Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 169870 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fadlinnisa
"Tugas karya akhir ini menjelaskan motif terbentuknya Forum Kerjasama Ekonomi BRICS yang terdiri dari negara-negara Emerging Economies. Forum ini berdiri pada tahun 2009 pasca terjadi krisis global yang melanda dunia di tahun 2007-2008. Negara-negara yang menginisiasi terbentuknya forum ini adalah Brazil, Rusia, India, China (BRIC). Kemudian pada tahun 2011 Afrika Selatan resmi terdaftar menjadi anggota sehingga nama BRIC berubah menjadi BRICS dengan tambahan S untuk South Africa atau Afrika Selatan. Penjelasan dari motivasi terbentuknya BRICS dilakukan dalam kerangka implementasi teori integrasi ekonomi dari perspektif liberalisme, teori power, kepentingan nasional dan aliansi dari perspektif realisme, dan teori identitas kolektif dari perspektif konstuktivisme.
Liberalisme dengan teori integrasi ekonominya melihat pembentukan BRICS dimotivasi melalui adanya keinginan untuk memperbesar dampak kerjasama ekonomi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggotanya. Realisme dengan teori power, kepentingan nasional dan aliansinya melihat pembentukan BRICS dimotivasi melalui adanya keinginan bersatu yang didasari dari karakter kekuatan ekonomi dan kepentingan yang sama dari negaranegara BRICS untuk memperluas pengaruh pada level internasional. Sedangkan konstruktivisme dengan teori indentitas kolektifnya melihat pembentukan BRICS dimotivasi dari adanya ide terkonstruksi yang membangun kesadaran anggotanya atas kesamaan sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru, kesamaan cita-cita untuk perubahan kondisi internasional, serta kesamaan pola hubungan dengan Amerika Serikat.

This thesis attempts to explain the motivational background behind the formation of the BRICS as an Economic Cooperation Forum that comprised of Emerging Economies. This forum was officially declared in 2009 right after the global crisis hitted the world in 2007-2008. The initiators of this forum formation were Brazil, Russia, India, China (BRIC). Then, in 2011, South Africa officially enrolled as the member of this forum. Thus, the name of BRIC was changed into BRICS with additional S standing for South Africa. The explanation of this forum formation motive conducted within the theory implementation of economic integration from liberalism perspective, and power, national interest and alliance from realism perspective, also collective identity from constructivism perspective.
Liberalism with its economic integration theory sees that the BRICS forum formation was supported by the intention of its members in widening the impact of economic cooperation in the field of economic growth. Realism with its power, national interest and alliance theory sees that the BRICS forum formation was supported by the intention of its members to ally under the resemble economic power and national interest in order to spread the influence at international level. Later on, constructivism with its collective identity theory sees that the BRICS forum formation was supported by constructed idea that awake its members awareness of their similarity as new emerging economies, their similarity in the hope of the international circumstance changing, and their similarity in the hub pattern with United States.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Wicaksono
"Tesis ini membahas tentang Rusia dalam Forum negara-negara BRICS dan Organisasi Regional SCO 2010-2017 dalam Perspektif Konstruktivisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa buku, artikel jurnal dan dokumen resmi. Analisa penelitian menggunakan dua teori yaitu regional security complex untuk SCO dan World system untuk BRICS. Penelitian ini menemukan bahwa Rusia berperan penting dalam SCO dan BRICS. Di SCO, Rusia bersama Cina berperan penting sebagai penentu kebijakan dan agenda SCO. Sementara di BRICS, Rusia berperan sebagai koordinator kebijakan supaya negara BRICS memiliki kebijakan yang sama.
