Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"Redistribusi tanah sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria adalah usaha pemerintah dalam menata kembali distribusi kepemilikan tanah agar tercipta penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan metode instrumental variable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Sukamulya meningkat 2 prob 0 01 akibat dari program redistribusi tanah dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karenanya reformasi agraria perlu diteruskan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan memberikan akses dan pemilikan lahan kepada petani.

---

Land redistribution as part of land reform is government's initiatives to reorganize the distribution of land to make equality in land tenure issues. The aim of this research is to analysis the impact of land redistribution toward social welfare in Sukamulya village Rumpin sub district Bogor Regency using a quasi experimental with instrumental variables method. The result of this research show positive effect on household's income beneficiaries as an impact of the program. The income are increase about 2 prob 0 01 relative to the control group. Overall the findings suggest that landreform's quantity and quality need to be continued and improved by giving access andland ownership for peasant."

"Tingginya angka laju pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dalam 3 dekade terakhir menyebabkan permintaan akan pelayanan prasarana kota meningkat tajam. Hal ini mendorong pemerintah untuk membangun prasarana kota secara besar-besaran, meluas dan terencana. Pembangunan prasarana kota dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, untuk memacu perkembangan ekonomi dan mengarahkan perkembangan fisik kota. Kepentingan pembangunan prasarana kota untuk mengarahkan perkembangan fisik kota adalah untuk mencapai kualitas tata ruang perkotaan yang baik sehingga kota layak untuk dihuni oleh penduduknya.Penelitian mengenai manfaat pembangunan prasarana kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk telah banyak dilakukan. Namun pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap kualitas tata ruang belum banyak diteliti. Kualitas tata ruang merupakan salah satu faktor yang membentuk kualitas Iingkungan hidup perkotaan. Dengan meneliti kualitas tata ruang suatu wilayah, dapat diketahui gambaran kualitas lingkungan hidup wilayah tersebut.Penelitian ini menilai kualitas tata ruang suatu kawasan dengan mengukur variabel-variabel tertentu sebagai indikator dari kualitas tata ruang tersebut. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa (i) kualitas tata ruang pada koridor perkembangan perkotaan ditentukan oleh faktor-faktor kepadatan hunian, koefisien dasar bangunan, penggunaan tanah, garis sempadan bangunan, dan pohon peneduh; dan bahwa (ii) perkembangan fisik perkotaan di lokasi penelitian cenderung menyebabkan rendahnya kualitas tata ruang kawasan tersebut.Lokasi penelitian merupakan penggalan prasarana jalan yang telah mengalami perubahan kondisi sebagai akibat dari pelebaran pada tahun 1997 - 1999. Jalan yang menghubungkan Kota Cibinong dengan Kota Citeureup sekarang ini telah berkembang menjadi koridor perkembangan perkotaan yang memiliki peran ekonomi yang cukup penting bagi Kabupaten Bogor.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif dan survey. Variabel yang diteliti adalah Kepadatan Hunian dan Koefisien Dasar Bangunan (dua indikator terpilih yang mewakili faktor daya dukung lingkungan), Kecocokan Penggunaan Tanah (indikator terpilih yang mewakili faktor fungsi lingkungan), Ketaatan Garis Sempadan Bangunan dan Ratio Pohon Peneduh (dua indikator terpilih yang mewakili faktor estetika lingkungan). Variabel dipilih berdasarkan pertimbangan batasan operasional kualitas tata ruang dan kemungkinan ketersediaan data.Penilaian kualitas rata ruang dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian setiap variabel terhadap tolak ukur tertentu. Tolak ukur dikembangkan dari ketentuan variabel-variabel tersebut yang dialur di dalam berbagai peraturan daerah Kabupaten Bogor terkait dan beberapa referensi lainnya. Skala penilaian yang digunakan di dalam tolok ukur adalah 1 (sangat buruk) sampai dengan 5 (sangat baik).Hasil analisis univariat dengan metoda distribusi frekuensi memperlihatkan bahwa variabel Kepadatan Hunian dan Koefisien Dasar Bangunan memiliki nilai buruk. