Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat makin tingginya tingkat kompetisi antara perusahaan industri dan meningkatnya kebutuhan akan strategi untuk dapat bersaing dan yang menjadi terdepan dibidangnya, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang mendukung pengambilan keputusan strategi strategi jangka panjang ataupun menengah, Hal inipun juga berlaku pada industri tambang yang memiliki kondisi masa depan yang kadang tidak terprediksi. Oleh karena itu penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan tambang yang berlokasi di Jakarta. Corporate Planning Modelling adalah metode pendekatan sistemik yang menghubungkan fungsi produksi dan pemasaran ke dalam fungsi keuangan. Metode ini dapat digunakan perusahaan dalam meramalkan ketidakpastian tentang masa depan, dan dengan demikian dapat membuat asumsi tentang hasil pelaksanaan yang lebih eksplisit, sehingga mengarahkan perhatian pada implikasi yang mungkin dapat terlewatkan. Melalui metode Corporate Planning Modelling dibangun sebuah model persamaan simultan untuk melakukan suatu simulasi peramalan kondisi yang dilanjutkan dengan analisa sensitivitas. Dari hasil analisa sensitivitas didapatkan hasil apakah model yang dibangun akan stabil untuk digunakan perusahaan dalam perencanaan strategi perusahaan kedepannya.

---

Due to increased levels of competition between industrial companies and the growing need for strategies to be competitive and to be leading in their fields, companies need to do the planning that supports decision-making medium or long-term strategy. This has also applies to the mining industry has a future condition sometimes unpredictable. Therefore, the research carried out at a mining company located in Jakarta. Corporate Planning Modelling is a method of a systemic approach that links the production and marketing functions into the finance function.

This method can be used in predicting the uncertainty about the company's future, and thus can make assumptions about the implementation of a more explicit, thereby directing attention to the implications that might be missed. Through the Corporate Planning Modelling method constructed a simultaneous equation model to perform a simulation forecasting conditions, followed by sensitivity analysis. From the results of sensitivity analysis results obtained if the model is constructed to be stable for use in planning the company's future corporate strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran iklim keselamatan di PT XY yang merupakan perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di area divisi concentrating PT Z. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan semi kuantitatif. Data diambil pada Bulan Oktober – November 2022 dari area North South, SAG-Mill 1, dan SAGMill 2 dengan kuesioner yang diadaptasi dari NOSACQ-50 yang meliputi 7 variabel iklim keselamatan di tempat kerja. Kemudian, dilakukan wawancara beberapa pekerja sebagai bahan analisis mendalam untuk pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan iklim keselamatan PT XY ada pada angka 3,2 (Cukup Baik). Faktor Prioritas dan komitmen manajemen menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik), Pemberdayaan manajemen keselamatan menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik), Keadilan manajemen keselamatan menunjukkan angka 3,1 (Cukup Baik), Komitmen tenaga kerja terhadap keselamatan menunjukkan angka 3,3 (Cukup Baik), Prioritas keselamatan tenaga kerja dan tidak ditolerirnya bahaya dan risiko menunjukkan angka 3,1 (Cukup Baik), Pembelajaran, komunikasi, dan inovasi menunjukkan angka 3,3 (Cukup Baik), dan Kepercayaan terhadap keefektifan sistem keselamatan menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik).

---

This study aims to obtain an overview of the safety climate at PT XY, which is a mining service company working in the area of the PT Z concentrating division. This research uses a cross-sectional study design with a semi-quantitative approach. Data was taken in October - November 2022 from the North South, SAG-Mill 1, and SAGMill 2 areas using a questionnaire adapted from NOSACQ-50 which includes 7 climate variables of safety at work. Then, conducted interviews with several workers as material for in-depth analysis for discussion. The results showed that PT XY's overall safety climate was at 3.2 (Good Enough). Priority and management commitment factors show a score of 3.2 (Pretty Good), Empowerment of safety management shows a score of 3.2 (Pretty Good), Equity in safety management shows a score of 3.1 (Pretty Good), Workforce commitment to safety shows a score of 3, 3 (Pretty Good), Priority of labor safety and intolerance of hazards and risks shows a score of 3.1 (Pretty Good), Learning, communication, and innovation shows a score of 3.3 (Quite Good), and Trust in the effectiveness of safety systems shows a score 3.2 (Fair enough)."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Pembatalan tersebut disebabkan oleh tidak dipenuhi-nya Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh PT MMP dan juga terdapat kesalahan dari instansi yang berwenang yakni Kementerian ESDM dan Kementerian kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memberikan Izin Pemanfaatan Pulau Kecil kepada PT MMP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemberian Izin Usaha Pertambangan PT MMP sejati-nya telah sesuai dengan Pasal 65 UU No. 4 Tahun 2009. Kedua, Putusan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mencabut Izin Usaha Pertambangan PT MMP telah sesuai dalam menerapkan hukum, akan tetapi Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Ketiga, Perlindungan terhadap PT MMP selaku pelaku usaha yang Izin Usaha Pertambangan-nya dicabut adalah perlindungan secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009.

---

The focus of this thesis regarding the protection of PT MMP over its Mining Business Licenses which get through from Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 3109 of 2014 but then got annulled by the Administrative Court Jakarta Verdict No. 211/G/2014/P.TUN.JKT dated July 14, 2014, jo. High Administrative Court Jakarta Verdict No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT dated December 14, 2015, Jo. Cassation Verdict by the Supreme Court No. 255 K/TUN/2016 dated August 11, 2016. The annulment is caused by the Permission of Isle Utilization from Ministry of Marine Affairs and Fisheries is not fulfilled by PT MMP and also there is a mistake from the authorized institution such as Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries which cannot provide the Permission of Isle Utilization to PT MMP. This research is a legal research adopting normative juridical approach. The result of the research showed that: First, Mining Business Licenses of PT MMP is in accordance with the Article 65 to Law No. 4 of 2009. Second, the Verdict of The Court that has annulled the Mining Business Licenses of PT MMP is appropriate regarding to its implementation of law, but Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries should be responsible for the annulment. Third, the legal protection of PT MMP regarding to the revocation of its Mining Business Licenses is only criminal protection which has been regulated in Article 165 to Law No. 4 of 2009."

"ABSTRAKDalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACTIn the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number."

"The Philippine mining industry will never be the same again with the facelift. It has undergone with the recent passage and approval of the Mining Act. The law had long been awaited by the industry and foreign investors. It contains provisions which would allow Philippine's mining sector to make a significant contribution to the nation's effort to become a newly industrialized country in the 21st century."