Penelitian ini juga menemukan bahwa SCO dan BRICS merupakan alat yang berguna bagi kebijakan luar negeri Rusia. SCO berguna untuk menjaga pengaruh Rusia di Asia Tengah, Sementara BRICS berguna untuk menyuarakan perubahan tatanan dunia yang ada. Karena pentingnya kedua organisasi ini bagi kebijakan luar negeri Rusia, tidak heran Rusia berperan penting dalam organisasi ini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rusia berperan penting di SCO dan BRICS karena kedua organisasi ini merupakan alat yang berguna bagi kebijakan luar negeri Rusia. Faktanya adalah agenda di SCO dan BRICS sebenarnya merupakan agenda kebijakan luar negeri Rusia. Supaya SCO dan BRICS tetap relevan bagi kebijakan luar negeri Rusia maka Rusia harus meningkatkan pendekatan diplomatik dengan negara anggota SCO dan BRICS. Hal ini penting dilakukan supaya SCO dan BRICS solid. Sebab, SCO dan BRICS yang solid akan menguntungkan Rusia dalam jangka panjang.

This Thesis examine Russia in the BRICS Forums and SCO Regional organization 2011 2017 In Constructivism Perspective. This thesis used qualitative method with data sources in form of book, journal article and official documents. The Research analysis uses two theories regional security complex for SCO and World system for BRICS. This research found that Rusia plays important role both in SCO and BRICS. In SCO, Rusia with China plays important roles as policy and agenda makers. In BRICS, Russia acts a policy coordinator to ensure all the members have same policy.
This research also found that SCO and BRICS is a useful tools for Russia rsquo s foreign policy. SCO is useful to keep Russian influence in Central Asia. Meanwhile BRICS is useful for advocating changes in world order, it is no wonder Russia plays important roles in both organizations.
This research concludes that Russia plays an important role in SCO and BRICS because both organizations is a useful tool for Russian foreign policy. In fact, SCO and BRICS rsquo s agenda is actually Russian foreign policy agenda. In order to for SCO and BRICS to remain relevant to Russian foreign policy, Russia must improve its diplomatic approaches to SCO and BRICS member states. This is im portant to make SCO and BRICS a solid organization. A solid SCO and BRICS will benefit Russia in the long term.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T50373
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Snorrason, Snorri Thomas
"This book investigates whether the effects of economic integration differ according to the size of countries.The analysis incorporates a classification of the size of countries, reflecting the key economic characteristics of economies in order to provide an appropriate benchmark for each size group in the empirical analysis of the effects of asymmetric economic integration. The formation or extension of Preferential Trade Areas (PTAs) leads to a reduction in trade costs. This poses a critical secondary question as to the extent to which trade costs differ according to the size of countries.The extent to which membership of PTAs has an asymmetric impact on trade flow according to the size of member countries is analyzed by employing econometric tools and general equilibrium analysis, estimating both the ex-post and ex-ante effects of economic integration on the size of countries, using a data set of 218 countries, 45 of which are European. ​"
Berlin: Springer, 2012
e20396471
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Disa Putri Sabilla
"ABSTRAK
Cita-cita besar negara-negara di daratan Eropa untuk membentuk kerja sama yang membawahi bidang politik dan ekonomi diwujudkan dalam berbagai perjanjian dan perserikatan sejak dibentuknya European Coal and Steel Community 1951 . Kerja sama ini menjadi cikal bakal Uni Eropa dan bentuk integrasi penuh Uni Eropa adalah pemberlakuan mata uang tunggal. Pemberlakuan ini memunculkan berbagai reaksi dari sektor sosial, politik, dan ekonomi, tak terkecuali di Prancis. Pemberlakuan euro pada masa pemerintahan Jacques Chirac ini memacu perekonomian Prancis menjadi lebih baik meskipun dalam sektor sosial dan politik terdapat golongan yang kontra terhadap integrasi ini.

ABSTRACT
The ambitions of the countries in mainland Europe to establish a partnership that oversees the political and economic fields embodied in treaties and alliances beginning with the establishment of the European Coal and Steel Community 1951 . This cooperation became the forerunner of the European Union and the form of its full integration is the adoption of the single currency. Implementation of this integration has led to various reactions from the social, political, and economic sectors, not least in France. Adoption of the euro single currency during the reign of Jacques Chirac sparked improvement of the French economy but nonetheless the social and political sectors disagree with this integration."
2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro
"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO.
Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.
Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46843
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anjani Ayu Sekar Kusuma
"Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN sejak pembentukannya pada 1967 yang didorong oleh faktor politik dan strategis, hingga transformasi fokus dari politik ke ekonomi dengan pencanangan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. ASEAN memulai langkah integrasi ekonomi dengan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada 1992 dan terus memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dengan membagi 55 literatur ke dalam tiga tema besar: 1) perkembangan ekonomi ASEAN; 2) kebijakan dalam strategi integrasi; 3) implikasi integrasi ekonomi ASEAN. Melalui analisis ini, tinjauan ini berupaya menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan tren seperti persebaran tema, latar belakang akademisi, dan asal penulis. Tinjauan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini serta menawarkan wawasan tentang arah penelitian dan kebijakan di masa depan.

This literature review identifies the development of economic integration in ASEAN since its establishment in 1967, which was driven by political and strategic factors, up to the transformation of its focus from politics to economics with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. ASEAN began its economic integration efforts with the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992 and has continued to expand and deepen economic integration in response to global geopolitical and economic changes. This review employs a taxonomy method by categorizing 55 pieces of literature into three major themes: 1) the economic development of ASEAN; 2) policy-driven strategies in integration; 3) implications of ASEAN economic integration. Through this analysis, the review aims to uncover consensus, debates, literature gaps, and trends such as theme distribution, the academic background of scholars, and the origins of the authors. This review not only provides an overview of the dynamics of ASEAN economic integration but also its relevance in the current global economic context, offering insights into future research directions and policy-making.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Omar Farizi Wonggo
"Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam mengkaji perdebatan dan perkembangan konsep regionalisme. Pada kawasan Asia Tenggara, isu yang paling sering dibahas ialah mengenai regionalisme ekonomi. Negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara berusaha melakukan integrasi ekonomi guna meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Namun demikian, berdasarkan kajian empiris terdapat ragam pandangan dalam menelaah dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan memetakan persebaran pandangan dari dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara dengan menggunakan tiga pandangan utama Ilmu Hubungan Internasional. Pandangan pesimis muncul dari pendekatan realisme bahwa terdapat hambatan-hambatan berupa pengaruh negara ekstra-kawasan, kebijakan proteksionisme dan kebijakan bilateralisme. Sedangkan pandangan optimis berasal dari pendekatan liberalisme, yakni pengaruh kelompok pro-liberalisasi, karakteristik dari open regionalism, pandangan ekonomi neoklasik, dan penguatan elemen institusi. Kemudian, perspektif strukturalisme ekonomi melihat bahwa model neoliberalisme yang berjalan perlu diganti dengan model ekonomi lainnya. Selain itu, tinjauan pustaka ini menemukan enam kesenjangan literatur dalam kajian regionalisme ekonomi Asia Tenggara, yakni kesenjangan literatur dari perspektif realisme, liberalisme, dan strukturalisme ekonomi, tren pembahasan literatur per periode, ketiadaan kajian konstruktivisme, dan rendahnya pembahasan kajian ASEAN Post 2015. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, terbuka kajian penelitian lanjutan yang dapat dikaji dari aspek praktis, politik-ekonomi, ataupun akademis, beragam penelitian baru seperti penggunaan pendekatan konstruktivisme.

