Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan pokok danpenghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Disamping itupenelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam implementasikebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2di UPPD Menteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana kebijakandan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah UPPD Menteng sebagaipelaksana teknis kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalampelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya SDMdan sarana/prasarana pendukung

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of principal reduction policy and theelimination of administrative sanction of land and building tax receivables in UPPDMenteng. Besides, this study also discusses the analysis of the inhibiting factors inthe implementation of principal reduction policy and the elimination of administrativesanctions land and building tax receivables in UPPD Menteng . This research wasconducted using qualitative approach through in-depth interviews of the policyimplementor and also the study of literature. The results of this study are UPPDMenteng as the technical implementor of policies have been carrying out a policy inaccordance with the prescribed rules. But still found some obstacles in theimplementation of policies that socialization of the policy is not maximized and thelack of human resources and facilities or infrastructure support."

"Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari segi objek pajak ataupun subjek pajak. Implikasi dari dispute tersebut adalah timbulnya potensi yang hilang dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang bersumber dari tunggakan bandara dan adanya pungutan PBB-P2 tersebut juga dapat mengganggu arus kas dan biaya psikologi Wajib Pajak.

---

This research discusses about the Rural and Urban Property Tax Collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on Certainty Principle. Soemitro's theory (1988) about the principle of certainty were used in this research as the main theory. In addition, this research used post positivist approach with studying of literature and depth interviews as data collection.

The results of this research shows that the collection of rural and urban property tax in Hang Nadim International Airport has yet to reflect the principle of certainty, include the tax object and the subject to tax. The dispute implications caused the incidence of potencial lost in Batam's Region Own Source Revenue which was sourced from the airport rural and urban property tax arrears and the collection of that tax also disrupt Taxpayers's cash flow and psychological cost."

"Prospek bisnis properti merupakan sumber potensial untuk perpajakan sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menata kembali perangkat peraturan perpajakan jenis pajak penghasilan terutama yang berkaitan dengan bisnis properti atau real estate.Berhubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Dengan demildan maka perusahaan properti tidak lagi dikenakan pajak berdasarkan net income tetapi menjadi bersifat final.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah pajak penghasilan dengan tarif final akan memberatkan atau meringankan bagi bisnis properti.Berdasarkan teori Global Income Taxation yaitu semua penghasilan, dari manapun sumber diperoleh, tambahan penghasilan untuk wajib pajak yang sama , diperlakukan sebagai satu kumpulan penghasilan dan dikenakan suatu formula tarif. Pajak Penghasilan di Indonesia seharusnya memegang prinsip Global Income Taxation, yang pads dasarnya mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.Penghasilan tersebut merupakan penghasilan bruto yang dapat dikurangi oleh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau merupakan net income. Namun demikian dengan berlakunya tarif final, maka Indonesia juga menganut prinsip Schedular Income Taxation yaitu setiap kategori penghasilan atau bagian dari penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang terpisah. Dengan kata lain, seluruh penghasilan bersihnya dikenakan pajak dengan cara pembagian atau golongan.Penelitian yang dilakukan penulis adalah membaca, membahas, menelaah konsep konsep, teori, literatur yang berhubungan dengan kebijaksanaan pajak penghasilan terhadap perusahan properti. Penulis mendapatkan data sekunder dan juga laporan keuangan 12 perusahaan dari 20 perusahaan properti terbesar di Indonesia, masing-masing lima tahun buku dari tahun 1992 sampai tahun 1996.Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak tehadap perusahaan properti yang bersifat final akan meringankan wajib pajak yang memiliki net income yang semakin meningkat, dan memberatkan bagi wajib pajak yang baru tumbuh atau masih rugi. Dengan demikian pengenan pajak yang bersifat final terhadap perusahaan properti tidak sesuai dengan azas keadilan dan mempunyai dampak berkurangnya penerimaan pajak dari sektor properti.Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan di Indonesia sebaiknya memegang prinsip Global Income Taxation agar azas keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk ini penulis menyarankan sebaiknya pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya memperhat kan fungsi pendapatan tetapi juga harus memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip perpajakan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema hybrid financial instrumentsdalam penghindaran pajak internasional, menganalisis ketentuan pencegahanpenghindaran pajak dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 atas hybrid financialinstruments, serta potensi penerapan rencana aksi 2 BEPS dalam ketentuanpencegahan penghindaran pajak. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatifdengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan skemahybrid financial instruments sebagai penghindaran pajak internasional karenamodal dan utang serta efeknya dividen atau bunga menjadi tidak netral dalampengenaan pajaknya. Ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam UU Nomor36 Tahun 2008 belum mengatur secara spesifik atas transaksi hybrid financialinstrument dan belum efektif untuk mencegah penghindaran pajak hybrid financialinstrument.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the hybrid financial instruments in therespect of tax avoidance on cross-border transactions, to analyze the anti-taxavoidance rule in the Act No. 36 of 2008 in an effort to anticipate the tax avoidancehybrid financial instruments, as well as to analyze the potential implementation ofthe action plan 2 BEPS on anti-tax avoidance rule. The approach in this study isqualitative with descriptive analysis. The results showed that hybrid financialinstruments use as international tax avoidance, especially by multinationalcompanies as capital and debt and its effect later to dividends or interest it becomesneutral in tax imposition. The anti-tax avoidance rule in the Act No. 36 of 2008 hasnot been set up specifically on hybrid financial instrument transactions and noteffective yet to prevent tax avoidance of hybrid financial instrument."

