Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Integrated Care Pathway merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu berdasarkan standar pelayanan medis berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. ICP Apendiktomi dibentuk tahun 2013 di RS Awal Bros Batam. Namun belum terdapat analisa ICP terhadap Patient Outcomes dan lama rawat. Penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif dilengkapi kualitatif berdasarkan 7 kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan pelaksanaan ICP menurunkan lama rawat. Namun kepatuhan ICP tidak memiliki hubungan dengan patient outcomes. Hasil analisis berdasarkan kriteria Baldrige menyarankan adanya indikator pencapaian untuk efektifitas pelaksanaan ICP.

---

Integrated Care Pathway is a planning concept of integrated services based on standards of evidence based medical services aimed at improving quality of service. Apendictomy ICP was formed in 2013 at the Awal Bros Batam. Unfortunately there has been no analysis of ICP on patient outcomes and length of stay. This was a quantitative study which continued by qualitative study using Malcolm Baldrige Criteria. The results showed that the compliance of ICP lowering patient rsquo s length of stay. Meanwhile, the compliance of ICP has no relationship with patient outcomes. The analysis based on the Baldrige criteria suggested to develop performance indicators for effectiveness of ICP implementation."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan posyandu lansia dipuskesmas sarudik.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Rapid Assesment Procedure. Data penelitian diperoleh dengan instrument panduan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan adanya kecenderungan hubungan antara faktor predisposisi, faktor enabling, faktor penguat dan faktor kebutuhan dengan pemanfaatan posyandu lansia. Adapun faktor predisposisi yang dimaksud adalah umur,jenis kelamin, pengetahuan, sikap dan kepercayaan sedangkan faktor enabling adalah sarana diposyandu lansia,jarak,biaya dan faktor penguat yaitu dukungan petugas kesehatan, keluarga, teman sebaya, keterpaparan media informasi serta faktor kebutuhan yaitu adanya keluhan kesehatan. Hasil penelitian menyarankan agar kepala dinas perlu melakukan advokasi kepada Bupati untuk mendapat dukungan biaya dalam rangka pelaksanaan pelatihan pada koordinator lansia dan meningkatkan kegiatan promkes diposyandu lansia.Selain itu bagi peneliti lain agar meneliti lebih lanjut tentang pemanfaatan posyandu lansia ini dengan cara studi ekperiment pengaruh promosi kesehatan terhadap pemanfaatan posyandu lansia.

---

This thesis discusses how the use of elderly in the puskesmas sarudik. Research is a qualitative study using the Rapid Assessment research Procedure.Data obtained by interview guide instrument independent. The result of study found a trend of the relationship between predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and factors need to use posyandu lansia. Predisposing factor in question is the age, sex, knowledge, attitudes and beliefs while enabling factor is the means in posyandu elderly, distance, cost and reinforcing factors that support health care workers, family, peers, information and media exposure factor is the existence of a complaint needs health.The result of this research suggests that agency heads need to advocate to the Regents for the support costs for the implementation of the training coordinator for the elderly and enhance the activities promkes in posyandu lansia. Beside it for other researchers to investigate more about posyandu utilization by the elderly is ekperiment study the effect of utilization of health promotion posyandu elderly."

"Posyandu berguna untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku kunjungan ke posyandu pada ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Dengan sampel 298 ibu balita yang dipilih secara acak di 20 posyandu. Hasil penelitian didapatkan ibu balita yang berperilaku baik berkunjung ke posyandu masih rendah sebanyak 39,9%. Ada 5 variabel yang secara statistik berhubungan dengan perilaku kunjungan ke posyandu yaitu lebih banyak pada ibu yang berpendidikan dibawah SMP, berpengetahuan baik, bersikap positif, memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) serta membutuhkan pelayanan posyandu. Disarankan untuk melakukan dan meningkatkan monitoring upaya promosi kesehatan dengan supervisi langsung ke posyandu dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan yang ada di Posyandu.

---

Posyandu is useful to empower communities and to provide the easiest of obtaining basic health services. The objectives of this study was conducted to determine the related factors with the behavior visits to posyandu on toddlers mothers in the working area of health center Depok Pancoran Mas in 2012. This study was a descriptive with cross sectional design. There were 298 samples of toddlers mothers randomly chosen in 20 posyandu. The results obtained are wellbehaved toddler mothers as much as 39.9%. There are five variables that were statistically related with the behavior visits to posyandu namely: there were more on educated mothers under Junior School, good knowledge, positive thinking, the ownership of Health Child Card (KMS) and the needs to posyandu. It is further recommended to perform and improve the monitoring of health promotion efforts with direct supervision to posyandu and provide counseling to the public about the existing activities in posyandu."