Southeast Asia is one of the regions that worth to consider as a subject to analyzethe debate of development of regionalism concept. In Southeast Asia, theprominence issue is the economic regionalism. All member countries in the regionhave tried to build economic integration to increase their economic growth. However, based on empirical studies, there are many perspectives have been usedto analyze the dynamics of economic regionalism. Therefore, this literature reviewis focused to mapping the perspectives on the dynamics of development ofeconomic regionalism in Southeast Asia using three main perspectives ofInternational Relations. Literature from realism perspective has seen the skepticalpoint with themes like the influence of extra region countries, protectionismpolicy, and bilateralism policy. Meanwhile liberalism perspective has seen thateconomic regionalism in Southeast Asia has the positive point of views such aspro liberalization group, characteristic of open regionalism Southeast Asia,neoclassical economic perspective, and enhancement of institution. Whereas,economic structuralism argued economic regionalism in Southeast Asia need toshift from using neoliberalism to another model of economic development.Besides that, this literature review found six literature gap of economicregionalism in Southeast Asia, i.e. literature gap from three main perspectives,realism, liberalism and economic structuralism the debate of economicregionalism based on periods the absence of constructivism analyses and theshortage study about ASEAN Post 2015. The result of the literature review isshown that there are many studies still need to be done, in a practical aspect ofpolitical economy or academic aspect, new research that using constructivismperspective as tool of analyses.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hassya Aulianisa Hanafatiha Singadimedja
"Pada November 2022, negara anggota ASEAN-5 menandatangani Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity yang menandakan terjadinya inisiatif pembentukan sistem pembayaran antar wilayah yang terintegrasi, salah satunya berbentuk sistem pembayaran berbasis QR-Code. Kesepakatan dan inisiatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas integrasi sistem pembayaran dan bagaimana keberadaan kedaulatan negara, sehingga terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimana inisiatif Regional Payment Connectivity ASEAN-5 menurut perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana konsep penggunaan teknologi QRIS dalam integrasi pembayaran regional ASEAN.
Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian notmatif karena objek yang diteliti merupakan norma hukum mengenai pengaturan regional payment connectivity dengan mengacu pada hukum perdagangan internasional. Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalah diatas adalah pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menujukkan bahwa Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity merupakan upaya mencapai integrasi ASEAN yang sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada dan Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Minsters’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) dengan ketentuan yang diatur dalam AFIF dan ATiSA untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pembayaran, mempercepat pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, dan meningkatkan kekuatan ekonomi regional di mata dunia. Perwujudan kedaulatan dalam sistem pembayaran berstandar QRIS terdapat pada pada konversi mata uang yang dapat langsung ditransaksikan tanpa perlunya mata uang ketiga sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi menjadi rendah dan negara dapat menguasai sepenuhnya sistem pembayarannya sehingga dapat mendorong penguatan juga kedaulatan mata uang negara. Selain itu pengelolaan sepenuhnya terhadap skema transaksi, biaya transaksi, perizinan atas lembaga keuangan, hingga fungsi pengelolaan National Merchant Repository. Pengelolaan National Merchant Repository di dalam negeri mencerminkan kedaulatan negara atas keamanan transaksi dan teknologi QRIS karena penatausahaan dan pengolahan data dilakukan didalam negeri.

In November 2022, ASEAN-5 member countries signed a Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity which indicates an initiative to form an integrated inter-regional payment system, one of which is in the form of a QR-Code-based payment system. These agreements and initiatives raise questions regarding the legality of payment system integration and how the existence of state sovereignty, there are two issues that will be analyzed, namely how the ASEAN-5 Regional Payment Connectivity initiative is from the perspective of international trade law and how is the concept of using QRIS technology in ASEAN regional payment integration.
Both of these problems will be analyzed using a normative research method because the object under study is a legal norm concerning regional payment connectivity arrangements regarding international trade law. The type of approach used to analyze the problems above is a normative juridical approach.
The results of the research and analysis show that the Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity is an effort to achieve ASEAN integration as stated in the ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction and the Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) with the provisions stipulated in AFIF and ATiSA to increase payment system integration and efficiency, accelerate the implementation of the ASEAN single market, and increase regional economic strength in the eyes of the world. The embodiment of sovereignty in the QRIS standard payment system is in currency conversion which can be directly transacted without the need for a third currency so that the costs required for processing transactions are low and the state can fully control the payment system so that it can also encourage the strengthening of the sovereignty of the state's currency. Apart from that, full management of transaction schemes, transaction fees, licensing of financial institutions, as well as the management function of the National Merchant Repository. Domestic management of the National Merchant Repository reflects state sovereignty over transaction security and QRIS technology because data administration and processing are carried out within the country.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Rudiatin
"ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi tentang kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan di desa Aji Kuning di kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, yang terintegrasi dengan pasar Tawau, wilayah Sabah Malaysia. Dalam penelitian ini, saya menyebutnya integrasi ekonomi. Penelitian difokuskan pada pasar sebagai arena transaksi. Pasar menjadi entry point untuk melakukan pengamatan.
