Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas.2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor :1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas.2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

"

"ABSTRAKDewasa ini dalam penerapan hukum dalam praktekkepailitan sering terjadi kekeliruan, khususnya dalam halpengajuan permohonan pailit. Salah satu contohnya adalahdalam hal kreditur dengan kualitas apa yang dapatmengajukan permohonan pailit. Hal ini diakibatkan karenatidak terdapatnya definisi serta batasan yang jelas dalampasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan AtasUndang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang(UUK). Jika tidak diberikan pengertian yang jelas mengenaikreditur macam apa yang berkualitas sebagai pemohon pailit,maka hal ini dapat membawa kepada ketidakpastian hukum dimasa depan. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikanpemaparan mengenai hak kreditur preferen, dalam hal inikantor pajak dalam kepailitan dan khususnya dalam halmengajukan permohonan pailit dengan mengangkat kasus PT.Liman International sebagai contoh dimana salah satukreditur dalam kasus tersebut merupakan Kantor Pajak. Dalamkasus tersebut Kantor Pajak dianggap tidak mempuntaiwewenang untuk mengajukan permohonan pailit karenakualitasnya sebagai kreditur preferen, namun sebenarnyaKreditur Preferen mempunyai hak mengajukan permohonanpailit tanpa kehilangan hak jaminannya dan haknya untukdidahulukan. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca mendapatkan kejelasan mengenai hak krediturpreferen dalam kepailitan khususnya Kantor Pajak dalamKepailitan khususnya dalam mengajukan permohonan pailit."

"DKI Jakarta memiliki 13 jenis pajak daerah salah satunya pajak restoran Tahun 2014 yang lalu realisasi pajak restoran DKI Jakarta belum mencapai target yang dicanangkan Melihat hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yakni melalui ekstensifikasi pajak Penelitian ini akan mengidentifikasi upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap usaha penjualan makanan yang sedang berkembang di Jakarta yaitu food truck Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis Penelitian ini akan menganalisis potensi kelayakan serta faktor penghambat dalam upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap food truck serta pada akhirnya membuktikan bahwa food truck dapat menjadi objek pajak restoran baru dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran bagi DKI Jakarta Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai food truck dan masalah apabila food truck berpindah lokasi yang harus diselesaikan serta membuat Perda yang mengatur food truck apabila ingin mengoptimalkan ekstensifikasi pajak terhadap food truck.

---

DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck."