Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini membahas proses pembuatan Undang-Undang Dasar Baru Jepang 1946. Diawali dengan uraian singkat dari sejarah Perang Dunia II, lalu masuk pada diskusi tentang kebijakan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu (SCAP) dan kekuatan pendudukan yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Baru 1946. Makalah ini berkesimpulan bahwa Penyusunan Undang-Undang Dasar Jepang paska Perang Dunia II adalah produk Amerika Serikat. Dimana Pemerintah Amerika Serikat dan Kekuatan Sekutu adalah Sutradara dan Pemeran Utamanya. Sedangkan Jepang, yang diwakili oleh pemerintahnya, memiliki peran minimal, yang kalau pun ada, hanyalah sebatas pemeran pengganti.

---

This article examines the process of the making of the new japanese constitution 1946. It begins with a brief overview of the history of World War II, and moves to a discussion of the policy of the strong hand of Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) General Douglas MacArthur and Occupation personnel in the constitution-making process. The article concluded that the account credits the making of Japan’s postwar constitution as an essentially American story. In it, U.S. government and Occupation forces are the key actors and authors. Japan, represented by its government, is a minor and, in fact, reluctant player."

"Japan Travel Fair adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh JNTO untuk mempromosikan pariwisata Jepang. Japan Travel Fair melakukan beberapa upaya untuk mempromosikan pariwisata Jepang diantaranya yaitu bekerja sama dengan travel agent dan eksibitor-eksibitor Jepang. Menggunakan metode kualitatif dengan sumber data penelitian berupa hasil dari observasi event, wawancara dengan penyelenggara dan studi literatur. Penelitian ini membahas metode promosi pariwisata yang digunakan pada acara Japan Travel Fair. Selama Japan Travel Fair berlangsung pengunjung yang datang juga dapat menemukan berbagai penawaran dan undian berhadiah menarik. Untuk menarik para pengunjung Japan Travel Fair dilakukan beberapa langkah promosi baik sebelum acara berlangsung dan pada saat berlangsungnya acara. 

---

Japan Travel Fair is one of the activities carried out by JNTO to promote Japanese tourism. The Japan Travel Fair made several efforts to promote Japanese tourism, including cooperating with travel agents and exhibitors from Japan. Using qualitative methods with research data sources in the form of results from event observations, interviews with organizers and literature studies this study discusses tourism promotion methods used at the Japan Travel Fair. During the Japan Travel Fair, visitors who come can also find various attractive prizes and lotteries. To attract visitors to the Japan Travel Fair, several promotional steps were carried out both before the event took place and during the event."

"Tesis ini menganalisis kreativitas, kebersamaan dan pendidikan dalam Jak-Japan Matsuri 2009-2013 sebagai diplomasi budaya Jepang. Dengan menggunakan teori soft power didukung oleh konsep diplomasi budaya, konsep kebudayaan dan konsep sosialisasi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Jepang secara aktif menggelar perayaan pekan budaya Jepang di Jakarta yang dinamai Jak-Japan Matsuri. Penyelenggaraan perayaan ini berisikan kegiatan pertunjukan budaya Jepang dan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan dengan adanya bekerjasama antara warga negara Jepang di Jakarta didukung oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan Indonesia melalui pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Jak-Japan Matsuri dapat dikatakan telah menciptakan ketertarikan dan kekaguman masyarakat Indonesia yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu padat tiap tahunnya.

---

This thesis analyzes of creativity, unity and education in the Jak-Japan Matsuri Japan 2009-2013 as cultural diplomacy. By using the soft power theory is supported by the concept of cultural diplomacy, cultural concepts and the concept of socialization. In the last five years, the Japanese government is actively held a celebration of Japanese culture week in Jakarta, called Jak-Japan Matsuri. This festival consists of performances of Japanese culture activities and Indonesia. This event was organized with the collaboration between Japanese citizens in Jakarta, supported by the Japanese government in cooperation with the Indonesian government through capital city of Jakarta government. Jak-Japan Matsuri Can be said to have created the interest and admiration of the people of Indonesia who live in Jakarta and surrounding areas, judging from the number of visitors each year who are always crowded."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang semakin berkurang, Jepang mulai aktif merekrut lulusan baru dari universitas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk menarik perhatian lulusan baru Indonesia, perusahaan Jepang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang secara gratis sebagai bekal untuk bekerja di Jepang. Penelitian ini mengkaji migrasi lulusan baru Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) dan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam program pelatihan bahasa Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam terhadap lima peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada yang saat ini bekerja di Jepang. Teori jaringan dan teori penyebab kumulatif digunakan untuk menganalisis motivasi peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada dalam mengambil keputusan migrasi ke Jepang. Implikasi strategi adaptasi di lingkungan baru terhadap keputusan peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada untuk menetap di Jepang dikaji menggunakan teori adaptasi antarbudaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi migrasi peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada ke Jepang didorong oleh adanya perluasan jaringan melalui kesempatan yang didapatkan saat mengikuti program pelatihan bahasa Jepang. Program pelatihan bahasa Jepang menjadi katalisator dalam memengaruhi dan membentuk keputusan migrasi. Migrasi ke Jepang digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan lainnya. Reunifikasi keluarga dan pertimbangan rumah tangga menjadi alasan untuk kembali ke Indonesia. Rasa keingintahuan yang tinggi dan keterikatan emosional dengan Jepang menjadi alasan untuk menetap di Jepang lebih lama

