Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman.

---

The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Permasalahan Tesis ini adalah apa dan bagaimana bentuk Dasar Hukum dan Pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian terbatas kepada Satuan Preventif PPNS, Satkamling dan Satpam ? Termasuk awal dan alasan keberadaannya, perkembangannya lebih lanjut dan manfaatnya.Tujuan Penelitian adalah bahwa Penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan Dasar Hukum itu dalam pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu, kelemahan, kegagalan dan kekurangannya, termasuk keberhasilan dan kemanfaatan sesungguhnya.Dalam Kerangka Penulisan, pada Operasionalisasi Konsep Desentralisasi yang dilaksanakan, digambarkan dasar Hukum yang dimilikinya, bagaimana sebenarnya keberadaannya dan kekuatan Dasar Hukum itu, mendasar atau tidaknya, serta bagaimana wujud penerapannya pada Badan -penerima Dersentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksploratif, historis melalui kepustakaan dan penuturan para akhli, para sarjana, sesepuh Polri dan fungsionaris Badan Kepolisian terbatas melalui wawancara.Upaya Pencegahan dan pelayanan Kepolisian dalam rangka pengayoman, perlindungan dan pertolongan pada masyarakat merupakan tujuan utama, tetapi Desentralisasi belum memiliki dasar hukum yang kuat dan mendasar, sehingga mengakibatkan dalam proses tugasnya back Subjek, metode dan pengenalan dan penanganan Obyeknya belum berfungsi dengan back.Oleh karenanya Peneliti berusaha menelusuri dimana kendala, kelemahan, kekurangan serta hal-hal apa yang menyebabkan kurang memberi Pemberdayaan dan kewibawaan pada penerima Desentralisasi itu dilapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Wewenang Kepolisian terbatas itu tidak berjalan dengan baik karena Badan-badan Kepolisian penerima Desentralisasi itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pelaksana Satkamling dan Satpam. Karenanya Pemberdayaan dalam bentuk kewenangan bertindak yang kuat Kepolisian terbatas tersebut tidak dapat diharapkan.Untuk dapat memantapkan dan meningkatkan keberhasilan dan pemberdayaan yang diharapkan, perlu segera Badan itu diberi dasar hukum yang kuat melalukan Reinventing Fungsi dan Kewenagan Kepolisian terbatas dengan baik dan menerapkan manajemen Kepolisian Modern pada Polri."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa keberadaan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara adalah sebuah modal dasar untuk mendapatkan pembangunan yang berkualitas. Di antara unsur penting modaJ pembangunan adalah Ketahanan Nasional (Tannas) yang mantap, meskipun keberadaaa Tannas bersifat dinamis. Di sisi lain salah satu unsur dalam Tannas adalah kekuatan apa yang dimlliki sebuah bangsa. Negara Indonesa memiliki modal yang kuat akan keberadaan pemuda yang mencapai 20 persen dari total penduduk (Data BPS).Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi sebuah lembaga terdepan dalam pembentukan pemuda yang berkualitas di dalam memahami 'Tamms. Di antara program yang dikembangkan Kemenpora adalab Tannasda (Ketahanan Nasional untuk Pemuda). Program yang dilaksanakan sejak Tabun 2007 dan dilaksanakan sotabun sekali ini perlu dikaji tingkat efektivitasnya. Penelitian ini menggnnakan pendekatan kualitatif (a qualitative approach). Dalam pengnmpulan data, peneliti menggunakan metode kaantitatif dan knalitatif."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"Latar BelakangDalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa.Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita.Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil.Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk."