Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan PPh OP atas personal trader (Wajib Pajak) dilakukan secara self assessment system dengan mengharapkan voluntary compliance di mana Wajib Pajak tersebut harus melaporkan sendiri pajak terutangnya pada akhir tahun. Oleh karena kurangnya pengawasan atas penerapan self assessment system tersebut, dan online forex trading yang dilakukan menggunakan Broker luar negeri, maka Wajib Pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat aggressive. Dalam penerapan PPh OP tersebut, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi Wajib Pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.

---

This thesis discusses the application of Personal Income Tax from online forex trading that using foreign Broker. This research approach is qualitative descriptive research. The result of this research is the application of Personal Income Tax on personal trader (the taxpayer) are performed in self assessment system to expect voluntary compliance where taxpayers must report their own taxes payable at the end of the year. The lack of supervision on the implementation of self assessment system, and because of online forex trading are performed using foreign Broker, the taxpayer has a tremendous opportunity to do aggressive tax avoidance. In the application of the Personal Income Tax, there are also some barriers that may occur both in terms of taxpayer itself and in terms of government. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing sebagai pelaporan SPT secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktor-faktor tersebut berupa relative advantage, compatibility, complexity, trialability, observability, social norm, dan self-efficacy sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah intensi penggunaan sistem e-filing. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online dan mendapatkan responden sebanyak 238 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relative advantage, observability, social norm, dan self-efficacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi penggunaan sistem e-filing. Sedangkan compatability, trialability, dan complexity ditemukan tidak memiliki pengaruh yang siignifikan terhadap intensi penggunaan sistem e-filing.

---

This study aims to determine the factors that may affect the taxpayers' intention in using the e-filing system as online tax filing through website Directorale General of Taxation (DJP). These factors are relative advantage, compatibility, complexity, trialability, observability, social norm, and self-efficacy as an independent variable. While the dependent variable in this study is the intention of the use of e-filing system. The study was conducted by distributing online questionnaires and get as many as 238 respondents. The results shows that the relative advantage, observability, social norm, and self-efficacy had a significant influence on the intention use e-filing system. While compatability, trialability, and complexity did not have significant influence to the intention use e-filing system."

"Perkembangan strategi pemasaran pada online marketplace menghadirkan adanya suatu profesi baru yaitu pemasar afiliasi (affiliate marketing). Adanya ikatan kontrak antara online marketplace dengan pelaku profesi pemasar afiliasi dalam melakukan pemasaran menimbulkan adanya penghasilan bagi pemasar afiliasi. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perspektif mengenai penghasilan atas pelaku profesi pemasar afiliasi pada online marketplace. Belum adanya kepastian mengenai klasifikasi dan sistem pemberian pengasilan terhadap program pemasaran afiliasi ini berpotensi untuk menimbulkan ambiguitas mulai dari online marketplace yang melakukan pemotongan pajak penghasilan, hingga pemasar afiliasi sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima saat harus melaporkan SPT PPhOP secara self assesment system. Sebab, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan akan mengikuti kategori jenis penghasilan yang ada. Maka dari itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas kepastian klasifikasi penghasilan yang bersumber dari program pemasaran afiliasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait klasifikasi kategori pajak penghasilan dan proses penerapan pemotongan pajak pada program pemasaran afiliasi di online marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pemasar afiliasi dipotong PPh 21 sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang menerima komisi oleh online marketplace selaku badan yang membayarkan penghasilan dan dikategorikan sebagai business income sebagai perkerjaan bebas. Pada praktiknya pemotongan PPh 21 pada program pemasaran afiliasi masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yang paling utama yaitu adanya salah potong tarif PPh 21 dalam perhitungan pajak terutang bagi program pemasar afilaisi dan proses pemberian bukti potong yang belum terpenuhi dari sisi online marketplace.

---

The development of marketing strategies in the online marketplace presents a new profession, namely affiliate marketing. The existence of a working agreement contract between the online marketplace and the affiliate marketer profession in conducting marketing product indicates the emergence of income for affiliate marketers. However, in practice, there are many perspectives regarding the income of the affiliate marketer profession in the online marketplace. The lack of certainty regarding the classification and income generation system for affiliate marketing programs has the potential to create ambiguity, ranging from online marketplaces that withhold income tax, to affiliate marketers who are taxed on income received because basically the imposition of income tax varies according to the category of income. which exists. Therefore, it is necessary to review the certainty of income classification from affiliate marketing programs. The purpose of this study is to obtain and analyze an overview related to the classification of income tax categories and the process of applying tax deductions to affiliate marketing programs in the online marketplace. This research is qualitative research with qualitative data analysis techniques and data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study state that the income received by affiliate marketers is deducted from Withholding Tax article 21 by the online marketplace as the agency that pays the income and is categorized as business income from free work. In practice, withholding Withholding Tax article 21 in affiliate marketing programs, there are still some obstacles. The main obstacle is the incorrect amount deduction of the Withholding Tax article 21 rate in calculating the tax payable for the affiliate marketer program and the process of Withholding Tax slip that has not been fulfilled from the online marketplace."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

---

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."

