Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Penelitian tentang analisis formulasi kebijakan atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan mulai dari tahap penyusunan, agenda, hingga tahap formulasi kebijakan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka menyesuaikan NJOPTKP PBB dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar penetapan NJOPTKP PBB, dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menemukan nilai penghitungan wajar dan inflasi yang menjadi faktor utama dalam kenaikan NJOPTKP PBB. Dengan demikian diharapkan pemerintah menetapkan besarnya NJOPTKP PBB secara berkala dengan mempergunakan nilai penghitungan wajar.

---

Researh on policy formulation analysis of property tax exemption (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011) is to find out policy formulation, starting from preparation stage, agenda setting, up to policy formulation. The research was made to adjust property tax exemption with economic development, monetary, and value of tax object. This research also to find out the factors of property tax exemption establishment, using qualitative approach and qualitative data with indeep interview. Researcher find out fair value, and conclude that inflation is the main factor on determining property tax exemption. Therefore, the goverment be expected to determine property tax exemption periodically, using fair value."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh negaranegara anggota ASEAN dalam memberikan Tax Holiday, perbedaan dan persamaan kriteria yang digunakan, kekurangan dan kelebihannya, serta mengetahui kriteria yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN menerapkan kriteriakriteria tertentu dalam pemberian fasilitas Tax Holiday. Kriteria-kriteria yang diterapkan tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut dalam memberikan fasilitas Tax Holiday, pemerintah setempat dapat menjaring investasi yang benar-benar dibutuhkan dalam memajukan perekonomian negara di masa datang, terutama apabila seluruh kriteria diterapkan secara konsisten. Namun demikian, penerapan kriteria-kriteria tersebut menimbulkan diskriminasi antar industri.

---

This study aims to analyze the criterias implemented by ASEAN member countries on the granting of Tax Holiday, the similarities and the differences of those criterias, pluses and minuses, and to determine criterias that can be implemented in Indonesia. The result of this study concludes that ASEAN member countries are implementing certain criterias on granting the Tax Holiday depending on their national interest. By implement those criterias, governments have greater opportunities to attract the most qualified investment. In other hand, the implementation of those criteria reflects discrimination policy of government in industrial sectors."

"Skripsi ini membahas kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame di Kota Bandar Lampung di tahun 2011. Permasalahan yang muncul adalah banyaknya penyelenggaraan reklame di Kota Bandar Lampung. Penyelenggaran reklame banyak, namun penerimaan Pajak Reklamenya sedikit. Pemerintah Kota melakukan formulasi kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame (NSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan kenaikan NSR di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan kenaikan melewati beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian masalah, agenda kebijakan, dan formulasi proposal kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam formulasi proposal kebijakan tidak tepat karena tidak berdasarkan analisis potensi Pajak Reklame.

---

This undergraduate thesis discusses the increasing Advertising Rent Value policy in Bandar Lampung Municipality which occurred in 2011. The problem is because there is large amount of billboards in the municipality of Bandar Lampung. The fact that there is a massive billboards in Bandar Lampung are inconsistent with the Advertising Tax revenue that can be collected in the Municipality of Bandar Lampung, therefore the Municipality of Bandar Lampung is deciding to formulate the increasing Advertising Rent Value. The purpose of this study was to determine the increasing advertising rent value on advertising tax in Bandar Lampung. The method used is a qualitative approach.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: identifying problems, setting the agenda, and the formulation of policy proposals. Researchers concluded that the Local Government's decision resulting in the formulation of policy proposals by increasing the rent value of advertising is not precise because they did not formulate the increases based on the advertising tax potential analysis."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Meningkatnya minat terhadap hewan peliharaan mendorong pertumbuhan populasi dan penjualan hewan peliharaan. Melihat dari karakteristik Pajak Penjualan Barang Mewah, hewan peliharaan dinilai memenuhi karakteristik tersebut. Penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari peningkatan penjualan hewan peliharaan ini dapat menjadi potensi yang baik untuk menambah pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan hewan peliharaan sebagai suatu objek Pajak Penjualan Barang Mewah dan bagaimana formulasi kebijakan yang tepat untuk pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah atas hewan peliharaan yang tergolong mewah.

---

The rise of people's interests in pets encourages the population growth and sales of pets. Based on the characteristics of Sales Tax on Luxury Goods, pets are assessed to be qualified to such characteristics. The income of Sales Tax on Luxury Goods due to the increase of the pets sales can be potential to increase state’s income. This research aims to investigate the properness of pets as Luxury Goods Objects and how to formulate the proper policy of Sales Tax on Luxury Goods on pets as Luxury Goods Objects."