Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ajaran kepemimpinan merupakan pedoman untuk menjalankan peran sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai permasalahan. Indonesia merupakan negara kesatuan degan berbagai ragam kebudayaan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah ajaran kepemimpinan dalam kebudayaan Jawa. Pemimimpin dalam kebudayaan Jawa memiliki perana menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat dan tatanan pemerintahan. Ajaran kepemimpinan Jawa tidak terlepas dari Asthabrata. Salah satu naskah yang mengandung ajaran tersebut adalah Serat Sestradisuhul yang ditulis oleh Paku Alam II (1829 – 1858). Berdasarkan naskah tersebut juga ditulis sebauah buku Ajaran Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualaman oleh K.G.P.A.A. Paku Alam X tahun 2012. Hal tersebut membuktikan bahwa ajaran kepemimpinan Asthabrata yang terkandung di Serat Sestradisuhul memiliki relevansi dengan masalah kepemimpinan sudah lebih dari seratus tahun . Buku tersebut memuat transkripsi Asthabrata ajaran kepemimpinan yang mendjadi sumber data penelitian ini. Analisis penelitian ini berlandaskan teori makrostruktur dan mikrostruktur dari Teun A. van Dijk tahun 1980. Hal tersebut dilakukan untuk memaparkan lebih rinci tentang ajaran kepemimpinan yang terkandung di dalamnya. Analisis mikrostruktur wacana macapat penelitian ini menganalisis berdasarkan kohesi leksikal berlandaskan teori Halliday dan Hasan tahun 1976. Analisis mikrostruktur dilanjutkan dengan pemaparan proposisi-proposisi yang terkandung di dalam teks berlandaskan teori makrostruktur wacana Teun A. van Dijk tahun 1980. Berdasarkan analisis tersebut dipaparkan bahwa prinsip kepemimpinan Jawa berkaitan dengan tindakan, konsep nilai, dan karakter seorang pemimpin. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan tentang prinsip ideal seorang pemimpin agar dapat mengemban jabatan dengan baik.

---

Leadership teachings are guidelines for carrying out the role of a leader in dealing with various problems. Indonesia is a unitary state with a variety of cultures and values ​​contained therein. One of them is the teaching of leadership in Javanese culture. Leaders in Javanese culture have a role in maintaining the harmony of social relations in society and the order of government. The teachings of Javanese leadership cannot be separated from Asthabrata. One of the texts containing these teachings is the Serat Sestradisuhul written by Paku Alam II (1829 – 1858). Based on the manuscript, a book on the Teaching of Asthabrata Leadership in the Duchy of Pakualaman was also written by K.G.P.A.A. Paku Alam X in 2012. This proves that Asthabrata's leadership teachings contained in Serat Sestradisuhul have been relevant to leadership issues for more than a hundred years. The book contain includes a transcription of Asthabrata's teachings on leadership which is the source of the data for this research. The analysis of this research is based on the theory of macrostructure and microstructure from Teun A. van Dijk in 1980. This is done to explain in more detail the teachings of leadership contained in it. Microstructural analysis of discourse, this research analyzes based on lexical cohesion based on the theory of Halliday and Hasan in 1976. The microstructural analysis is continued with the explanation of the propositions contained in the text based on the discourse macrostructure theory of Teun A. van Dijk in 1980. Based on this analysis, it is explained that the principle of leadership Java relates to the actions, concepts of values, and character of a leader. This is expected to provide insight into the ideal principles of a leader to carry out his position correctly."