Kondisi paradoks desa Aji Kuning, satu sisi sebagai desa terpencil dan miskin bagi Indonesia, disisi lain strategis sebab dekat dengan Malaysia yang memiliki kondisi sosial-ekonomi lebih baik, membuka peluang-peluang masyarakat desa mengaktifkan potensi sumber daya sosial budaya untuk membangun kepentingan-kepentingan ekonomi bagi kesejahteraannya.
Masyarakat Aji Kuning di perbatasan membangun jaringan ekonomi sebagai bentuk solidaritas sosial bagi kepentingan penguasaan sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya. Negara dalam hal ini institusi politik lokal membuka peluang masyarakat membangun pasar yang sangat fleksibel dalam pengaturan perdagangan lintas batas. Pasar adalah entitas yang tidak sekadar menopang keberlangsungan ekonomi dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Pasar memiliki tanggung jawab dan fungsi yang jauh lebih kompleks. Sebagai sebuah sistem kebudayaan, ia menjaga dan menyangga dinamika sosio-budaya masyarakat di perbatasan. Masyarakat Aji Kuning membangun jaringan-jaringan perdagangan yang berkaitkelindan dengan sosial, politik, budaya, kekerabatan dan etnik. Mereka mengaktifkan simpul kekerabatan dan etnisitas untuk membangun jaringan. Identitas etnik bersifat kontekstual bergantung pada kepentingan dan motif ekonominya.
Jaringan perdagangan meliputi berbagai unsur, mulai dari pembeli, penjual, pemodal dan broker, dengan keragaman etnik dan kebangsaan serta pembagian kerja. Jaringan berfungsi banyak, sebagai jaringan komunikasi dan informasi harga dan permodalan serta berbagi keuntungan dan resiko dengan variasi pertemanan, kekerabatan dan patron-klien. Demikian pula meliputi berbagai institusi, pemerintah, kelompok etnik dan aparat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kesemuanya terintegrasi dalam suatu kegiatan ekonomi lokal di perbatasan.
Jaringan etnisitas menjadi basis integrasi ekonomi. Pengamatan terhadap identitas etnik dan pemanfaatannya dalam jaringan ekonomi, ditekankan pada interaksi kelompok-kelompok etnik dalam kegiatan ekonomi di semua jaringan berdasarkan komoditas yang diperdagangkan. Pengamatan terhadap jaringan-jaringan menyimpulkan bahwa integrasi ekonomi sarat dengan berbagai interaksi social, sebagai arena aktivitas budaya dan ekspresi politik, jaringan arus informasi, serta pusat interaksi masyarakat dengan keragaman sosial, ekonomi, etnis dan agama, sekaligus gabungan kelompok2 budaya, yang berbenturan, bekerja sama, berkolusi, bersaing, dan mengalami konflik. Strategi-strategi melintas batas menjadi pilihan rasional, dan bahwa masyarakat perbatasan kerap menggunakan etnisitas dan dwikewarganegaraannya untuk melanggengkan perdagangan melintas batas. Politik menjadi sarana membangun ekonomi, sebaliknya tanpa kekuatan ekonomi kekuasaan politik tidak akan bertahan lama.

ABSTRACT
This research is the study of economic activities in the border villages Aji Kuning in the Sebatik Island, in the district Nunukan of East Kalimantan, which is more integrated with the market Tawau, Sabah area of Malaysia. In this study, I call it economic integration. It focused on the market as an transactions arena. Market as an entry point for making observations.
Aji Kuning village is a paradoxical condition, one side of a remote and poor villages of Indonesia, on the other hand is close to Malaysia, which has socio-economic conditions better. This can open up opportunities for rural communities to enable the potential socio-cultural resources to build the economic interests for their welfare. In the Aji Kuning market community was found that the borderlanders build the economic network as a social solidarity formation for economic resources benefit. The related countries especially the local politic institutions provide more opportunity to the borderlander developing a flexible market for borderland trade regulation. The market is not just an entity that sustains the economic sustainability by bringing together sellers and buyers. The market has a responsibility and a much more complex functions. As a cultural system, he is maintaining and supporting the socio-cultural dynamics in the border communities.