"Tesis ini membahas cara penentuan penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final yang dilakukan oleh PT. "X", yakni perusahaan yang memperoleh penghasilan utama dari kegiatan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan dan juga penghasilan lain seizin dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan menetepkan penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung dalam Pajak Penghasilan final dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian adanya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan cara pandang antara pihak otoritas pajak dan Wajib Pajak PT. "X" dalam menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyempumaan dan penegasan olch pihak otoritas pajak terhadap peraturan pajak final khususnya mengenai jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu penting untuk melibatkan semua Wajib Pajak yang melakukan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan masukan-masukan untuk penyempumaan dan penegasan definisi penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait dengan usaha tersebut

---

This theses discusses the way of detemination of income tax imposition which is subject to final tax and non final tax done by PT. "X", the company that camed major income from rent of land and/or building and also camed income from business other than income from rent of land and/or building. and then compared with the tax regulation in determining income as the tax base to calculate final income tax from rent of land and/or building. This research is descriptive. The research showed that there is difference in viewpoints betwecn tax authority and tax payer PT “X” in determining the tax base to calculatefinal income tax on income carned from rent land and/or building. This research suggest that this improvement must be done by tax authority to assert and confirm final taxregulation especially gross amount of income as the tax base to calculate income tax from rent of land and/or building. In addition it is also important to involve tax payers which conduct business on rent of land and/or building in order to obrain inputs for the improvement and relicf definition of gross amount to determine the tax base to be associated with the business."

"Industri properti di Indonesia adalah industri yang menjadi patokan dalam memprediksi kinerja ekonomi nasional karena industri tersebut sebagai penyumbang terbesar PDB. Selain itu dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan, industri ini menunjukan adanya prospek yang baik di masa depan yang salah satunya adalah sektor properti perkantoran. Oleh karena itu, sektor properti perkantoran dapat mengembangkan bisnisnya melalui pembangunan gedung-gedung baru. PT X sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri properti perkantoran berencana untuk membangun gedung baru dan telah menuangkannya dalam rencana bisnis namun belum termasuk dengan perencanaan pajak.Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Dengan manajemen pajak, perusahaan dapat mencapai tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba serta likuiditas yang seharusnya melalui usaha yang efisien. Sementara itu, dengan perencanaan pajak perusahaan dapat merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tanpa suatu tindakan yang illegal. Adapun rencana bisnis yang disusun memiliki tujuan agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan.Rencana pengembangan bisnis PT X untuk membangun gedung baru telah memasukkan aspek keuangan. Dalam aspek tersebut meliputi proyeksi penjualan dan proyeksi arus kas serta terdapat pula beberapa alternatif rencana pembiayaan pembangunan gedung baru, meliputi: Financing by Corporation, Financing by Bank, dan Financing by Owner.Aspek keuangan dalam rencana pengembangan bisnis PT X digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pajak namun demikian dari hasil evaluasi menunjukan beberapa kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu proyeksi modifikasi yang lebih logis dan reasonable sesuai dengan sifat bisnis properti. Hasil analisis atas proyeksi atau performa modifikasi diketahui bahwa dalam prespektif perencanaan pajak, Financing by Bank adalah pembiayaan yang paling efiesien dengan alasan: (1) perkiraan PPh Badan yang terendah daripada pembiayaan yang lain dan (2) memiliki kelebihan dari segi bisnis. Selain itu, analisis menunjukan adanya pengenaan pajak yang lain meliputi PPh Potongan Pemungutan (Pasal 21 dan Pasal 23), PPN, dan PPnBM, sehingga perusahaan dapat memperkirakan berapa jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor."

"Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternai ineiaiuj penggabunganusaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruhmengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenaj masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebaban kerugian pajak.Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macamliteratur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya.Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagaj data.Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatanini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskanlagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf edan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungandari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atasketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983."

"Penggunaan mata uang asing memang cukup rentan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Untuk melindungi aktiva atau pasiva yang rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif Swap. Melalui instrumen keuangan derivatif Swap, risiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau diperkecil. Bahkan dengan lindung nilai (hedging), Wajib Pajak dapat menciptakan keuntungan melalui pergeseran risiko. Oleh karena itu, perlindungan nilai melalui penggunaan istrumen derivatif, khususnya Swap, merupakan fenomena menarik untuk menentukan pengenaan pajaknya.Wajib Pajak dapat menggunakan Swap jenis interest rate swap atau currency swap. Interest rate swap merupakan transaksi pertukaran bunga. Selisih lebih pertukaran bunga Swap yang diterima (cash flow in) merupakan obyek pajak. Sedangkan currency swap merupakan transaksi pertukaran mata uang dengan denominasi yang berbeda. Selisih antara kurs pada saat pertukaran (spot rate at exchange rate) dengan kurs pada saat kontrak Swap berakhir (spot rate at inception) merupakan obyek pajak.Karakterisasi penghasilan merupakan permasalahan yang timbul dalam transaksi Swap. Terdapat kecenderungan bahwa fiskus mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi Swap sebagai penghasilan bunga, padahal transaksi Swap bukan transaksi pinjam meminjam. Berhubung transaksi Swap, merupakan kontrak jangka panjang, permasalahan lain yang timbul adalah saat pengakuan kuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui._transaksi Swap untuk kepentingan pengenaan pajaknya.Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor penentu untuk mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi Swap adalah karakteristik atau sifat (nature) Wajib Pajak dan tujuan dilakukannya transaksi Swap, apakah untuk tujuan lindung nilai (hedging) atau untuk trading. Sedangkan tujuan dilakukannya transaksi Swap merupakan faktor penentu dalam menentukan metode pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi Swap. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak tersedianya ketentuan perpajakan yang rinci dan comprehensive yang mengatur tentang pengenaan pajak atas transaksi Swap. Beberapa ketentuan perpajakan yang sudah ada, sebaiknya dikaji kembali karena terdapat pertakuan Pajak Penghasilan atas transaksi Swap yang kurang tepat apakah dianaiisa dengan menggunakan teori-teori yang ada."

"[ABSTRAKDalam melakukan penjualan tanah dan/atau bangunan, developer properti awalnya membeli sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat induk atas nama developer. Sertifikat induk tersebut nantinya harus dipecah menjadi sertifikat pecahan sesuai dengan rencana pengembangan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai Akta Pengalihan Hak yang sah secara hukum. Proses pemecahan sertifikat tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun untuk rumah dan sampai dengan 5 tahun untuk apartemen. Sebelum pembuatan AJB dilakukan proses validasi terhadap pajak-pajak yang berkaitan dengan transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan tersebut. Namun karena adanya jeda yang cukup lama antara transaksi sampai pembuatan AJB maka terjadi perbedaan pendapat dalam menggunakan dasar pengenaan pajak antara fiskus dan Wajib Pajak. Untuk mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih berupa kekurangan pembayaran pajak oleh developer. Permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya proses bisnis karena tidak bisa dibuatnya AJB sampai kekurangan pajak yang ditagihkan dilunasi oleh developer. Developer harus menanggung kerugian jika developer memutuskan untuk melunasi kekurangan tersebut karena biaya tersebut tidak bisa dibebankan. Penentuan saat terutang pada peraturan yang berlaku belum sesuai dengan konsep yang ada karena terdapat ketidakjelasan kalimat yang menimbulkan 2 (dua) saat terutang dalam satu transaksi, padahal pajak yang bersifat final hanya dikenakan 1 (satu) kali.

---

ABSTRACTAt the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there?s a dispute. It doesn?t mention clearly when the time of tax due is., At the beginning, property developers bought a broad area of land which will be developed according to the developing plan. That area was registered on one land deed on behalf of developer. The land deed has to be divided as one of the main requirements to make Acquisition Rights of Land and Building Deed. The process of dividing the deed takes 1-2 years for houses and up to 5 years for apartments. Another requirement of making Acquisition Rights of Land and Building Deed is to validate all taxes that have been paid. But because there is a pause between transaction until the making of Acquisition Rights of Land and Building Deed, a dispute arise between tax authority and developers about tax base. To analyze this problem, researcher use qualitative descriptive research method and collect the data through deep interview and library study. The dispute causes underpayment of final income tax which belongs to developers and that will interrupt the business. The settlement of tax due is the main reason why there’s a dispute. It doesn’t mention clearly when the time of tax due is.]"