Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas perlindungan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dari perspektif kepentingan konsumen. Sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, perlindungan Indikasi Geografis sarat dengan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum saja tidak cukup, melainkan negara dalam menjalankan kedaulatannya juga harus memperhatikan kebutuhan dan kemanfaatan undang-undang tersebut bagi rakyatnya. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tidak mencerminkan hal itu. Hal ini didasari oleh: pertama, sistem perlindungan yang tidak berdasarkan perlindungan reputasi (reputation based protection) mengakibatkan relevansi perlindungan bukan untuk melindungi konsumen. Kedua, kewenangan untuk mendaftar justru menempatkan konsumen dalam posisi yang keliru. Ketiga, sistem perlindungan yang bersifat tertutup tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berkembang. Keempat, terdaftarnya Indikasi Geografis tidak serta-merta membuktikan bahwa perlindungan efektif diterapkan, karena setelah pendaftaran barang berIndikasi Geografis tersebut harus mampu menjamin mutu dan kualitasnya tidak hanya di atas kertas.

---

This dissertation discusses the protection of Geographical Indications in Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 from the perspective of consumer interests. As part of the Intellectual Property Rights regime most closely related to consumer protection, protection of Geographical Indications loaded with controversy. This study uses normative legal research methods. The results of this study proves that to produce a good legislation, state sovereignty and the rule of law is not enough, but the state in carrying out its sovereignty must also consider the need and benefit of these laws for their people. The Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 does not reflect that. This is based on: first, the protection system which did not adopt reputation-based protection resulting relevance of protection rather than to protect consumers. Second, the authority to register it puts the consumer in the wrong position. Third, the static protection system can not meet the consumers needs who are always evolving. Fourth, the registered Geographical Indication does not automaticaly prove that effective protection is applied, because after registration Geographical Indications of goods should be able to guarantee the quality not only on paper."

"Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam buku membahas secara lebih spesifik tentang aspek hukum pidana."

"Legal protection for intellectual property rights in Indonesia; collection of papers."

"ABSTRAKMeluasnya harta benda yang dapat dijadikan wakaf hadir melalui lahirnya undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004. Salah satu hal yang menarik dalam pasal 16 Undang-Undang wakaf adalah pernyertaan ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai aset/harta benda wakaf. sejalan dengan Undang-unang wakaf, pada Undang-undang yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual juga tercantum bahwa HKI dapat dialihkan sebagai wakaf. Namun demikian wakaf dengan harta/benda berupa Hak Kekayaan Intelektual masih sangat jarang dilakukan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yan mempengaruhi intensi masyarakat terhadap wakaf hak kekayaan intelektual. Faktor yang diduga dapat berpengaruh meningkatkan intensi masyarakat mewakafkan kekayaan intelektual diantaranya religiusitas, pemahaman mengenai wakaf dan HKI, perilaku ihsan serta kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Analisis data dari hasil survei terhadap 324 responden menggunakan Lisrel-SEM menemukan bahwa faktor kepercayaan kepada lembaga wakaf yang paling berpengaruh positif signifikan terhadap intensi masyarakat mewakafkan kekayaan intelektual sedangkan religiusitas tidak signifikan.

---

ABSTRACTThe expansion of waqf property is present through waqf law No. 41 of 2004. One of the interesting things in article 16 of the Waqf Law is the inclusion of provisions which state that Intellectual Property Rights (IPR) can be used as assets and properties for endowments. In line with the waqf law, the Law concerning Intellectual Property Rights also states that IPR can be transferred as waqf. However, endowments with assets and property in the form of Intellectual Property Rights are still very rarely carried out. The purpose of this study is to analyze the factors that influence people's interest in endowments of intellectual property rights. Factors that are suspected to be influential in increasing people's interest in endowments are intellectual property including religiosity, understanding of waqf and IPR, perceive Ihsan and trust in waqf institutions. The result of analysis data from 324 respondents using Lisrel-SEM found that the factor of trust in waqf institution had a positive significant effect on people's interest in endowing intellectual property while religiosity is not significant."

"Pembajakan film telah tumbuh menjadi epidemi di India meskipun hak kekayaan intelektual telah ditegakkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembajakan film berdampak pada industri perfilman India dan apakah peranan yang dipegang oleh hak kekayaan intelektual di India menyangkut hal tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan literature review. Untuk menyimpulkan, pembajakan film memiliki dampak sosial-ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan inovasi dan pertumbuhan industri film India. Selain itu, hak kekayaan intelektual India memiliki peran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemegang hak, namun penegakannya sejauh ini masih dianggap lemah dan karenanya, fungsi ini tidak bisa dicapai dengan optimal. Ini berarti, bahwa pemerintah dan hukum penegak harus meningkatkan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual dan untuk oknum-oknum di industri perfilman India harus menyesuaikan model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan situasi ini.

---

Movie piracy has become an epidemic in India, despite that the intellectual property rights have been enforced. Therefore, this study aims to analyze the extent to which movie piracy impacted the Indian motion picture industry and the role intellectual property rights play. Literature review is used to achieve the aim of this study. To conclude, movie piracy has socio-economic impacts on income, employment, and innovation and growth of the Indian motion picture industry. Furthermore, the Indian intellectual property right has a role on giving rights and protection to the right holders, however the enforcement is deemed weak and hence, the function is not optimized. This implies, that the government and law enforcer should improve its enforcement mechanism and the businesses in the Indian motion picture industry should adjust its business model to adapt to this situation."