Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."

"The focus of this research paper is to analyze the system of royalty tariff determination for television companies in Indonesia, through the decree issued by the National Collective Management Organization regarding royalty tariff for television companies as well as the agreement between PT. Surya Citra Media Tbl. and the National Collective Management Organization on the system and procedure of royalty collection for the commercial use of a song or music. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is that there are similarities between the royalty tariff calculations in Indonesia and in other countries such as Japan, Switzerland, and Netherlands, and that the agreement between PT. Surya Citra Media and the National Collective Management Organization is null and void. This research paper also suggests that PT. Surya Citra Media follows the decree issued by the National Collective Management Organization and then after it expires, discuss it again with other television parties to make a consensus so that the provisions and calculations will be agreed.

---

Fokus dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penentuan tarif royalti untuk perusahaan televisi di Indonesia, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai tarif royalti untuk perusahaan televisi serta perjanjian antara PT. Surya Citra Media Tbl. dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang sistem dan prosedur pengumpulan royalti untuk penggunaan komersial lagu atau musik. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari makalah penelitian ini adalah bahwa ada persamaan antara perhitungan tarif royalti di Indonesia dan di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Belanda, dan bahwa perjanjian antara PT. Surya Citra Media dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak sah. Makalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Surya Citra Media mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kemudian setelah itu berakhir, diskusikan lagi dengan pihak televisi lain untuk membuat konsensus sehingga ketentuan dan perhitungan akan disetujui."

"Pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam pembentukkan citra dan reputasi Korea Selatan. Namun pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada sektor pariwisata Korea Selatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2020, Pemerintah Korea Selatan bersama Korea Tourism Organization (KTO) mulai menggencarkan strategi nation branding daring yang mengedepankan sektor pariwisata. Salah satu caranya adalah melalui video musik Feel the Rhythm of Korea yang ditayangkan di YouTube. Penelitian ini ingin menganalisis pelaksanaan strategi branding negara Korea Selatan melalui seri video musik Feel the Rhythm of Korea (Season 1 dan 2, serta ITZY version) sebagai bagian dari brand pariwisata untuk meningkatkan sektor pariwisata Korea Selatan setelah pandemi Covid-19. Metode pada penulisan ini adalah analisis isi menggunakan analisis Semiotika Barthes berdasarkan empat elemen dari konsep nation branding serta konsep place branding: tourism branding. Hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa keempat elemen utama nation branding serta konsep place branding: tourism branding berhasil teridentifikasi dan terimplementasi dalam sepuluh video musik Feel the Rhythm of Korea yang dipilih. Oleh karena itu, strategi nation branding Korea Selatan melalui seri video musik Feel the Rhythm of Korea (Season 1 dan 2, serta ITZY version) sebagai bagian dari brand pariwisata Imagine Your Korea telah dilaksanakan dengan cukup baik.

---

Tourism is a sector that plays essential role in shaping the image and reputation of South Korea. However, the Covid-19 pandemic has had a significant impact on the South Korean tourism sector. To overcome this, in 2020, the South Korean Government and the Korea Tourism Organization (KTO) began to intensify an online nation branding strategy that prioritizes the tourism sector. One way is through Feel the Rhythm of Korea, music video series which is aired on YouTube. This study wants to analyze the implementation of South Korean nation branding strategy through the music video series Feel the Rhythm of Korea (Season 1 and 2, and ITZY version) as part of the tourism brand to improve South Korea's tourism sector after the Covid-19 pandemic. The method used in this study is content analysis using Barthes Semiotics analysis based on four main elements of the concept of nation branding and the concept of place branding: tourism branding. The findings and analysis show that the four main elements of nation branding and the concept of place branding: tourism branding have been identified and implemented in ten selected Feel the Rhythm of Korea music videos. Therefore, South Korea's nation branding strategy through the music video series Feel the Rhythm of Korea (Season 1 and 2, and ITZY version) as part of the Imagine Your Korea tourism brand has been implemented quite well."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin de minimis dalam perlindungan hak cipta karya musik atau lagu yang menggunakan metode sampling dalam proses penciptaannya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta). Semakin berkembanganya teknologi dalam bidang industri musik yang memunculkan cara-cara baru dalam proses penciptaan karya musik maupun lagu yang mana metode sampling adalah salah satu cara baru terebut, sehingga diperlukan analisa atas metode sampling serta penggunaan doktrin de minimis sebagai pembelaan atas kasus sampling karena pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian ini memaparkan penggunaan doktrin dan teori tertentu sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam menganalisi penggunaan doktrin de minimis dalam kasus music sampling serta perlindungannya dalam Hukum Hak Cipta.

