Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika manusia berkomunikasi dengan manusia lain, biasanya kita sering membuat asumsi bersama dengan pendengar untuk mengembangkan arti dari percakapan tesebut. Menurut Grice, pendengar dan pembicara menyampaikan asumsi dasar dalam percakapan yang mendukung mereka untuk berkomunikasi dengan mudah. Jurnal ini akan membicarakan tentang pelanggaran maksim dalam film "Phone Booth". Saya akan menganalisa percakapan dalam film tersebut untuk menemukan maxim apa saya yang terjadi, bagaimana maxim terjadi dan mengapa maxim dapat terjadi. Hasil analisis menunjukan bahwa di dalam film “Phone Booth” ditemukan pelanggaran maximdan terdapat tiga jenis pelanggaran maksim di dalam film tersebut.

---

When we speak to another people, we make a key assumption together with the listeners in order to develop a meaningful conversation. According to Grice, during conversation the speakers and the listeners present certain basic assumptions, which sustain them to communicate swiftly and effortlessl y. This paper will discuss the violation of Grice's maxims in "Phone Booth" movie. I will analyze the conversation in that movie to discover what maxim occurs in the conversation, how the violation of Grice's maxim occurs and why it occurs. In” Phone Booth” movie, I found some violence in using Maxims. The result of the analysisshows that there are three violation of maxims in the movie."

"Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang datang dalam industri kreatif, dan bidang perfilman diakui oleh United Nations Conference on Trade and Development sebagai salah satu industri yang paling utama dalam industri kreatif. Kedua kementerian ini memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya manusia di bidang perifilman dengan adanya dasar hukum yang sah pada kedua kementerian. Hal ini dapat menimbulkan masalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang perfilman. Maka bisa dipertanyakan bagaimana seharusnya secara teori pengaturan dan pengelolaan kewenangan yang benar untuk sumber daya manusia dalam bidang perfilman dan bagaimana penerapannya dalam praktik yang mempunyai kewenangan lebih tinggi untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang perfilman.

---

In Indonesia, the film industry is regulated by the film department of the ministry of education and culture. On a larger scale, their task is to develop and learn film as a part of Indonesian culture and art education. Also, the film industry is a part of a new form of economic development known as the creative economy. The film industry is recognized by the United Nations Conference on Trade and Development as one of the primary industries in the creative industry, and the creative economy is an economy that comes from the creative industry. Both of these ministries have the authority over the management of human resources in the film industry in regards to the valid legal basis applied to the ministers. It may cause problems with overlapping authorities in the management of human resources in the film industry. So, the question is how should the correct regulation and management of authority for human resources in the film industry be used in theory, and how should it be done in practice by those with higher authority to regulate human resource management in the film industry."

"Perkembangan film Indonesia dimulai pada tahun 1926 dengan diproduksinya film Loetoeng Kasaroeng. Dalam perkembangannya kemudian, film Indonesia mengalami berbagai masa: penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan, orde lama sampai dengan orde baru sekarang ini. Dalam kurun waktu tersebut, ribuan judul telah dilahirkan dari rahim sejarah perfilman Indonesia, dengan beraneka tema dan jalan cerita, dalam bentuk drama, action, komedi musikal, dakwah, dan sebagainya.Bila kita mengamati perkembangan film Indonesia dewasa ini, banyak hal menarik yang layak untuk dijadikan pertimbangan, yaitu banyaknya gagasan dan pembaruan di sektor teknis sinematografi di kalangan sineas kita, seperti tata suara yang ultrastereo dan penyajian sinematografi yang menarik. Selain itu, menurut hemat penulis, perkembangan dan penggambaran dari segi penokohan, terutama tokoh-tokoh perempuan sangat menarik untuk diamati. Sudut pandang ini jarang diamati secara mendalam oleh para sarjana yang berkompeten di bidang ini. Pengamatan atas tokoh perempuan yang dimunculkan dalam film Indonesia baru dilakukan pada tahun 1981 oleh Khrisna San, seorang pengajar di Murdoch University, Australia.Hasil pengamatannya itu kemudian dimuat di majalah Prisma Nomor 7, Juli 1981. Kemudian, pada 1986 Komite Film DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) menyelenggarakan Pekan Film yang bertema Citra Wanita dalam Film Nasional: Dieksploitasi, Benarkah? Kesimpulan dari kedua pengamatan tersebut: perempuan yang diterima dalam film Indonesia adalah perempuan yang menikah dan bernaung di bawah lelaki, sedangkan perempuan yang mencoba untuk hidup mandiri adalah terkutuk dan contoh dari kekalahan hidup. Meskipun tersela waktu lima tahun (1981-1986), gambaran yang disimpulkan dari kedua pengamatan itu masih tetap sama."