan bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama sepuluh tahun terakhir cukuup kondusif, kawasan ini termasuk kawasan yang cukup stabil dan dinamis, sehingga negara-negara di kawasan dapat lebih memusatkan perhatiannya baik pada upaya pemulihan ekonomi(dalam kasus Korea Selatan dan beberapa negara ASEAN) maupun dalam mempercepat pertumbuhsn ekonomi (khususnya dalam kasus China dan India)

---

."

"Association of South-East Asian Nation ASEAN merupakan organisasi regional Asia Tenggara yang berhasil membentuk area perdagangan bebas AFTA. Meskipun AFTA telah berhasi menurunkan tarif internal untuk anggotanya, hambatan perdagangan lain berupa hambatan non-tariff NTB di kawasan tersebut terus meningkat. Disisi lain, ASEAN memiliki tingkat demokrasi yang beragam antar negara anggotanya, yang berimplikasi pada perbedaan motif politik antar negara ASEAN dalam menetapkan kebijakan perdagangan dan pada akhirnya memengaruhi pola perdagangannya. Studi bertujuan untuk mencari tahu dampak dari tingkat demokrasi negara ASEAN terhadap pola impornya dengan negara ASEAN lainnya maupun negara non-ASEAN. Dengan menggunankan data panel perdagangan dari tahun 2005-2014 dan Polity Score sebagai representasi demokrasi dan melakukan analisis inferensial menggunakan model yang didasari oleh Gravity Model of Trade, ditemukan bahwa demokrasi memiliki dampak yang berbeda terhadap perdagangan intra-ASEAN dengan perdagangan extra-ASEAN, dimana demokrasi berpengaruh negatif pada perdagangan intra-ASEAN namun berdampak negatif bagi perdagangan ekstra-ASEAN. Dari hasil ini, ditemukan bahwa demokrasi negara ASEAN menyebabkan terjadinya trade diversion dari negara ASEAN menuju negara non-ASEAN yang berimplikasi pada berkurangnya integrasi ASEAN.

---

Association of South East Asian Nation ASEAN is a regional organization that have successfully form a free trade agreement AFTA. Despite of AFTA rsquo s success on decreasing internal tariff between it member countries, other form of trade barrier, which is non tariff barrier NTB has increased over time. On the other side, ASEAN member country have a diversed level of democracy which imply a difference of political motives on trade policy determination, which in turn affect its trade pattern. This study attempt to explore the effect of ASEAN member countries democracy on ASEAN trade with other ASEAN country and non ASEAN country.

By utilizing data panel of trade form 2005 2014 and Polity Score as the proxy for democracy and conducting a inferential analysis based on Gravity Model of Trade, it was found that democracy have different effect on intra ASEAN trade and extra ASEAN trade, where democracy have negative effect on ASEAN intra regional trade yet have positive effect on ASEAN extra regional trade. From these two results, it was found that democratization of ASEAN country caused a trade diversion from ASEAN country to non ASEAN country, which in turn imply a decrease on regional economic integration. "

"Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino".Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory".The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesisThe findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security."