Aji Kuning community build complexity networks. It?s not merely influence the economic dimension but also related to other dimensions especially social, political, cultural, and ethnic kinship. They enable the knot of kinship and ethnicity to build the network. Ethnic identity as a culture identity is contextual and it depends on economic interest and benefit. Trade networks includes a variety ofelements, among others buyers, sellers, investors and brokers, with ethnic and national diversity and the division of labor. The networks have many functions, as communication networks and information and price of capital and share profits and risks with a variety of friendship, kinship and patron-client relationships. Similarly, covering a variety of institutions, governments, ethnic groups and forces the border of Indonesia and Malaysia. All are integrated into a local economic activity at the border.
Network of ethnicity is the base of the integration economy. Observations on ethnic identity and its utilization in the network economy, emphasis on the interaction of ethnic groups in economic activity in all networks based on the commodities are traded.
Observation of the networks concluded that the borderline market is loaded with social interactions. There are arena of cultural activity and political expression, the network information flow. It is also the center of community interaction with the social diversity, economic, ethnic and religious, as well as the combined culture group which are clash, collaborate, collude, compete and conflict. Strategies across borderlinders becomes a rational choice, and that people often use their ethnicity and dual nationality to sustain the trade across borders. In this case, politics became the economic development facility. On the other hand, without economic power, the politic authority will not be long-lasting."
Depok: 2012
D1347
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Griseldis Viona Mufti
"Studi ini menganalisis korelasi volatilitas dinamis dan dampak limpahan indeks harga saham gabungan di 10 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, yaitu Amerika Serikat, China, Jerman, Jepang, India, Inggris, Perancis, Italia, Brazil, dan Kanada terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau Jakarta Stock Exchange Composite Index (IHSG) untuk periode 2018 hingga 2023. Dengan menggunakan model Dynamic Conditional Correlation-Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (DCC-GARCH), hasil studi ini menunjukkan bahwa seluruh indeks memiliki korelasi dinamis seiring waktu dengan IHSG namun tidak dengan indeks pasar saham Brazil (BOVESPA) yang memiliki korelasi konstan dengan IHSG. Selain itu, hasil studi juga mengindikasikan adanya dampak limpahan dinamis yang signifikan akibat integrasi pasar di mana seluruh indeks memberikan dampak limpahan asimetri terhadap IHSG, kecuali BOVESPA dan NIFTY (indeks pasar saham India) akibat rendahnya kerja sama dua negara. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan korelasi yang bervariasi akibat pengaruh kekuatan kerja sama ekonomi yang berbeda dimana indeks pasar saham Jepang (NIKKEI) memiliki korelasi positif terbesar dengan IHSG, sedangkan BOVESPA memiliki korelasi negatif dan terlemah dengan IHSG. Hasil penelitian ini menyediakan bukti empiris bahwa ketergantungan pasar memperbesar risiko pasar, sehingga menekankan pentingnya manajemen risiko dan diversifikasi portfolio investasi.

This study investigates the correlation of dynamic volatility and spillover impacts from the composite stock price index in 10 countries with the largest Gross Domestic Product (GDP), namely US, China, Germany, Japan, India, UK, France, Italy, Brazil, and Canada against the Jakarta Stock Exchange Composite Index (JKSE) for the period 2018 to 2023. Using the Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (DCC-GARCH) model, the results of this study show that all indices have a dynamic correlation over time with JKSE but not with the Brazilian stock market index (BOVESPA) which has a constant correlation with JKSE. In addition, the results indicate that there are significant dynamic spillover impacts due to market integration where all indices have asymmetric spillover effects on the JKSE, except for BOVESPA and NIFTY (Indian stock market index) which due to low amount of cooperation between the two countries. The results of this study also show that the average strength of correlation varies due to the influence of different strengths of economic cooperation where the Japanese stock market index (NIKKEI) has the largest positive correlation with JKSE, while BOVESPA has the weakest and negative correlation with JKSE. The results of this study provide empirical evidence that market dependence increases market risk, thus emphasizing the importance of risk management and investment portfolio diversification."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>