---

In order to meet the decreasing need for skilled labor, Japan has begun actively recruiting fresh graduates from universities in Southeast Asia, including Indonesia. To attract the attention of Indonesian fresh graduates, Japanese companies are collaborating with Indonesian universities to provide free Japanese language training as a preparation for working in Japan. This research examines the migration of fresh graduates from Department of Electrical and Information Engineering (DTETI) and Department of Computer Science and Electronis (DIKE) Universitas Gadjah Mada who have participated in Japanese language training program. This research uses a qualitative approach, using in-depth interview with five participants of Japanese language training program in the field of information technology Universitas Gadjah Mada who are currently working in Japan. Network theory and cumulative causation theory were used to analyze the motivation of the participants of Japanese language training program in information technology at Gadjah Mada University in making migration decisions to Japan. The implications of adaptation strategies in the new environment on the decision of participants of Japanese language training program in information technology at Gadjah Mada University to settle in Japan were examined using cross-cultural adaptation theory. The research findings show that the motivation for migration of participants in Japanese language training program in the field of information technology at Gadjah Mada University to Japan is driven by the expansion of networks through opportunities obtained while participating in Japanese language training program. The Japanese language training program became a catalyst in influencing and shaping migration decisions. Migration to Japan is used as a stepping stone to achieve other goals. Family reunification and household considerations are reasons to return to Indonesia. High curiosity and emotional attachment to Japan are reasons to stay in Japan longer."

"Dalam tatanan dunia yang anarki, negara adalah aktor rasional yang berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi negaranya. Namun, terdapat sebuah anomali, sebuah negara dengan sengaja menolak mengembangkan kekuatan militer yang dapat melindungi dan mempertahankan negaranya. Jepang mengesahkan Pasal 9 dalam konstitusinya pada tahun 1947. Pasal tersebut menolak perang dan menolak hak untuk mengembangkan kekuatan militer atau segala sesuatu yang dapat memicu perang, menjadikan Jepang sebagai sebuah negara pasifis. Melihat anomali tersebut, tulisan ini hendak meninjau bagaimana perkembangan perdebatan dari Pasal 9 dan melihat konteks serta implikasi yang dihasilkan dari perkembangan pasal tersebut.Tinjauan literatur ini dibuat menggunakan metode kronologis dengan meninjau sebanyak 47 literatur akademik. Literatur yang terkumpul dikategorisasikan menjadi tiga tema besar, yang meliputi: (1) perkembangan perdebatan Pasal 9 Konstitusi Jepang, (2) respons terhadap Pasal 9, dan (3) implikasi yang dihasilkan dari Pasal 9. Dalam ketiga tema besar tersebut, penulis mengelompokkan literatur berdasarkan periode waktu (Perang Dingin, Pasca Perang Dingin, dan Pasca 9/11), konteks internal dan eksternal, serta klasifikasi dampak secara teoritik. Penulis menemukan bahwa Pasal 9 dan nilai-nilainya bergeser, yang disebabkan oleh tekanan struktural dan perubahan kondisi domestik. Akan tetapi, Pasal 9 sendiri tidak berubah, melainkan diinterpretasi ulang secara berbeda.

---

Based on the anarchy world order, the state is a rational actor whose sole purpose is to maintain the survival and existence of the nation. Still, there is a state that renounced military power and the nation's right of belligerency knowing it could jeopardize its own survival ability, an anomaly amongst others. In 1947, Article 9 of the Japanese Constitution came into effect, renouncing war and the use of force as means of settling disputes. Thus, making Japan a pacifist state. The author considers that the abnormal situation of Japan is still happening but slowly shifting towards a different direction. Therefore, this literature review aims to look over the debate development of the Article 9 of the Constitution of Japan and how it affects the nation: to understand the internal and external contexts that exist upon the evolution. This literature review utilizes the chronology method to review 47 accredited academic writings, which are categorized into three major themes: (1) the debate development of Article 9, (2) the response to the development of the article, and (3) the implications caused by the article development. The three major themes are also detailed in timestamps, internal and external context, and theoretical classification of the implications. This literature review finds that Article 9 and its values are shifting, prompted by the changing international environment and internal affairs. However, Article 9 itself has never been changed or replaced. In reality, the shift happened because of the reinterpretation of the Article 9 of the Japanese Constitution."

