Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal mempunyai peranan penting untuk perekonomian Indonesia. Pasar modal tidak hanya menunjang perekonomian Indonesia, tetapi juga merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian indonesia. Salah satu yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah saham (pasar saham). Sekarang ini, pasar saham dipenuhi dengan ketidakjelasan. Nilai saham yang bersifat naik turun mengakibatkan prediksi pasar saham merupakan suatu anjuran untuk mengambil sebuah keputusan dalam dunia pasar saham. Salah satunya yang dapat diprediksi adalah momentum.Dalam memprediksi momentum pasar saham tersebut dapat digunakan pemodelan fuzzy logic. Dalam melakukan pemodelannya, akan digunakan data historis 14 hari yang terdiri dari nilai open, high, low, dan close untuk memprediksi kategori momentum pasar saham selama 5 hari kedepan. Kategori momentum pasar saham yang akan digunakan ada tiga, yaitu Bullish, Neutral, dan Bearish. Untuk melakukan percobaan akan digunakan data nilai saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor properti dan real estate.

---

Capital market has important role in Indonesia?s economy. Capital market does not only support the economy of Indonesia, but also being an indicator Indonesia?s economy improvement. Something that has been traded in stock market is stock (stock market). Nowadays, stock market is full of uncertainty. That uncertainty values make predicting stock market is all that we have to do before we make a decision in stock market. One that can be predicted in stock market is momentum. To forecast stock market momentum, it can use fuzzy logic model.

In the process of modeling, it will be used 14 days historical data that consisting the value of open, high, low, and close, to predict the next 5 days momentum categories. There are three momentum categories namely Bullish, Neutral, and Bullish. To illustrate the fuzzy logic model, we will use stocks data from several companies that listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in property and real estate sector."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Kepastian hukum pemilikan tanah diawali dengan kepastian hukum letak batas bidang tanah. Penentuan letak batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemilik hak atas tanah yang berbatasan dan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya perbedaan data fisik dalam sertipikat hak atas tanah yang berbatasan tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah atas perbedaan data fisik pada sertipikat hak atas tanah yang berbatasan, dan solusi penyelesaian dalam upaya pencegahan terjadinya perbedaan data fisik bidang tanah berbatasan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang berbatasan belum terlaksana dengan baik oleh karena faktor hukum yang lemah dan sistem publikasi negatif bertenden positif, serta petugas dan pejabat kantor pertanahan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pendaftaran tanah, serta ketidakpedulian masyarakat dalam proses penetapan batas bidang tanah. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah atas perbedaan data fisik pada sertipikat hak atas tanah yang berbatasan adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya pencegahan terjadinya perbedaan data fisik bidang tanah berbatasan di masa yang akan datang adalah dengan merubah sistem pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif atau setidaknya unsur positif dalam sistem publikasi negatif lebih ditingkatkan lagi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat menjadi semakin kuat.

---

Legal certainty land ownership started by legal certainty the limits of land parcels. The determination of the limits of land parcels done by the landowner and the neighboring landowners known as the contradictoire delimitation principle. This research aims to review the implementation of the contradictoire delimitation principle to legal certainty the land rights which borders and to know the causes of the difference of physical data on certificate of bordering land rights, the legal protection against the holders certificate of land rights over the difference of physical data on the certificate of bordering land rights, and solution in the effort of prevention of the difference of physical data on certificate of bordering land rights in the future. This research is the juridical normative research with secondary data. The results of the discussion indicates that the implementation of the contradictoire delimitation principle to legal certainty the land rights which borders have not done well because of the weak law factors and the system of negative publicity positive tendentious, as well as the officers and officials of the land office do not apply the precautionary principle in the process of land registration, and indifference of public in the process of setting limits land parcels. Legal protection of the certificate holders against land over differences physical data on certificate of rights over the lend bordering is preventive legal protection and repressive legal protection. Efforts to prevent for differing data physical the field of land bordering in the future is to change the system land registration being a system of positive publicity or at least the positive element in the system negative publicity be improved so public trust in certificate is becoming stronger."

"Peralihan dan pembebanan hak atas tanah semestinya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Guna menjamin kepastian hukum maka perbuatan untuk mengalihkan maupun membebani hak atas tanah harus dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuat di hadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, notaris/ PPAT harus mematuhi ketentuan dalam UUJN, Kode Etik Notaris maupun Kode Etik PPAT. Baik notaris maupun PPAT, dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak amanah, penuh rasa tanggung jawab, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Namun dalam kenyataannya, ditemukan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Brt, di mana dalam pembuatan akta autentik oleh notaris dan PPAT justru terdapat tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait tanggung jawab Notaris dan PPAT yang melakukan pemalsuan surat dalam pembuatan akta untuk mengalihkan dan membebani hak atas tanah, dan pelindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mengetahui terjadinya peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang didasarkan surat palsu oleh notaris dan PPAT. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan dsta sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab notaris dan PPAT yang melakukan pemalsuan surat adalah secara pidana, perdata dan administratif. Selanjutnya, terkait pelindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mengetahui terjadinya peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang didasarkan surat palsu oleh notaris dan PPAT adalah melalui pelindungan hukum represif, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan akta autentik ke Pengadilan Negeri, gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan permohonan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Surat Keputusan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

---

The transfer and encumbrance of land rights should be carried out in accordance with the provisions of the legislation. To ensure legal certainty, the act of transferring or encumbering land rights must be documented in an authentic deed made in the presence of a notary/land deed official (PPAT). As a public official who creates authentic deeds, notaries/PPAT must comply with the provisions in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and the PPAT Code of Ethics. Both notaries and PPAT, in carrying out their duties, must act with trustworthiness, a sense of responsibility, honesty, diligence, independence, and impartiality. However, in reality, a case was found in the West Jakarta District Court Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, where in the creation of authentic deeds by the notary and PPAT, there was actually a criminal act of forgery of documents. Therefore, the issue raised in this research is related to the responsibility of Notaries and PPATs who commit forgery in the creation of deeds to transfer and encumber land rights, and the legal protection for heirs who are unaware of the transfer and encumbrance of land rights based on forged documents by Notaries and PPATs. This doctrinal research collects secondary data through literature study, which is analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be explained that the responsibility of notaries and PPAT who commit document forgery is criminally, civilly, and administratively. Furthermore, regarding legal protection for heirs who are unaware of the transfer and encumbrance of land rights based on forged documents by notaries and PPAT, it is through repressive legal protection, namely by filing a lawsuit for the annulment of authentic deeds to the District Court, a lawsuit for the annulment of the Ownership Certificate issued by the Head of the National Land Agency to the Administrative Court, and submitting a request to the Head of the National Land Agency to annul the Ownership Certificate through a Decree. Based on the West Jakarta District Court Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt."