Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa negara didunia masih menganut sistem kontrol piramida yang sebagian besar kepemilikan dikuasai oleh orang-orang tertentu, yang disebut dengan perusahaan keluarga. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem kontrol piramida bisa membawa perusahaan kedalam masalah serius dan berdampak secara ekonomi makro ketika perusahaan keluarga tersebut memiliki porsi yang cukup besar dari sektor-sektor fundamental pada negara tersebut. Jenis masalah ini yang terjadi di indonesia, sebagai salah satu negara dengan menganut sistem kontrol piramida. Salah satu kasus yang terkenal adalah apa yang telah terjadi di Bank Century, di mana manajemen (keluarga) yang dilakukan dalam kejahatan, karena mereka mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri, yang membawa Bank Century menjadi bangkrut namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah untuk menghindari gelombang efek yang lebih besar. Karena pengambil alihan tersebut maka Bank Century dimiliki oleh pemerintah, menjalankan Bank Century harus berdasarkan undang-undang nomor BUMN 19 tahun 2003. Mencegah masalah yang disebabkan oleh sistem kontrol piramida, OECD menyatakan dengan jelas bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham.

---

Family called Most countries embracing pyramid control system as a result companies only owned by few wealthy amily firm Recent studies show that pyramid control system could bring companies into seriously governmental problems and affect macroeconomic as a whole when those family firm having a sizable portion of the corporate sector in the country This kind of problems happen in Indonesia as one of country with pyramid control system One of famous case is what has been happening in Century Bank where the management family committed in crime as they taking the benefit for themselves that brought Century Bank into bankruptcy but finally saved and owned by the government Since it's owned by government running Century Bank should based on laws state owned enterprises number 19 year 2003 Preventing problems caused by pyramid system control OECD stated clearly that corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of shareholder's right "

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Skripsi ini membahas tentang manfaat ekonomi terhadap penerapan good public governance pada pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2011-2015. Manfaat ekonomi yang tercermin dalam tiga indikator perekonomian diantaranya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dan tingkat ketimpangan diukur dengan rasio gini. Good public governance diukur dengan 43 pengukuran GPG dari laporan hasil EKPPD berdasarkan LPPD, 43 pengukuran GPG tersebut dikembangkan sebagai turunan dari lima prinsip GPG menurut KNKG (2010). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta perngujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, good public governance berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, good public governance berpengaruh positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, good public governance tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

---

This study aims to investigate the economic benefits of good public governance in local government in Indonesia during 2011-2015. Economic benefits are reflected in three economy’s indicators such as human development index, economic growth, and income inequality. Economic growth is measured by the level of gross regional domestic product and the level of income inequality is measured by gini ratio. Good public governance is measured by 43 GPG measurements from EKPPD’s reporting result based on LPPD, which developed from five principles of GPG according to KNKG (2010). This research use quantitative method and hypothesis method by using regression of panel data. The results of the study show that first, good public governance has a positive impact on human development index. Second, good public governance has a positive impact on gross regional domestic product which can lead the economic growth. Third, good public governance has no impact on the income inequality level."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."

"Korupsi, dewasa ini, merupakan masalah yang serius dan akut yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudlan tata pemerintahan yang baik...."