"Gastrodiplomasi merupakan diplomasi publik yang menggunakan makanan atau budaya kuliner dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu, serta menjadi sarana dan upaya suatu negara dalam meningkatkan brand image dengan nilai-nilai kebudayaan suatu negara untuk memproyeksikan persepsi masyarakat internasional dalam ajang mempromosikan negaranya melalui budaya kuliner. Jepang menjadi salah satu negara yang berdiplomasi menggunakan makanan untuk sarana diplomasinya dengan tujuan menyebarluaskan budaya sekaligus sebagai sarana promosi di dunia internasional. Salah satunya adalah makanan tradisional Jepang yang disebut dengan washoku. Washoku mempunyai ciri khusus dalam kuliner Jepang yaitu selalu mengutamakan musim, bahan, keseimbangan, dan keestetisan dalam sajian makanannya. Washoku sendiri ditetapkan sebagai “Intangible Cultural Heritage list”. Untuk mewujudkan hal ini salah satu implementasi program gastrodiplomasi Jepang diwujudkan melalui program Japan Restaurant Overseas (JRO). Program ini dilakukan untuk menyebarkan restoran Jepang dan membuat budaya masakan Jepang dapat dinikmati dan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Penelitian ini akan membahas terkait gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program Japan Restaurant Overseas serta untuk mengetahui cara Jepang berdiplomasi menggunakan gastrodiplomasi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan dengan pendekatan dan prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis daripada angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya Japan Restaurant Overseas menjadi alat gastrodiplomasi Jepang yang bertujuan untuk mengubah opini publik asing termasuk masyarakat Indonesia tentang Jepang. Namun, di sisi lain, Jepang juga menerapkan budaya washoku dalam praktik gastrodiplomasi Jepang melalui Japan Restaurant Overseas.

---

Gastrodiplomacy is public diplomacy that uses food or culinary culture with the aim of conveying certain messages, as well as being a means and effort of a country in enhancing a country's brand image with cultural values to project the perceptions of the international community in the arena of promoting their country through culinary culture. Japan is one of the diplomatic countries using food as a means of diplomacy with the aim of spreading culture as well as a means of promotion in the international world. One of them is a traditional Japanese food called washoku. Washoku has a special characteristic in Japanese cuisine, namely always prioritizing season, ingredients, balance, and aesthetics in its food preparation. Washoku itself is designated as an “Intangible Cultural Heritage list”. To realize this, one of the implementations of the Japanese gastrodiplomacy program is realized through the Japan Restaurant Overseas (JRO) program. This program is carried out to spread Japanese restaurants and make the culture of Japanese cuisine can be enjoyed and known by all people in the world. This research will discuss Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the Japan Restaurant Overseas program and find out how Japan uses gastrodiplomacy in Indonesia. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a scientific way or process to obtain data with a purpose and use with descriptive research approaches and procedures in the form of written words rather than numbers. The results of this study indicate that basically Japan Restaurant Overseas is a Japanese gastrodiplomacy tool that aims to change foreign public opinion, including Indonesian people, about Japan. However, on the other hand, Japan has also implemented washoku culture in Japanese gastrodiplomacy practices through Japan Restaurant Overseas."

"Berawal dari kata yang terbentuk di situs internet, riajuu kini menjadi salah satu fenomena dalam masyarakat Jepang, terutama kalangan remaja Jepang. Riajuu secara harfiah berarti ldquo; orang-orang yang memiliki kehidupan di dunia nyata yang memuaskan. rdquo; Penelitian ini meneliti tentang sosok dan citra riajuu, serta penggunaan kata riajuu sebagai wakamono kotoba menurut mahasiswa Jepang untuk menjelaskan persepsi mereka terhadap riajuu. Metode pengumpulan data primer adalah metode survei dengan instrumen kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut mahasiswa Jepang yang menjadi responden penelitian ini, seorang riajuu identik dengan seseorang yang mempunyai kekasih. Namun, tidak hanya keberadaan kekasih, keberadaan dan kuantitas teman juga menentukan seorang riajuu. Penggunaan kata riajuu sebagai wakamono kotoba juga mendukung pandangan mahasiswa Jepang terhadap citra seorang riajuu yang positif. Persepsi mahasiswa Jepang terhadap riajuu berkaitan dengan bagaimana pandangan hidupnya dalam memenuhi kepuasan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan persepsi mahasiswa Jepang terhadap riajuu, penelitian ini juga menggambarkan pandangan mahasiswa Jepang terkait pandangan hidup mereka.

---

Started as a word which was formed on internet, riajuu is now becoming a phenomenon in Japanese society, especially among the Japanese young generation. Riajuu literally means ldquo someone who leads a fulfilling real life. rdquo This research will explain about Japanese university students rsquo perception of riajuu through their opinion about the figure and image of riajuu, and its use as wakamono kotoba. The method used to gather this research rsquo s primary data is survey method with questionnaire as the instrument. This research shows that for Japanese university students, not only lover, the existence and quantity of friends are also important to define riajuu. The use of riajuu as wakamono kotoba by Japanese university students also shows their perception of riajuu rsquo s positive image. Japanese university students rsquo perception about riajuu also related to their sense of value. Hence, based on their perception of riajuu, this research also reflects Japanese university students rsquo sense of value."

"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

---

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."