Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini membahas dampak terbitnya artikel berjudul J’accuse...! berkaitan dengan skandal Dreyfus di Prancis. J’accuse...! adalah suatu surat terbuka berisi kritikan terhadap pemerintahan Félix Faure semasa Republik III (1894-1906) di Prancis yang ditulis oleh Émile Zola. Terbitnya tulisan ini merupakan tanggapan dari Zola sendiri terhadap kasus yang tejadi di Prancis kala itu, L’affaire Dreyfus. Kasus ini diawali oleh tuduhan yang dilayangkan kepada Alfred Dreyfus, seorang perwira angkatan bersenjata Prancis berkebangsaan Yahudi, bahwasanya ia telah memberitahukan rahasia negara ke pihak Jerman. Kasus ini pun berkembang tahap demi tahap hingga merupakan masalah berskala nasional.

---

This essay discusses the impact of the publication of J’accuse...! related to the Dreyfus scandal in France. J’accuse...! is a letter containing criticism of the government during the Republic III Félix Faure in France, written by Émile Zola. Publication of this letter is a response from Zola to the case in France at that time, L’affaire Dreyfus. This case was initiated by the accusation aimed at Alfred Dreyfus, a French army officer, Jewish nationality, that he told state secrets to the Germans. This case was developed step by step and became to a national problem."

"Prancis merupakan salah satu negara terkaya di Uni Eropa. Data statistik dari Stasista melaporkan bahwa setiap tahunnya hampir 15 juta turis mengunjungi kota Paris. Prancis dikenal oleh dunia karena kecantikan arsitekturnya, kemewahan modenya, serta kelezatan dan keunikan gaya masakannya yaitu paling kenal dengan gaya masakan haute cuisine.Dunia haute cuisine Prancis mengalami guncangan saat tahun 2009, sewaktu Prancis mengalami krisis ekonomi terparah pasca Perang Dunia ke-2, dengan naiknya harga bahan baku dan meningkatnya pengangguran mulai menggerogoti perekonomian negara. Tentu saja tidak hanya industri kuliner yang terkena dampak krisis ini namun juga banyak industri lain. Haute cuisine menjadi salah satu industri yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah karena industri kuliner berperan penting dalam perekonomian Prancis. Tidak sedikit restoran haute cuisine di Prancis yang gulung tikar karena terkena dampak dari krisis ekonomi, hal ini membuat kondisi industri kuliner Prancis mengkhawatirkan. Krisis ekonomi tahun 2009 juga mengubah cara masyarakat Prancis dalam mengkonsumsi sesuatu. Masyarakat Prancis yang cenderung memilih untuk menghemat membuat pendapatan negara semakin menurun. Metode penelitian yang digunakan ialah dari metode kuantitatif yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mengaitkannya untuk menghasilkan penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa dan atau bagaimana suatu fenomena terjadi.

---

France is one of the richest countries in the European Union. Statistical data from Stasista reports that almost 15 million tourists visit Paris each year. France is known by the world for its architectural beauty, fashion elegance, as well as the delicacy and uniqueness of its cooking style, which is best known for its haute cuisine style.The world of haute cuisine France experienced a shock in 2009, when France experienced the worst economic crisis after World War II, with rising raw material prices and rising unemployment began to undermine the country 39;s economy. Of course not only the culinary industry is affected by this crisis but also many other industries. Haute cuisine is one of the industries that receive special attention from the government because the culinary industry plays an important role in the French economy. Not a few haute cuisine restaurants in France are out of business because of the impact of the economic crisis, this makes the condition of the French culinary industry worrying. The economic crisis of 2009 also changed the way the French people consumed something. The French people who tend to choose to save make state revenues decline. The research method used is from quantitative methods, the writer collects existing data, then associates it to produce an explanation that can answer the question of why and or how a phenomenon occurs."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"ABSTRAKSetelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACTAfter the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."

"Prancis adalah salah satu negara yang memiliki imigran Muslim terbanyak di Eropa. Masuknya imigran Muslim ke Prancis tentunya membawa pula praktik budaya maupun agama mereka, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Prancis. Salah satunya adalah poligami yang merupakan tradisi budaya dan agama Islam yang menimbulkan kontroversi di Prancis dan berujung pada diilegalkannya praktik ini. Meskipun begitu, nyatanya di Prancis masih terdapat kasus poligami ilegal yang dilakukan oleh imigran, yang mana hal ini semakin mempengaruhi adanya sentimen yang dimiliki oleh masyarakat Prancis terhadap imigran Muslim sebagai kelompok yang dipinggirkan atau dianggap berbeda. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini memperlihatkan kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis terkait poligami dan bagaimana keberadaan poligami yang dipraktikkan oleh Muslim di Prancis mempengaruhi xenofobia yang dimiliki oleh masyarakat Prancis terhadap Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan antara poligami sebagai penyebab xenofobia terhadap Muslim di Prancis dibuktikan dengan peningkatan aksi islamofobia seiring dengan peningkatan kasus poligami. Keberadaan poligami ilegal mengukuhkan generalisasi yang dimiliki masyarakat Prancis terhadap Muslim dan berakibat pada prasangka maupun diskriminasi yang merupakan manifestasi dari xenofobia terhadap Muslim atau Islamofobia. Koinsidensi antara kasus poligami dan munculnya kebijakan-kebijakan yang menyangkutpautkan poligami untuk membatasi aspek kehidupan imigran Muslim, juga mencerminkan sikap Prancis yang dianggap menormalisasikan islamofobia.

---

France is one of the countries with the largest number of Muslim immigrants in Europe. The arrival of Muslim immigrants to France certainly brought along their cultural and religious practices, which were incompatible with values underlying the state of France. One of Islamic cultural and religious tradition that caused controversy in France is polygamy, which led to the prohibition of this practice. Regardless, in fact there are still cases of illegal polygamy in France carried out by immigrants, which further affects the sentiment that the French community has towards Muslim immigrants as a group that is being marginalized or seen as the “other”. Using qualitative methods and literature study, this research aims to show French government's policies regarding polygamy and how the existence of polygamy that is practiced by Muslims in France impacts the xenofobia that French people have against Muslims. The result of the study shows that the correlation between polygamy as a cause of xenophobia against Muslims in France is evidenced by the increase in Islamophobic acts along with the increase in cases of polygamy. The existence of illegal polygamy further reinforces the generalizations that French society has towards Muslims and results in prejudice and discrimination which are manifestations of xenophobia against Muslims or Islamophobia. The coincidence between the case of polygamy and the emergence of policies involving polygamy to limit the aspects of life of Muslim immigrants, also reflects France’s stance towards the normalization of Islamophobia."

"Terorisme yang kian terjadi di Prancis menuntut pemerintah Prancis untuk mengatasinya. Pengambilan kebijakan L’Étatd’urgence atau status Negara Darurat merupakan salah satu cara yang diambil oleh Pemerintah Prancis. Kebijakan ini terus diperbaharui sesuai dengan motif dan kondisi saat terjadi serangan terorisme. Artikel ini bertujuan untuk menemukan adanya perubahan terkait pemberlakuan L’État d’urgencedalam upaya melawan terorisme di Prancis terutama pascaserangan Paris 2015 yang dibatasi hingga 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik yang mencakup keputusan dan kebijakan serta metodologi naratif untuk melihat aspek sebab-akibat yang terjadi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan L’État d’urgence yang diambil oleh Pemerintah Prancis mengalami perubahan guna menyelamatkan kedaulatan rakyat sesuai dengan salah satu tugas pemerintah yang ditegaskan dalam konstitusi Prancis.

---

Terrorism that is increasingly happening in France demandsthe French government to overcome it. Taking the L'Étatd'urgence policy or State of Emergency status is one of theways taken by the French Government. This policy iscontinuously updated according to the motives and conditionswhen a terrorist attack occurs. This article aims to find anychanges regarding the implementation of L'État d'urgence in efforts to fight terrorism in France, especially after the 2015 Paris Attacks which are limited to 2020. This study uses a political history approach that includes decisions and policiesas well as a narrative methodology to look at causal aspectsthat happened. This research shows that the L'État d'urgencepolicy taken by the French Government has changed in order to save the people's sovereignty in accordance with one of thegovernment's tasks as defined in the French constitution."