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di lokasi penelitian telah melampaui ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayahnya, dan sebagian besar bangunan dibangun dengan melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayahnya.Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa variabel Kecocokan Penggunaan Tanah memiliki nilai menengah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata guna lahan dibandingkan bangunan yang digunakan sesuai dengan ketentuan rencana tata guna lahan. Hal ini membelikan gambaran bahwa perkembangan fisik perkotaan yang terjadi di lokasi penelitian tidak sepenuhnya mendukung fungsi lingkungan yang diinginkan.Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa variabel Ketaatan Garis Sempadan Bangunan memiliki nilai yang cukup baik dan Ratio Pohon Peneduh memiliki nilai yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak bangunan yang menaati ketentuan garis sempadan bangunan, namun sebagian besar halaman bangunan tidak memiliki pohon peneduh atau memiliki pohon peneduh kurang bila dibandingkan dengan luasnya.Secara keseluruhan, nilai rata-rata kualitas tata ruang lokasi penelitian adalah menengah, namun secara distributif, sebagian besar bangunan sampel berada pada kelompok yang berkualitas buruk dan sangat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Tata Ruang Lokasi Penelitian yang dibentuk oleh variabel-variabel Kepadatan Hunian, Koefisien Dasar Bangunan, Kecocokan Penggunaan Tanah, Ketaatan Garis Sempadan Bangunan dan Ratio Pohon Peneduh berada dalam keadaan yang cenderung buruk.Hasil analisis univariat juga memberikan petunjuk bahwa variabel Ketaatan Garis Sempadan Bangunan dan Ratio Pohon Peneduh merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan kualitas tata ruang di lokasi penelitian. Hasil analisis multivariat dengan metoda analisis faktor menunjukkan bahwa faktor yang dibentuk dari kombinasi variabel Koefisien Dasar Bangunan, Ketaatan Garis Sempadan Bangunan, dan Ratio Pohon Peneduh merupakan faktor yang berdasarkan uji validasi sampel, sangat stabil, Artinya faktor tersebut dapat digeneralisasi untuk menganalisis populasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata ruang di lokasi penelitian sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel Koefisien Dasar Bangunan, dan oleh variabel Ketaatan Garis Sempadan Bangunan dan Ratio Pohon Peneduh.Dari hasil analisis tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan kualitas tata ruang di lokasi penelitian sangat di pengaruhi oleh variabel Ketaatan Garis Sempadan Bangunan dan Ratio Pohon Peneduh.Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian di atas, dapatlah diajukan saran sebagai berikut:1) Indikator/variabel yang digunakan di dalam penelilian ini adalah merupakan ketentuan di dalam rencana kata ruang wilayah daerah. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan model bagi pemerintah daerah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kualitas tata ruang bagian-bagian wilayahnya.2) Indikator/variabel yang dinilai berpengaruh kuat terhadap kualitas tata ruang di lokasi penelitian perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan perkembangan fisik perkotaan.3) Pemerintah daerahn perlu menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) setiap bagian wilayah yang telah menunjukkan perkembangan yang cepat.4) Penelitian serupa sebaiknya menggunakan variabel yang lebih beragam dan sampel yang lebih banyak.

