Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT

The Dissertation problem is concerning about implementation of land adjudication project (LAP) for poor people in slum area at jakarta City. Realization of the project faced fact that the socio economic conditions of the people are heterogenic, and have been defended to through application of various social institutions and culture, including by poor people. People anticipate that project with that variation. After adjudication, existence of land certificate do not always in line with clauses and mechanism of other development projects, hence poor people even also perforce to anticipate that condition with some ability and many ways.

For the purpose of law and economics development for the poor people, this dissertation sees that target of adjudication influenced by a number of factors. So, the problem of this dissertation included an absolute poorness form, ownership doubting of land right, or the limited opportunity of poor people to access legal things. Not to mention existence of other resistance which faced by poor people after project of land adjudication done.

Land adjudication in fact is only one of the small shares or step of a big and wide development process. Adjudication is only a step early to follow that big current. But if poor people only base on land adjudication is not yet adequate. The poor needed many other formal prerequisites if they want to be successful. And, adjudication also is not ending result. Adjudication of course yields formal evidence, namely land certificate, but certificate remains to have to be related to other formal things so that can useful for them.

Thereby, development in fact affects less both for the poor. Development is not merely a planned process which isn't it become a set activity for whosoever, but require selected things, especially productive capital which can continue to develop. As a result, development become to side at owner of capital.

Field data indicated regarding importantly of give adequate attention to heterogeneity that happened, especially in slum area. Existing heterogeneity exactly can equip various concept and theory, for example hitting ?culture of poverty' nor macro social and micro social concepts of Southall (1973) less giving of attention at variant that happened and barbed with people dynamics in answering to all sort of matter which intervening their social group, Heterogeneity also indication of is existence of culture knowledge which vary at people which remain to slum area. Culture knowledge which vary that will be used them to answer to various development intervention. If we mentioned more pay attention, hence will be able to assist us to analyze the essence relation between society and development."

"Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land Administration Project (Lap) adalah proyek Badan Pertanahan Nasional tujuannya mrmpercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia sekaligus merupakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dibuktikan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Kelancaran pelaksanaan Pendaftaran. Tanah Secara Sistimatik melalui Proyek Administrasi Pertanahan yang dikenal dengan Ajudikasi dengan bentuk suatu struktur organisasi tidak bisa terlepas dari unsur manusia, baik nantinya duduk sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan, dalam hal ini sumber daya manusia tersebut mempunyai peran sentral. Keberhasilan pemimpin biasanya diukur dari efektivitas pelaksanaan tugas yang dibebankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dengan efektivitas organisasi pelaksana tugas Panitia Ajudikasi di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskrpitif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para pelaksana Proyek Ajudikasi di lima wilayah Kotamadya se DKI Jakarta. Untuk meneliti objek penelitian sampel digunakan responden pelaksana ajudikasi Tahun Anggaran 2000. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pernyataan. Dalam analisis data dilakukan dengan cara teknik korelasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai hubungnan yang signifikan dengan efektivitas organisasi proyek organisasi ajudikasi dan begitu pula variabel kepemimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan efektivitas organisasi proyek organisasi ajudikasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk meningkatkan efektivitas organisasi disarankan dalam menunjuk atau menempatkan orang selaku pelaksana proyek ajudikasi berikutnya sangat diperlukan peran kepemimpinan baik itu dari segi kemampuan, keteladanan serta dipertahankan budaya organisasi seperti kerja sama yang baik diantara sesama pelaksana (karyawan) dan diantara berbagai instansi lainnya."

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"This research deals with the poor quality of land certification service and poor communication and working motivation of government employees at the Land Office of South Jakarta Municipality. This research design in form of explanatory survey using line statistics analysis completed with confirmation using qualitative data through participatory observation on documents and in depth interviews to find out the essence of what and how good communication."

"Pertumbuhan Jakarta yang semakin pesat menyebabkan pembangunan di Jakarta terus meningkat dan menimbulkan permasalahan penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah sendiri dapat berpengaruh terhadap wilayah banjir, yakni dapat mempengaruhi kedalaman dan durasi banjir. Jakarta Barat, khususnya wilayah Rawa Buaya, merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan penurunan muka tanah dan banjir.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara penurunan muka tanah dengan wilayah banjir di Rawa Buaya.Metodologi yang digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara data sekunder titik pengamatan penurunan tanah yang diinterpolasi dan data kedalam dan durasi banjir yang diperoleh dari hasil survei lapang.Dengan menggunakan analisis autokorelasi spasial, korelasi antara penurunan muka tanah dengan kedalaman dan durasi banjir hanya terjadi di sebagian kecil saja dari wilayah Rawa Buaya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Moran’s I sebesar 0,361 dan 0,378 yang berarti memiliki korelasi spasial yang lemah. Pengaruh penurunan muka tanah terhadap kedalaman dan durasi banjir yang ditunjukkan dengan nilai R2 masing-masing hanya sebesar 13,1 persen dan 14,4 persen. Wilayah yang memiliki korelasi antara penurunan tanah dan wilayah banjir ada dibagian tengah hingga utara Rawa Buaya.

---

The rapid growth of Jakarta led to construction's rise and caused land subsidence problems. Land subsidence it self can work on the flood areas, which can affect the depth and duration of flooding. West Jakarta, particularly Rawa Buaya is a region with land subsidence and flooding's problems.

This study aimed to assess the correlation between land subsidence and flood areas in Rawa Buaya. The methodology used is correlation between secondary data of land subsidence's observations points that are interpolated and data of flooding’s depth and duration that are obtained from surveys.

By using spatial autocorrelation analysis, the correlation between land subsidence and flood’s depth and duration only occurs in a small fraction of Rawa Buaya. This is indicated by the values of Moran's I index that are 0.361 and 0.378, which means having a weak spatial correlation. The influence of land subsidence on flood’s depth and duration was indicated by R2's values that are 13.1 percent and 14.4 percent. The regions that has correlation between land subsidence and flooding there in the middle region to the north of Rawa Buaya."