"Tesis ini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik.

---

This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year 2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in plea the service’s promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the essence of public participations to public services. It is a normative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legislative product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legislative. As a result, the DPR inconsistency affects to final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet incontestable. The goal of public participation in operational standard is to make democratization effort by the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services."

"ABSTRAKTuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sangat tinggi. Sementara kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perbaikan pelayanan dasar melalui desentralisasi sejak tahun 1999 belum terlihat hasilnya. Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi daerah otonom. Penerapan kebijakan SPM bagi daerah otonom mulai diperkenalkan tahun 2000 dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, namun baru efektif sejak keluarnya SE Mendagri No.100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002. Namun, belum sempat daerah otonom menerapkan SPM sesuai amanat peraturan perundangundangan, UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dilanjutkan dengan terbitnya PP No. 65 tahun 2005 yang memperkuat posisi SPM untuk diterapkan di daerah otonom. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana pengaturan SPM di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah, dan efektivitas pengaturan tersebut di daerah otonom, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat efektivitas pengaturan SPM di daerah otonom. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum mampu diberikan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) secara optimal, meskipun Pemerintah terus mengembangkan pengaturan terkait penerapan SPM di daerah otonom. Kedua, pengaturan SPM bagi daerah otonom belum efektif karena peraturan perundang-undang yang mengatur SPM tidak menegaskan jenis pelayanan dasar yang wajib diatur dan rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan SPM tersebut tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM di daerah otonom. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki pengaturan SPM bagi daerah otonom adalah dengan merevisi Pasal dalam UU Pemerintahan Daerah yang berisi pengaturan tentang jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diatur melalui pengaturan SPM. Selain itu, merevisi pedoman penyusunan dan penerapan SPM agar lebih sederhana dan tidak berbelitbelit, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam rangka mencapai target akhir SPM yaitu mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat.

---

ABSTRACT

Demands on the fulfillment of basic service requirements, public health in particular as it grafted in the constitution and in many laws and regulations, are very high. Meanwhile, the government policies in order to encourage the amelioration of basic services through decentralization since 1999 has not seen the results. In order to do so, the Government has established the need for Minimum Service Standards (MSS) regulation for the self-government regions. Actually in 2000, the implementation of MSS policy for the autonomy regions have had introduced with the enactment of PP No. 25/2000, but it was going into effect since the issuance of SE Mendagri No.100/757/OTDA July 8, 2002. However, before the autonomy regions yet had time to implement the MSS as mandated by the legislation, Law number 22/1999 was altered to Law number 32/2004 regarding Local Governance. These changes are followed by the issuance of PP. 65/ 2005 to strengthen the position of MSS to be implemented in autonomy regions. This research begin with the main issue about how the MSS regulation in the government agencies and local government agencies, and the effectiveness of these regulations in autonomy regions, as well as the factors that encourage and impede the effectiveness of the MSS regulations in autonomy regions. The answer to the issues of this research was held in juridical-normative approach, by studying secondary data in a literature study manner using data collecting tool with data processing and analysis methods in qualitative approach and descriptive-analytical and prescriptive-analytical form.

This research has found several findings. First, despite still continue developing regulation regarding MSS implementation in autonomy region, the Government (both central and local) has not been able to give the the fulfillment of basic service requirements in an optimal fashion that required by the constitutional mandate. Secondly, MSS regulation for autonomy regions has not been effective yet due to laws and regulations governing the MSS does not emphasize the type of basic services that must be regulated and the formulation of norms and validity of regulation norms that are made as the legal basis of policies such MSS does not comply with the law principles and can be said invalid. Third, there are many factors that affecting the realization of MSS in the autonomy regions. For the matter of that, to comply ius constituendum, there is no other way to do to improve the MSS regulation for the autonomy regions other than to revise the articles in Law regarding Local Governance that contain the regulation regarding the types of basic services that become governance affair that must be regulated through the MSS regulation. And what is more, to revise guidance for the drafting and implementation of MSS to be more simple and not complicated, making it easier for the Government and Local Government to coordinate in order to achieve the MSS final target that is to actualize the public welfare through the fulfillment of basic service requirements as mandated by the constitution."

"Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA.

---

Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available.

This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables.

The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care.

So the recommendation for:

Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives.

Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities.

Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation."