Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Bolivia telah sukses melaksanakan nasionalisasi sektor migasnya pada 2006, melalui strategi peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang sektor migas renegosiasi kontrak dengan pengelola sektor migas Bolivia serta penguasaan mayoritas saham perusahaan asing yang beroperasi di sektor migas Bolivia. Untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia dapat dilakukan dengan nasionalisasi sektor migas. Strategi nasionalisasi sektor Migas Bolivia tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapatnya bebcrapa perbedaan kondisi yang terdapat di Indonesia dan Bolivia. indonesia akan lebih efektif apabila melaksanakan nasionalisasi melalui peraturan dan perundangmndangan, khususnya dengan melakukan revisi UU No. 22 Tahun 2001.

---

Bolivia has been successfully carrying out the nationalization of oil and gas sector in 2006 through a strategy of regulation / legislation that regulates the oil and gas sector; renegotiate contracts with oil and gas sector managers in Bolivia, and mastery of the majority shares of foreign companies operating in Boliviais oil and gas sector. To achieve energy security in Indonesia can be done with the nationalization of oil and gas sector. Nationalization of Bolivian oil and gas sector strategy is not entirely applicable to Indonesia. This is because the presence of several dyfferent conditions found in Indonesia and Bolivia Indonesia will be more qfective if carried through the natzbnalieation through regulations and legislation, especially with the revised Law. 22 of 2001."

"Untuk mengatasi isu lingkungan hidup, Indonesia menargetkan bagian energi terbarukan pada bauran energi primer sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target kapasitas terpasang dari energi tenaga surya adalah 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050. Salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia, memiliki pertumbuhan energi tenaga surya yang signifikan karena kerangka kebijakan, peran perusahaan listrik nasional-nya, dan kondisi industri PV. Oleh karena itu, skripsi ini akan memprojeksikan ketercapaian Indonesia pada target tenaga surya di RUEN menggunakan strategi Malaysia & inisiatif Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan strategi Business as Usual (BAU), dan hasilnya menunjukan bahwa ketercapaian pada target RUEN masih di bawah 22% untuk kedua strategi.

---

To address environmental issues, Indonesia aims to achieve a 23% renewable energy share by 2025 and 31% by 2050. According to National Energy Plan (RUEN), the target for solar energy installed capacity is 6.5 GW by 2025 and 45 GW by 2050. Looking at one of Indonesia neighbouring country, Malaysia, have a significant growth on solar energy as a result from their policy framework, role of national electricity company, and the PV industry condition. Therefore, this thesis will be projecting Indonesia's progress on solar energy target in RUEN using Malaysia's approach & Tenaga Nasional Berhad (TNB) initiatives and using Business as Usual (BAU) scheme, in which the result shows that achievement on RUEN target still below 22% for both schemes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia dilakukan sejak Tahun 1990, sedangkan di Malaysia dilakukan sejak tahun 1986. Pada umumnya Undang-Undang Deposit kedua negara hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain: a) Jumlah koleksi yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, di Indonesia 2 (dua) eksemplar terbitan cetak dan 1 (satu) eksemplar terbitan non cetak, sedangkan di Malaysia 5 (lima) eksemplar terbitan cetak dan 2 (dua) eksemplar terbitan non cetak. b) Penyimpanan, di Indonesia disimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, sedangkan di Malaysia disimpan di empat tempat yaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, di Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Sabah, dan di Pulau Pinang. c) Imbalan harga, di Indonesia koleksi diserahkan secara gratis sedangkan di Malaysia harga buku yang dianggap mahal mendapat penggantian sebesar 30% dari harga penerbitan. d) Sanksi, pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia denda 5 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan, sedangkan di Malaysia hanya denda 3 ribu ringgit. Kedua negara belum maksimal melaksanakan Undang Undang Deposit dan masih terfokus pada terbitan komersial. "