Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jepang mulai tertarik pada Manchuria sejak berhasil mengalahkan Cina pada peperangan yang terjadi di tahun 1895 dan berhasil membentuk negara boneka di wilayah tersebut pada tahun 1932. Negara boneka itu disebut dengan Manchukuo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya negara boneka Manchukuo, dampak yang ditimbulkan bagi rakyat Cina, serta reaksi dari rakyat Cina terutama Partai Nasionalis Cina (PNC) dan Partai Komunis Cina (PKC). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini antara lain yaitu, pembentukan Manchukuo tidak terlepas dari peranan tentara Guangdong yang merupakan tentara pendudukan Jepang di wilayah Manchuria; pembentukan Manchukuo juga menempatakan rakyat Manchuria dalam posisi yang semakin sulit karena sektor-sektor ekonomi dan fasilitas umum didominasi oleh Jepang; dan meskipun ada usaha dari PNC dan PKC untuk merebut kembali Manchuria, namun hal tersebut tidak pernah berhasil sampai dengan kekalahan Jepang dari Sekutu di tahun 1945.

---

Japan has started to give interest to Manchuria since it succeeded defeating China in a war which happened in 1895 and succeeded forming a puppet state in that area in 1932. The puppet state is called Manchukuo. The purpose of this research is to discover how the puppet state of Manchukuo was formed, the effects for the Chinese, and also the reactions from the Chinese, especially Chinese Nationalist Party and Chinese Communist Party. The research method which is used in this research is literary review. This research discovers that Guangdong Army which was the Japanese army had a role in the formation of Manchukuo; the formation of Manchukuo also put the people of Manchuria in a difficult position because the economic sectors and public facilities were dominated by Japan; although there was an effort from Chinese Nationalist Party and Chinese Communist Party to retake Manchuria, that effort was never successful until Japan was defeated by the allies in 1945."

"Kehadiran CJK FTA sebagai satu-satunya institusi formal di kawasan Asia Timur Laut menjadikan pembahasan akademik mengenai regionalisme ekonomi di Asia Timur Laut terpusat pada perkembangan institusi tersebut. TKA ini bertujuan untuk memetakan persebaran pandangan mengenai dinamika perkembangan CJK FTA melalui tiga klasifikasi taksonomi sebagai metode pengelompokkan literatur yakni (1) pengaruh aktor ekstra-regional; (2) pengaruh relasi CJK; (3) pengaruh aktor domestik. Tema pertama mencakup perdebatan akademisi mengenai peran AS dan ASEAN terhadap rivalitas CJK di kawasan Asia-Pasifik khususnya pengaruh TPP dan RCEP terhadap agenda CJK FTA. Tema kedua berfokus pada perdebatan untung-rugi CJK FTA melalui pembahasan karakter FTA ketiga negara, hubungan perdagangan intra-kawasan, hambatan sektor tarif dan hambatan aspek keamanan serta sentimen historis dalam proses negosiasi. Tema ketiga membahas perdebatan akademisi mengenai peran institusi pemerintah dan kelompok kepentingan bisnis dalam agenda setting dan sosialisasi CJK FTA. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi empat perspektif teoritis dominan dan pengaruh pemikiran dalam perkembangan CJK FTA yakni realisme, liberalisme, neo-merkantilisme dan realisme neo-klasik. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, ditemukan adanya eskplorasi strategi kebijakan untuk mempercepat CJK FTA dan perlunya ragam penelitian yang mengkaji dampak regionalisme ekonomi CJK FTA terhadap kawasan diluar Asia Timur Laut.

---

The presence of the CJK FTA as the only formal institution in Northeast Asia has centred the academic discussion about economic regionalism on the development of this institution. This paper seeks to organize academics perspective regarding the development of CJK FTA based on taxonomic classification method, resulting three main concerns from scholars: (1) the influence of extra-regional actors; (2) relations between CJK; (3) influence of domestic actors. The first theme included academic debates about the role US and ASEAN in the rivalry of CJK in the Asia-Pacific region, particularly by the influence of TPP and RCEP upon CJK FTA agenda. The second theme focuses on CJK FTA profit and loss through comparison of FTA character, intra-regional trade relations, tariff sector, security and historical sentiments in the negotiation process.

