Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya partisipasi melalui internet terhadap keterlibatan warga negara dengan mediasi pengetahuan politik, efikasi politik, dan ketertarikan politik. Dengan kerangka pemikiran budaya partisipasi, penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Regular Universitas Indonesia dengan sampel 376. Penelitian ini menggunakan cross sectional survey. Analisis data dengan menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan pendekatan dua langkah (two step approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya partisipasi melalui internet berpengaruh pada efikasi politik dan keterlibatan warga negara meski pengaruh tersebut tidaklah kuat. Hasil penelitian ini merekomendasikan literasi media baru, dalam hal ini internet.

---

This study examines the effects of participatory culture through internet on the citizen engagement with the mediation of political knowledge, political efficacy, and political interests. With the cultural framework of participatory culture, this study involves 376 Regular Students of University of Indonesia as the samples. This study uses cross sectional survey. Meanwhile, the data is analyzed by using structural equation modeling (SEM) with a two-step approach. The finding shows that the participation culture through internet effect on the political efficacy and the citizen involvement though the effect is not strong. This study recommends new media literacy, namely internet."

"Pengiriman surat elektronik pemasaran atau dikenal dengan email marketing yang dilakukan tanpa persetujuan sah secara eksplisit telah menjadi suatu masalah yang mengganggu kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu permintaan persetujuan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui metode opt-in kepada konsumen sebelum dapat melaksanakan pengiriman surat elektronik pemasaran. Dalam hal ini, tidak adanya pembatasan metode opt-in yang dapat digunaj menimbulkan kebingungan bagi konsumen, dan bagi pelaku usaha dalam mengaplikasikannya dalam formulir permintaan persetujuan terkait. Hal tersebut dapat mengancam pemenuhan hak konsumen atas rasa aman dan nyaman. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normative serta pendekatan komparatif dimana Penulis membandingkan peraturan serta penerapan opt-in di Indonesia dan Kanada. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa pengaturan metode permintaan persetujuan opt-in di Indonesia belum cukup melindungi konsumen walaupun telah terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujan konsumen sebelum dapat mengirimkan surat elektronik pemasaran e-commerce. Sementara itu, Kanada telah mengatur metode opt-in secara lebih terbatas dengan melarang metode opt-out seperti pre-checked boxes serta permintaan persetujuan langsung melalui surat elektronik. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memberikan panduan lebih terkait penerapan metode opt-in dalam rangka melindungi konsumen dan mempermudah pelaku usaha dalam meminta persetujuan.

---

Marketing electronic mail, also known as email marketing, which is carried out without explicit valid approval has become a problem that disturbs consumer comfort. Therefore, a request for approval is required by business actors through the opt-in method to consumers before sending marketing e-mails. In this case, the absence of restrictions on the opt-in method that can be used creates confusion for consumers, and for business actors in applying it in the related approval request form. This can threaten the fulfillment of consumer rights to a sense of security and comfort. This research was conducted in the form of normative juridical research and a comparative approach in which the author compared the regulations and implementation of opt-in in Indonesia and Canada. The results of the research in the preparation of this thesis are that setting the opt-in approval request method in Indonesia is not enough to protect consumers even though there is an obligation for business actors to obtain consumer approval before sending e-commerce marketing e-mails. Meanwhile, Canada has regulated the opt-in method in a more limited way by prohibiting opt-out methods such as pre-checked boxes and direct approval requests via electronic mail. This research suggests that Indonesia should provide more guidance regarding the application of the opt-in method in order to protect consumers and make it easier for business actors to seek approval."

"Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

---

Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary "

"[ABSTRAKDalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untukmeningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberianinformasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagisemua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badanhukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawabNotaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agartercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam prosespenerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukanpemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnyakepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusantersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidakcukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digitaldengan digital certificate.

---

ABSTRACTIn the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate., In the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate.]"

"Email is the language of business today, but most organizations dont have a set of email rules that enable the quick, smart, and efficient use of email communication. Heres how to quickly learn about email business etiquette, increase your email efficiency, deal with email interruptions, and how to avoid legal woes that stem from email. Dont let email become a source of stress or a time waste that consumes up to one-third of your productivity."

"Email merupakan bentuk komunikasi bisnis yang sifatnya cepat, murah dan mudah digunakan, terutama untuk pesan-pesan yang dikirim dalam perusahaan ( internal message). Fasilitas ini sangat rentan terhadap berbagai gangguan spam, diantaranya adalah banyaknya spam pada inbox user serta dikeluhkannya beberapa email yang dikirim masuk ke dalam junk mail (keranjang sampah) yang mengakibatkan terganggunya komunikasi. Selain itu akan mengakibatkan pemborosan sumber daya jaringan serta waktu dan tenaga yang ada. Mengingat spam adalah suatu masalah dengan berbagai macam faktor, maka perlu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut baik dari sisi pemakai email maupun dari sisi pengelolanya, permasalahan ini dapat diatasi melalui pembenahan pada sisi manajemen email yang dapat dilakukan melalui segi teknis seperti adanya sistem filtering dan blocking."

"Instant Messaging is a powerful business communications tool, but it can get companies into a big mess - quickly. The "Instant Messaging Handbook" addresses the potentially costly legal, regulatory, productivity, security, training, and management challenges that IM brings to the workplace. This timely guide offers workable solutions for establishing and enforcing rules and policies, controlling IM content, deploying security and monitoring technology, maintaining employee productivity, and maximizing the business potential of IM technology. A best practices toolkit for workplace IM usage, the "Instant Messaging Handbook" will help employers keep their organizations out of harm's way, while giving employees access to a cutting-edge, productivity enhancing tool."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pengaruh permission e-mail marketing terhadap brand image dan consumer behavior. Penelitian ini menggunakan desain riset konklusif desriptif single cross-sectional kepada 185 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden yang dipilih merupakan responden yang memiliki Starbucks Card dan menyetujui untuk dikirimkan e-mail oleh Starbucks. Setelah mengolah data menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan AMOS 21, didapatkan hasil bahwa permission e-mail marketing mempunyai peran dalam membangun attitudes toward e-mail ad, attitudes toward e-mail ad mempunyai peran dalam membangun brand image, serta brand image dapat mendorong consumer behavior. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceived intrusiveness tidak melemahkan secara signifikan pengaruh permission e-mail marketing terhadap attitudes toward e-mail ad, serta brand image tidak dapat secara langsung mempengaruhi consumer response tanpa melalui intentions toward sender. Hasil lain yang didapatkan adalah dua aspek dari permission e-mail marketing, yaitu quality of information dan financial rewards merupakan aspek terpenting dalam membangun attitudes toward e-mail ad yang positif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the effect of permission e mail marketing on brand image and consumer behavior. This study used conclusive descriptive single cross sectional research and the 185 respondents were drawn through purposive sampling. The criteria of the respondents must had Starbucks Card and allow Starbucks to send them e mail advertising. The gathered data then analyzed using Structural Equation Model SEM with AMOS 21. The result showed that permission e mail marketing had a role in building attitudes toward e mail ad, attitudes toward e mail ad had a role in building brand image and brand image encouraged consumer behavior. The result also stated that perceived intrusiveness didn rsquo t weaken the effect of permission e mail marketing on attitudes toward e mail ad and brand image couldn rsquo t affect consumer response without intentions toward sender. Beside that, it also stated that the two aspects of permission e mail marketing, which was quality of information and financial rewards, had an important part in building positive attitudes toward e mail ad."