Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Integrasi ekonomi antar negara menjadi sangat penting dan hal ini sangat terkait dengan adanya aktivitas perdagangan internasional dan interaksi pasar keuangan global. Saat krisis keuangan global uncul, seperti yang baru terjadi di tahun 2007 ndash; 2008, efek krisis tersebut menyebar dengan cepat ke banyak negara berkembang, termasuk Indonesia salah satunya. Untuk memahami efek krisis tersebut, penelitian ini menggunakan teknik cointegrasi dengan melihat hubungan jangka panjang antara Real Effective Exchange Rate REER dan integrase perdagangan pada era sebelum dan setelah krisis. Hasil analisis penelitian dengan metode Autoregressive Distributed Lag ARDL menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang sebelum perode krisis, namun pada periode setelah krisis justru terdapat hubungan postif jangan panjang antar variable. Melalui hasil tersebut, diperoleh kesimpulan secara umum bahwa peningkatan integrase perdagangan akan diasosiasikan dengan apreasiasi REER setelah krisis keuangan global.

---

Economic integration among countries becomes substantial, and it can be represented by the activity of international trade and global financial market. Once a crisis emerges, like Global Financial Crisis in 2007 2008, its damage can widely spread into developing countries such as Indonesia. To understand the crisis effect, this research discusses the long run relationship between real effective exchange rate and trade integration during the pre and post crisis periods by applying cointegration technique. The autoregressive distributed lag ARDL analysis shows the evidence supporting no long run relationship during the pre crisis period, but the positive relationship during the post crisis period. This result suggests that intensified trade integration would be associated with real exchange rate appreciation after the Global Financial Crisis."

"Education is regulated as an important sector of service trade under the framework of General Agreement on Trade in Services (GATS). Regardless many potential benefits that countries might generate from trade liberalization, commitment to aforementioned sector remains unpopular among World Trade Organization (WTO) member countries since its inception in 1995. WTO members have specific conditions influencing their responses towards liberalization of education sector. Therefore, this literature review identifies differences as well as similarities of developed countries and developing countries to discover explanation behind countries’ acceptance or reluctance towards liberalization of education sector. This study also discusses principal issues regarding liberalization of education sector.

---

Pendidikan diregulasi sebagai salah satu bagian dari sektor jasa di bawah kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS). Meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari liberalisasi perdagangan, komitmen liberalisasi sektor pendidikan di antara negara-negara anggota WTO masih rendah semenjak institusi tersebut berdiri tahun 1995. Negara-negara memiliki beragam pertimbangan yang mempengaruhi responsnya terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, literature review ini mengidentifikasikan perbedaan serta persamaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk menemukan alasan di balik dukungan ataupun penentangan negara terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Tulisan ini juga mendiskusikan isu-isu utama yang berkenaan dengan liberalisasi sektor pendidikan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ketidakpastian terhadap fleksibilitas institusi internasional dalam kasus kerja sama perdagangan Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) antara Tiongkok dengan Taiwan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Taiwan menarik untuk diteliti karena kedua negara tersebut dapat menjalin kerja sama dalam sebuah institusi, meskipun hubungan politik antara keduanya kerap dipenuhi oleh ketegangan. Penelitian ini menggunakan teori rational institution design yang menjelaskan bahwa negara merancang institusi internasional sesuai dengan hambatan yang dimilikinya. Teori rational institution design menggagas bahwa ketidakpastian sebagai hambatan kerja sama menyebabkan terbentuknya institusi internasional yang fleksibel. Metode process-tracing digunakan untuk meraih penjelasan mengenai mekanisme kausal antara ketidakpastian dan fleksibilitas institusi internasional dalam proses pembentukan ECFA. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ECFA dirancang dengan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian mengenai politik domestik di Taiwan, secara khusus adalah pergantian kekuasaan di Taiwan yang berdampak pada perkembangan hubungan lintas selat Taiwan. Melalui rangkaian negosiasi, Tiongkok dan Taiwan memilih untuk merancang ECFA dengan fleksibilitas sebagai perjanjian sementara yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian serta memasukkan ketentuan pemutusan kontrak ke dalam rancangan ECFA. Rancangan institusi tersebut dipilih oleh Taiwan dan Tiongkok dengan mempertimbangkan perlawanan terhadap ECFA dari partai oposisi Taiwan, karena keduanya tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap ECFA apabila partai oposisi berkuasa di Taiwan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the impact of uncertainty on the flexibility of international institution within the case of trade cooperation between China and Taiwan in Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Cooperation between China and Taiwan is a considerably interesting subject, because they managed to establish a cooperation agreement despite their constrained political relations. I utilized rational institution design theory as an analytical framework in assessing how states design international institution based on the cooperation barriers they face. The theory suggested that uncertainty as cooperation barrier led to the formation of flexible institution. Process-tracing method was applied in this research to acquire explanation of causal mechanisms between uncertainty and the flexibility of ECFA. Findings in this research show that the flexibility possessed by ECFA is a response to uncertainty about Taiwans domestic politics, particularly power shift in Taiwan that gives significant impact on the development of cross-Strait relations. Throughout a series of negotiations, China and Taiwan decided to design ECFA with some degree of flexibility as an interim agreement that does not specify any deadline and ECFA also includes termination clause. The institutional design is chosen because China and Taiwan needs to consider resistance from Taiwanese opposition parties towards ECFA, as they are uncertain about what the opposition will do to ECFA once they are in power. "