The third theme focuses on the role of government institutions and the business sector in agenda setting and socialization of CJK FTA. Based on literature review, this paper identifies four dominant theoretical perspectives namely realism, liberalism, neo-mercantilism and neo-classical realism which are used to explain the economic regionalism in Northeast Asia. Furthermore, this paper showed an exploration of policy strategies by academics to accelerate the use of CJK FTA and further needs of studies to examine the impact of CJK FTA outside Northeast Asia."

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."

"Banyak negara berkembang yang telah mencapai perkembangan secara pesat dalam setengah abad terakhir berasal dari kawasan Asia Timur. Perkembangan yang pertama kali dimulai oleh Jepang kemudian ditiru oleh negara-negara Asia Timur lain sehingga ekonomi negara-negara kawasan tersebut meningkat secara sangat pesat pada periode 1965-1990 dibandingkan dengan kawasan lain. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi oleh negara-negara Asia Timur tersebut sering disebut East Asian Miracle. Dalam konteks tersebut, berdirinya model pembangunan kawasan Asia Timur menjadi bukti bahwa negara-negara Asia Timur tentunya memiliki karakteristik umum dalam usaha untuk membangun ekonominya. Karakteristik model pembangunan Asia Timur di mana pembangunan ekonomi dipimpin oleh negara melalui industrialisasi mendorong terbentuknya konsep developmental state. Walaupun demikian, setiap negara Asia Timur memulai strategi pembangunan ekonomi yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, saat krisis finansial melanda kawasan Asia Timur pun, terdapat negara yang dapat menghindari krisis, namun ada juga negara yang terpuruk oleh krisis tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi, peran negara, dan sistem pemerintahan akan menjadi inti utama dalam membahas perbedaan karakteristik antara model pembangunan negara Asia Timur tersebut.

---

Many developing countries that have achieved rapid development in last half a century locate in East Asia. Wave of development that began from Japan was soon followed by other East Asian countries, who all grew rapidly between 1965 and 1990 when compared to other regions. In the end, the economic development style from East Asian countries is often named ?East Asian Miracle?. It was found that there are common characteristics within the efforts of improving economic development from East Asian countries. Economic development of East Asian countries were frequently characterized by industrialization which evoked the concept of developmental state. Even so, each East Asian country had different economic development plan with different purposes from each other. Such difference resulted to differing fates for East Asian countries after the financial crisis. As a result, economic development policy, state role, and government system became the main elements to be discussed in the different characteristics of development models of East Asia."

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"Setelah selesai Perang Dingin tepat pada awal tahun 90an, Cina melakukan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Program peningkatan kapabilitas militer ini mendapat perhatian lebih di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Negara samurai itu merasa sangat terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina yang lebih fokus terhadap pengembangan senjata yang bersifat ofensif. Maka dengan demikian Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk merespn apa yang telah dilakukan oleh Cina. Pertanyaan penelitan dalam kasus ini bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur khususnya antara Cina dan Jepang setelah melakukan strategi ofensif. Dalam penelitan ini menggunakan penelitian positivist atau yang sering disebut dengan penlitian kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kapabilitas militer Cina lebih pesat dibandingkan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan jumlah kekuatan ofensif Cina lebih besar dibandingkan kekuatan ofensif Jepang. Hal ini dapat memicu terjadinya perlombaan senjata antara Cina dan Jepang yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem dikawasan goyah, karena dengan terjadinya perlombaan senjata konflik terbuka dapat terjadi kapan saja.

---

Since the end of the Cold War,China military rise has become an issue in East Asia Region. The rise of China?s military resulted a serious threat in East Asia, especially Japan. Japan perceive the rise of China?s military as a threat to its national security. The reason that the rise of military capabilities in China is more focus on offensive weapons. In order to response China offensvie strategic, Japan also develop its military capabilities and it is offensive. The research questions being proposed in this thesis are how is the system stability in the region after China and Japan develop its offensive military capabilities. The study uses quantitative research to see how arms has an effect to ystem stability in the East Asia region.