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pergeseran hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan masa reformasi. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi pergeseran dalam hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan reformasi dari bentuk predation ke mutual hostage. Pergeseran hubungan yang terjadi dipicu oleh pergantian struktur politik sebagai antecendent condition terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Adanya perubahan struktur politik yang lebih demokratis memberikan kesempatam bagi Kadin selaku asosiasi puncak di sektor bisnis untuk berkembang ke arah yang lebih otonom. Tingkat kemandirian Kadin juga didukung oleh semakin melemahnya dominasi negara, sehingga Kadin tidak lagi didominasi oleh kepentingan-kepentingan negara. Karakter negara yang tidak lagi mendominasi mempengaruhi Kadin untuk lebih berkembang menjadi asosiasi bisnis yang lebih otonom. Kemudian, dengan adanya perubahan struktur politik memunculkan beberapa perubahan dalam urusan internal Kadin, salah satunya ialah pemilihan jabatan Ketua Umum yang menjadi lebih demokratis. Berubahnya sistem tersebut memunculkan faksi-faksi dalam internal Kadin yang kemudian turut mempengaruhi hubungan Kadin dengan negara serta preferensi kepentingannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi pergeseran hubungan kelompok bisnis dengan negara diantaranya ialah karakter negara, karakter kelompok bisnis (dalam hubungannya dengan negara) serta kondisi internal kelompok bisnis.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about shifting in state business relations: Study case Indonesian Chamber of commerce and Industry in New Order Era and Reform Era. The argument of this study is, has been shifting in state business relation in New Order Era and Reform era from predation to Mutual Hostage relation. The triggered of shifting happen because political structure has changed, Politcal Stucture as anticendent codition from this process. This thesis used qualitative and literature study method. The findings of this study indicate that the factors that caused the shift is character of the state, bussines association character (From this relation to state) and internal of business association. In the reform era, there was a change in political structure to become more democratic than the new order era, in this era gave space for business association to be more autonomous. When domination of the state is decreased, make kadin freely from state interests. At the end, this factor encourage Kadin to develop into an autonomous business association. when political structure has changed, making the internal Kadin more democratic than before. At the end, the process triggered the emergence of factions within the Kadin. This process influenced their relations with the state and their interests."

"Artikel ini menjelaskan mengenai penegakan kode etik kedokteran yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etik oleh dokter yang terjadi di rentang tahun 1980-an. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah pedoman yang disusun bagi dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dengan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan selalu terbuka celah bagi seorang dokter untuk melakukan tindakan yang melanggar pedoman tersebut. Dalam penelitian kali ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh dokter Gunawan Simon dari Bandung pada tahun 1984-1987. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengobati pasien dengan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan memberikan obat hasil racikan sendiri yang belum teruji secara ilmu kedokteran kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam KODEKI yang saat itu berlaku. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah pemberhentian keanggotaan dan pencabutan izin praktik oleh IDI dan MKEK sebagai lembaga yang berwenang. Menurut penulis, Depkes, IDI dan MKEK sudah menerapkan upaya sebaik-baiknya, namun sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada dokter-dokter lainnya di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penelitian ini mengangkat berita dan artikel dari surat kabar yang terbit antara tahun 1984-1987. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi penegakan etik kedokteran berdasarkan KODEKI oleh Depkes, IDI dan MKEK pada tahun 1984-1987.

---

This article describes the enforcement of the medical code of ethics that was carried out on cases of ethical violations by doctor that occurred in the 1980s. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) is a guideline that prepared for doctors in carrying out their duties. However, with the enactment of the Indonesian Medical Code of Ethics, there will still be a possibility to a doctor to violate the guidelines. In this study, the violation was carried out by doctor Gunawan Simon from Bandung in 1984-1987. The Violations committed were treating patients with treatment methods that are not in line with the rules of medical science and giving patients their own concoction of medicine that have not been tested by medical science. This action was a violation of the provisions of the KODEKI at that time. The main focus of discussion in this study is enforcement efforts carried out by the government through the Ministry of Health, the Indonesian Doctors Association (IDI), and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK). The penalty given for such violations are termination of the membership and cancellation of practice licenses by IDI and MKEK as authorized institutions. According to the author, the Ministry of Health, IDI and MKEK have implemented their best efforts, but the penalty given have not been firm so that they do not have a deterrent effect to other doctors in the following years. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes. In the heuristic process, this study picks up news and articles from newspapers published between 1984-1987. The aim of this study is to find out how successful the implementation of medical ethics enforcement based on KODEKI by the Ministry of Health, IDI, and MKEK was in 1984-1987."

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."