---

The focus of this mini-thesis is to describe the application of de minimis doctrine on music and song work that use sampling in the process of creation under Coptyright Act. Modernization of technologhy in music industry bring new ways of composing and producing music or song, and sampling method is one of that new ways, because regulation about this new method still limited, it is necessary to analyze the method which is often use de minimis doctrine to defend that action. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions upon Copyright Law in analyzing the use of the doctrine of de minimis in the case of music sampling as well as protection in the Copyright Law."

"Tesis ini membahas evaluasi formatif Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan olah sebuah organisasi yang belum berhasil melakukan Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kampanye Sadar Hak Cipta yang dilakukan oleh PAPPR!. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian ini menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan dalarn tahapan program pereneanaan Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan. Pertama, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan periu melakukan analisa SWOT dalam tahap analisa masalah. Kadua, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan perlu menspesifikasi target kampanye. Ketiga, pelaku Kampanye Perubahan Sosial Anti Produk Musik Bajakan perlu merencanakan sebuah program evaluasi datam program perencanaannya.

---

This thesis talks about the formative evaluation of Social Change Campaign Against Music Piracy Product which is been done by an organization and haven't been succeed. This research case study is Sadar Hak Cipta Campaign by Indonesian Societies of Recording Singers, Composers and Music Arrangers. This is a qualitative research with evaluative design. At the end, this research recommending some points that should be done in Social Change Campaign Against Music Piracy Product planning program. First, by the analyzing problem step, Social Change Campaign Against Music Piracy Product campaigner should do the SWOT analysis. Second, Social Change Campaign Against Music Piracy Product campaigner needs to specify the campaign target."

"Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh pencipta maupun produser rekaman suara dan publisher dari adanya suatu perjanjian lisensi maupun perjanjian pengalihan hak cipta. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan terhadap perbanyakan dan pengumuman atas karya rekaman suara, bagaimana perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara, bagaimana kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI ditinjau dari hukum hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif berupa studikepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitianini yaitu ketentuan mengenai pengumuman dan perbanyakan karya cipta laguharus dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan jangka waktu tertentu yangdiatur dalam pasal 45 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupunpengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-undangHak Cipta No. 19 Tahun 2002. Seharusnya dalam gugatan ini pencipta tidakhanya mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia namun juga mengajukangugatan kepada PT. Arga Suara Kencana."

"Penelitian ini membahas mengenai tindakan pemutaran musik yang disinkronisasikan dalam film di bioskop berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta UUHC 2014 dengan mempelajari kasus perselisihan hak cipta karya musik yang digunakan dalam film Putusan Mahkamah Agung 2014Da202110 Kasus KOMCA vs. CGV karena Korea Selatan memiliki pasal khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang sinematisasi karya. Dengan ini, Penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah lisensi sinkronisasi musik dalam film mencakup izin untuk memutarnya secara publik di bioskop berdasarkan UUHC 2014? 2) Apakah tindakan pemutaran musik yang disinkronkan dalam film di bioskop dapat dianggap sebagai pertunjukan publik karya musik berdasarkan UUHC 2014 dan mengarah pada keputusan yang sama dengan resolusi kasus KOMCA vs CGV? 3) Apakah LMKN dan LMK, yang mewakili pemegang hak, memiliki wewenang untuk mengumpulkan royalti pertunjukkan publik atas musik yang disinkronkan dalam film langsung ke bioskop berdasarkan UUHC 2014.

---

This research discusses about the act of screening synced music in film in cinemas under Law No. 28 of 2014 on Copyrights UUHC 2014 by studying a case of copyrights dispute of musical works used in films Supreme Court Decision 2014Da202110 KOMCA vs. CGV case since South Korea has a specific article on its Copyright Act which regulates the cinematization of works. Herewith, the author proposes research questions: 1) Does the synchronization license of music in film covers the permission to publicly screen them in cinemas under UUHC 2014? 2) Can the act of screening synced music in film in cinemas be perceived as a separate musical works public performance under UUHC 2014 and lead to the same decision as the resolution of KOMCA vs. CGV case? 3) Do LMKN and CMOs, which represent the rights holders, have the authority to collect public performance royalties of synced music in film directly to cinemas under UUHC 2014."