Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seminar Kebudayaan berlangsung di Banda Aceh, tanggal 21-25 Agustus 1972 diselenggarakan dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke-2 dan Dies Natalis Universitas Syi'ah Kuala ke-XI. Seminar yang mengambil tema "Faktor budaya dalam pembangun Propinsi Daerah Isticewa Aceh", telah membahas empat buah topik.Keempat topik yang diseminarkan yaitu : (l). wajah rakyat Aceh dalam lintasan sejarah, (2) hari depan kebudayaan Aceh, (3) kesenian Aceh identitas dan pengembangannya dlamalaa rangka kebudayaan nasional modern, (4) peranan sastra Aceh dalam sastra Indonesia, telah dibahas oleh budayawan-budayawan dari dalam dan luar daerah Aceh.Buku ini merupakan buku pertama, yang berisi hasil-hasil seminar dan bahan-bahan lainnya diluar bahan-bahan prasaran dan bandingan,"

"Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia.WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia.Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks.Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan."

"It has been studied the forecasting of electric power peak load in the Indonesian electric system byusing Artificial Neural Network (ANAU) Back Propagation method with the study period is 2000 - 2025.The long-range forecasting of electric peak load is influenced by economic factors. in this study, it?sselected the economic data which is estimated very influence to forecasting, which in this case becomeinput ofAN1\L i. e.: Gross of Domestic Product (GDP) per-capita, Population, Amount of Households,Electrification Ratio, Amount of CO, Pollution, Crude Oil Price, Coal Price, Usage of Final Energy,Usage Qf Final Energy on Industrial Sector; and Average Electric Charges. Data used for study areactual data, start year 1990 up to 2000. Result of the peak load forecasting in the end of study (2025) byusing ANN is 85,504 MHC meanwhile the load forecasting in the National Electricity General lan(NEGP) is 79,920 MW (the difference of both is about 6. 6%). Based on ANN approach is obtained resultsthat the peak load forecasting in Indonesia in the year 2005, 2010, 2015, 2020 and 2025 are 16,516 MHC24,402 MHC 36, 15 7 MIK 56,060 MW and85,584 MW respectively."

"Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sama dengan kalangan profesi hukum."