"Tesis ini membahas mengenai aspek Pajak Penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh Online Travel Agent (OTA) dengan skema merchant model di sektor perhotelan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa dari 14 karakteristik atau kategori yang ditinjau dari agency theory dan konsep pengakuan pendapatan, 11 karakteristik menunjukan OTA merchant model sebagai prinsipal. Belum terpenuhinya semua karakteristik tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam penentuan OTA merchant model sebagai agen atau prinsipal. Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh OTA merchant model harus dilakukan dengan berdasarkan pada model bisnis, nature transaksi, dan mempertimbangkan kebijakan kebijakan supply-side tax policy dan pro corporate cash flow sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi OTA merchant model termasuk dalam rangka melakukan tax planning.

---

The online travel agent (OTA) merchant model differs from a traditional agency model. The tax approach is different. This paper examines the OTA merchant model characteristics from agency theory and revenue recognition viewpoints. It also examines income tax practices on income earned by using the OTA merchant model. Lastly, the paper studies how the OTA merchant model implements tax planning. The research method used is the qualitative approach with a descriptive design. The main argument is that there is a discrepancy between the characteristics of the OTA merchant model and the sales contract for hotel rooms using the agency theory and revenue recognition concepts, which undermines the role of OTA merchant model as principals or agents. Of the 14 characteristics analyzed, 11 showed the OTA merchant model to be the principal. Income tax practice of income received by the OTA merchant model should be based on the business model and the nature of the transaction. It should also consider the supply-side tax policy and pro-corporate cash flow policy, as it will provide legal certainty for the OTA merchant model when implementing tax planning."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) sudahtepat. Akan tetapi peraturan ini memang memberikan dampak ketidakadilan bagi Wajib Pajak kelompok tertentu dalam masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajaknya. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah agar Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengkaji penerapan tarif PP No.46/2013 dengan memperhatikan penerapan PPh final untuk setiap sector industry atau bidang usaha,mengingat sektor UMK Mmempunyai cakupan bidang usaha yang sangat luas dan masing-masing bidang usaha tersebut mempunyai sebaran margin yang tidak sama dan tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tatacara penerapan PP No.46/2013 agar masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan penerbitan ketentuan tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat segera melakukan harmonisasi dan menyempurnakan ketentuan anti transfer pricing PER-32/PJ/2011 sehingga transaksi antar perusahaan afiliasi yang telah dipecah agar tetap diakumulasi dan diwajibkan melakukan dokumentasi transfer pricing.

---

The purpose of this study is to analyze the issues and the impact of the adoption of final income tax to the revenue derived by individual and corporate taxpayers with certain gross turnover in accordance with Government Regulation No. 46 in 2013 ("PP No.46/2013"). There are many opinionsarising inthe communitywith the implementation of the aforesaid regulation among others, with regards to the tax legal basis forthe issuanceandthe issue of injustice. With this in mind, the author is interested to assess further the relevant topic.

The results showed that thetax legal basis forthe issuance ofGovernment Regulation no. 46Year 2013 i.e. Article4 paragraph (2) and Article 17,paragraph (7) has beenaccurately applied. Notwithstanding this, this regulation indeed creates injusticeimpactsforcertain groups ofTaxpayerinthe community andprovides an opportunity forthe taxpayerstoreducetax cost.

The effort to overcome the issue is that the Government, in this case the Directorate General of Taxation, need to examine the implementation of PP No.46/2013 with regard to application of the final income tax in each industry or business sector, given the scope of the UMKM sector has a very broad field of business and each such area has unequal distribution margins as well as continue to conduct socialisation to the community for the application of PP No.46/2013. These efforts are aimed for the community to be able to understand the background and the purpose of the issuance of the relevant regulation. In addition, the Directorate General of Taxation is expected toimmediately harmonize and enhance the anti-transfer pricing provisions of PER-32/PJ/2011, split transaction between affiliated companies is still required to be accumulated and supported with transfer pricing documents."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi terhadap perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi ekspatriat pada tahun 2023. Subjek yang digunakan dalam laporan ini adalah Warga Negara Filipina yang bertugas di Indonesia bernama Mr. M. Selama berada di Indonesia, Mr. M mendapatkan dua jenis penghasilan yaitu penghasilan luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia dan Penghasilan luar negeri lainnya. Sesuai dengan kontrak kerja di Indonesia, pajak penghasilan Mr. M secara langsung dibayarkan oleh perusahaan BB Filipina Inc yang menyebabkan tidak mempunyai bukti potong atas pajak penghasilan. Hasil evaluasi dalam perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Mr. M menunjukan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan karena alasan tertentu.

---

This internship report explains the evaluation of the calculation and reporting of the Annual Tax Return of expatriate individuals in 2023. The subject used in this report is a Filipino citizen serving in Indonesia named Mr. M. During his stay in Indonesia, Mr. M earned two types of income, namely foreign income in connection with his work in Indonesia and other foreign income. In accordance with the employment contract in Indonesia, Mr. M's income tax is directly paid by the company BB Philippines Inc which causes him to have no withholding slip for income tax. The evaluation results in the calculation and reporting of Mr. M's Annual Tax Return show that most of them are in accordance with applicable tax regulations. Although there are some things that are not in accordance with the provisions for certain reasons."