---

The high rate of urban population growth in Indonesia in the last 3 decades increasing high demand of urban infrastructures. This situation encourage the Government to build a huge, wide and planned urban infrastructure. The development of urban infrastructure were intended to fulfill the basic needs of inhabitant, to spur ahead economic development of the city, and to lead physical development of the city. The significances of urban infrastructures development in leading physical development of the city is to accomplish a good urban area spatial quality suitable to be inhabited by its inhabitants.The research concerning to the benefits of urban infrastructure development in fulfilling the basic needs of inhabitant were mostly performed. However the influence of urban infrastructure development to the urban area spatial quality is lessly examined. The urban area spatial quality is one of the factors which is generating the urban area environment quality. By examining the urban area spatial quality, we could have an outline of environment quality of the area.The research is assessing the area spatial quality by measuring selected variables as the indicators of spatial quality. Hypothesis which is set forward are that (i) the spatial quality on urban development corridor is detemiined by the factor of dwelling density, building coverage ratio, land use, building line, and shade trees; and that (ii) the physical development in the research location tend to depleting the area spatial quality.The research location is a section of access road with its condition changing due to widening project in 1997 - 1999. The section that linking Kota Cibinong and Kota Citeureup recently has been developed as urban development corridor with its important economic role for Bogor Regency.The research methodology is descriptive and survey methodology. The variables examined are Dwelling Density and Building Coverage Ratio (two selected indicators which represent the factor of environment carrying capacity), Land Use Suitability (selected indicator which represent the factor of environment function), Building Line Obedience and Ratio of Shade.Trees (two indicators which represent the factor of environment aesthetic). The variables were selected by considering the operational definition of spatial quality and the situation of research location.The assessment of spatial quality was executed by comparing the result of each variabel to a certain standard. The standards are developed from the stipulation of variables which are stipulated in various relevant local regulations of Bogor Regency and other references. The assessment scale used in the standard is from 1 (very bad) to 5 (very good).The results of univariate analysis with frequency distribution methodology shows that the values of Dwelling Density and Building Coverage Ratio variable is bad. These figures show that the level of population density in the location has exceeded the ideal standard as stipulated in its spatial plan, and most of buildings are built by violating the stipulation of building coverage ratio which stipulated in its spatial plan.The results of analysis also show that the value of land Use Suitability variable is moderate. It shows that more buildings are used in incompatible way to the land me plan rather than the buildings in compatible way to the plan. This situation describes that the physical development of the area is not fully support the expected environment functions.The analysis show that the level of Building Line Obedience variable is good and Ratio of Shade Trees is bad. These figures show that sufficient amount of buildings comply with the regulation of building lines, and most building's yard does not have shade trees or have little compare to the wide of the yard.As a whole, the level of Spatial Quality of Research Location is moderate, however distributively, most of sample buildings are in the group with bad and very bad quality. This point indicates that the spatial quality which created by the variables of Dwelling Density, Building Coverage Ratio, Land Use Suitability, Building Line Obedience and Ratio of Shade Trees tends to be in bad situation.The result of univariate analysis also show that the variable of Building Line Obedience and Ratio of Shade Trees are the variables with influence to the creation of spatial quality of research location.The result of multivariate analysis by using factor analysis method shows that the factor developed from the combination of Building Coverage Ratio, Building Line Obedience, and Ratio of Shade Trees are the factors which, based on validation examination of sample, very stable. It means that factor might be generalised to analyse the population. This indicates that the spatial quality of research location is intensely influenced by the variables of Building Coverage Ratio, Building Line Obedience, and Ratio of Shade Trees.From the result of these analysis, it might be summarized that the creation of spatial quality of research location intensely influenced by Building Line Obedience and Ratio of Shade Trees variables.Taking into account the results above, the following recommendations could be submitted:1) Indicators/ variables used in the research are parts of the stipulation of the local spatial plan. Therefore the research could be used as model to the Local Government to assessing and evaluating the gain of spatial quality of its parts area.2) Indicators/ variables assessed that intensely influencing the spatial quality of research location need to be noticed by Local Government in order to control the physical development of the area.3) The Local Government needs to prepare Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL/ Building and Environment Code) of every part of its area which is inclining fast development.4) It is better for the next similar research, if any, to use more various variables and sample size."

"Pembangunan jalan tol sebagai salah satu program yang terdapat dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) merupakan salah satu respons pemerintah dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilas antar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola perubahan harga tanah yang disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol JORR 2, terutama di sepanjang jalan non tol yang terhubung langsung dengan gerbang tol. Teori Bid Rent Curve digunakan sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, mengindikasikan bahwa harga tanah cenderung meningkat seiring dekatnya dengan pusat kegiatan ekonomi, diidentifikasi sebagai gerbang tol. Selain itu, Teori Inti Ganda juga diterapkan, menyatakan bahwa wilayah dengan lebih dari satu pusat perekonomian akan memiliki daya tarik tersendiri yang mempengaruhi harga tanah. Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan, dimana data harga tanah dikumpulkan melalui survei wawancara dan pengamatan langsung. Data tersebut kemudian disusun secara tabular dan dianalisis naratif, lalu mengaitkannya dengan perubahan penggunaan lahan di sekitar gerbang tol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik lokasi menjadi faktor penentu dalam sejauh mana gerbang tol mempengaruhi perubahan harga tanah di sekitarnya. Temuan menunjukkan bahwa semakin dekat lokasi dengan gerbang tol, harga tanah cenderung meningkat, dan sebaliknya. Namun, jika lokasi tersebut memiliki lebih dari satu pusat kegiatan ekonomi, peningkatan harga tanah juga terjadi seiring mendekatnya lokasi tersebut dengan masing-masing pusat ekonomi.

---

The construction of toll roads as one of the programs contained in the National Strategy Project (PSN) is one of the government's responses with the aim of increasing connectivity and accessibility between regions. The aim of this research is to investigate the pattern of changes in land prices caused by the construction of the JORR 2 Toll Road, especially along non toll roads that are directly connected to toll booths. The Bid Rent Curve theory is used as a conceptual basis in this research, indicating that land prices tend to increase with proximity to centers of economic activity, identified as toll gates. Apart from that, the Dual Core Theory is also applied, stating that regions with more than one economic center will have their own attractions which influence land prices. A descriptive qualitative analysis method was used, where land price data was collected through interview surveys and direct observation. The data was then compiled tabularly and analyzed narratively, then linking it to changes in land use around the toll gate. The research results show that location characteristics are a determining factor in the extent to which toll gates influence changes in surrounding land prices. The findings show that the closer the location is to the toll gate, the land price tends to increase, and vice versa. However, if the location has more than one center of economic activity, an increase in land prices also occurs as the location gets closer to each economic center."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."