The result of this study shows that military rise of China is more superior than Japan. China has much more offensive weapon than Japan. Because of this fact, the big gap between China and Japan can trigger an arms race in East Asia region. If an arms race happen, the tendency of an open war theater is very possible and it will cause an unstable system in the region."

"Deregulasi bidang otomotif tahun 1999 menjadi awal dimulainya era liberalisasi sektor otomotif Indonesia setelah 30 tahun sebelumnya mendapat proteksi ketat dari pemerintah. Jika sebelum tahun 1999 jumlah ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) sepeda motor di Indonesia hanya ada 5 perusahaan, maka sejak adanya deregulasi bidang otomotif berkembang menjadi 35 perusahaan pada tahun 2001. Selama ini pasar sepeda motor di Indonesia dikuasai oleh merk-merk Jepang seperti Honda, Yamaha dan Suzuki. Dengan masuknya pemain baru tersebut, kapasitas produksi meningkat 40%, yakni dari 2,5 juta unit per tahun pada tahun 2000 menjadi 3,5 juta unit per tahun pada tahun 2001. PT. Panca Putra Otomotif sebagai pemain baru dalam bisnis sepeda motor tentunya memerlukan strategi bersaing agar dapat menjadi perusahaan yang dapat bertahan bahkan jika mungkin menjadi pemain yang diperhitungkan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan ekstemal dan internal yang dihadapi oleh perusahaan, memetakan posisi persaingan perusahaan dalam industri sepeda motor di Indonesia dan menemukan faktor-faktor kunci kesuksesan (key succes factor) untuk penyusunan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan strategi bersaing perusahaan dalam rangka meraih pangsa pasar dan meningkatkan penjualan sepeda motor. Untuk mendukung analisis digunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Direktur Utama dan General Manajer PT. Panca Putra Otomotif selaku penangung jawab perusahaan serta melalui penyebaran kuisioner tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan kepada seluruh karyawan (12 responden) di kantor pusat untuk mengetahui fokus strategi bisnis perusahaan dalam meningkatkan penjualan sekaligus sebagai pedoman untuk memahami proses identifikasi faktor keputusan kunci yang diperkirakan mempengaruhi proses penyusunan strategi bersaing.Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui laporan perusahaan, rencana perusahaan, peraturan yang berkaitan dengan industri sepeda motor, media cetak dan internat. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan konsep Lima Kekuatan Bersaing Porter (1980) untuk menjelaskan persaingan antar pemain dalam industri sepeda motor di Indonesia. Penentuan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan menggunakan metode IFAS/EFAS Matrix; serta penentuan alternatif strategi dengan analisa SWOT. Dari IFAS dan EFAS matrix diperoleh gambaran bahwa lingkungan eksternal berupa faktor politik, ekonomi, teknologi, sosial dan industri maupun lingkungan internal berupa operasional, pemasaran, SDM dan keuangan perusahaan saat ini masih mendukung untuk pertumbuhan perusahaan.Dengan melakukan pembobotan pada faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan, didapatkan hasil bahwa posisi perusahaan berada pada kuadran 1, dimana perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan.dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Dari perolehan pangsa pasar dapat disimpulkan bahwa posisi PT. Astra Honda Motor adalah sebagai pemimpin pasar dan PT. Panca Putra Otomotif sebagai pengikut pasar. Pengikut pasar dapat mencapai laba yang tinggi karena tidak menuntut biaya inovasi apapun. Keberhasilan perusahaan dalam memasuki industri: adalah disebabkan karena strategi yang digunakan sesuai dengan posisi yang ada, Sebagai saran kepada perusahaan terdapat beberapa altematif strategi agar dapat meningkatkan penjualan antara lain: periuasan jaringan distribusi, penjualan melalui kerjasama dan dukungan lembaga pembiayaan konsumen, menjaga kualitas produk serta memperluas jaringan penjualan, service dan suku cadang."