Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis rekonsiliasi fiskal PPh Badan PT Energy Management Indonesia untuk tahun pajak 2010. Hasil analisis menemukan beberapa koreksi fiskal yang kurang tepat diterapkan oleh perusahaan untuk akunakun Biaya Welfare, Biaya Meals & Drink, Biaya Komunikasi, Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan, dan Biaya Penyusutan

---

This internship report discusses the analysis of corporate income tax reconciliation PT Energy Management Indonesia for fiscal year 2010. The result of the internship program is that there was some lack of proper fiscal correction applied by the company to the accounts of Welfare Expenses, Meals & Drink, Communication Expenses, Vehicle Operating Expenses, Vehicle Maintenance Expenses, and Depreciation Expenses."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan self assessment, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 mengunakan tarif 20%.Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan net income after tax dan tax saving. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

---

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%.

The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011."

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Laporan ini menguraikan analisis proses rekonsiliasi fiskal pada PT AB berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa perlakuan PT AB dan PT CIT (konsultan pajak PT AB) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, seperti pada: penghapusan piutang; biaya bahan bakar, tol, dan parkir; lisensi kendaraan, medical un-insured, serta beasiswa. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesalahan pada nominal koreksi pendapatan dan biaya konstruksi, provisi A/R shortfall serta beban penyusutan yang dilakukan PT AB. Kesalahan tersebut bersamaan dengan kemungkinan perbedaan metode dalam menghitung provisi imbalan kerja, dapat meningkatkan peluang terjadinya koreksi oleh fiskus pada pemeriksaan pajak di masa mendatang.

---

This report explains about analysis of fiscal reconciliation process in PT AB according to the Indonesia's tax regulation. The analysis result shows that there are some abhorrent treatments of PT AB and PT CIT (tax consultant of PT AB) on bad debt expense; fuel, toll, and parking expense; vehicle license; medical uninsured cost; and scholarship. The analysis result also shows that there are some errors in the correction amounts of construction revenue and cost, provision A/R shortfall and depreciation expense by PT AB. Both of them along with the different method used by tax officer (i.e. in calculating provision for employee benefit), can increase the possibility of correction during tax audit in the future."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian pengidentifikasian atas perbedaan komersial dan fiskal sebagai beda temporer atau beda permanen. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, seluruh perbedaan jumlah yang timbul akibat perbedaan perlakuan menurut ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, telah diidentifikasikan secara tepat sebagai beda permanen atau beda temporer.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the treatment of fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia to PT DEF in 2019. Evaluation is conducted by comparing the suitability of fiscal reconciliation treatment with tax provisions namely Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 and its derivative regulations. In addition, an evaluation is also carried out on the suitability of the commercial and fiscal differences identification as temporary or permanent differences. Overall, the evaluation results show that the fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia was in accordance with tax provisions. In addition, all differences in amounts arising from differences in treatment according to taxation provisions and accounting standards, have been properly identified as permanent or temporary differences.

"

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk menjelaskan mengenai proses rekonsiliasi penyusutan fiskal aset tetap pada PT. T. Rekonsiliasi penyusutan fiskal ini penting untuk dilakukan terkait perhitungan koreksi fiskal pada pelaporan pajak tahunan perusahaan. Laporan ini berisikan proses-proses yang dilalui dalam melakukan rekonsiliasi penyusutan fiskal aset tetap, beserta temuan-temuan menarik dalam proses rekonsiliasi terkait konsep akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

The objective of this report is to describe the process of reconciliation tax depreciation of fixed assets at PT. T. Reconciliation of tax depreciation is important to do calculations related to fiscal correction at the company's annual tax reporting. This report is about the processes followed in reconciling tax depreciation of fixed assets, along with the interesting findings of the reconciliation process and the related concepts of accounting and tax laws in force in Indonesia."